Jakarta, IMC - Mantan narapidana kasus korupsi resmi dilarang ikut pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota 2019.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, aturan tersebut resmi berlaku seiring dengan diumumkannya ke publik.
KPU menganggap aturan tersebut sah dan berlaku meski tidak diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
"Sudah diumumkan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU. Sudah bisa dijadikan pedoman (Pileg 2019)," ujar Pramono melalui pesan singkatnya, Sabtu (30/6/2018).
Pramono menegaskan, aturan tersebut tetap diatur meski ditentang berbagai pihak, baik partai politik, pemerintah dan termasuk "rekan" sesama penyelenggara pemilu.
"KPU tidak pernah berubah soal itu. Sudah pasti (diterapkan di Pileg 2019)," ujar Pramono.
Larangan tersebut diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
"Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi," bunyi Pasal 7 Ayat (1) huruf h PKPU yang ditetapkan oleh Ketua KPU RI Arief Budiman tertanggal 30 Juni 2018 tersebut.
Meskipun awalnya Kementerian Hukum dan HAM Menolak, namun Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, seharusnya Kementerian Hukum dan HAM tak perlu campur tangan soal substansi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi ikut Pileg 2019.
"Tugas Kemenkumham mengundangkan aturan sesuai dengan mandat dia. Jadi soal substansi (PKPU) mestinya dia tidak perlu campur tangan," ujar Refly.
Menurut Refly, substansi sebuah aturan itu adalah tanggung jawab kementerian/lembaga yang membuat aturan tersebut.
"Jadi harusnya, tidak boleh campur tangan soal substansi, dia (Kemenkumham) hanya mengundangkan saja, substansi itu tanggung jawab pada lembaga yang membuatnya," kata Refly.
Sementara itu, mantan terpidana kasus korupsi, juga tidak bisa mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2019.
Ketentuan itu mengacu kepada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 60 ayat 1 huruf j yang diundangkan di Kemenkumham RI pada 12 April 2018 tentang persyaratan pendaftaran menjadi calon anggota DPD RI pada Pemilu 2019.
Penyuntng : Bambang Herman