$type=sticky$cate=0$cm=0$count=4$show=home$t=oot$snip=0$meta=0$rm=0

Kejagung Teliti Berkas Perkara Kasus Tersangka Indra Kenz

SHARE:

  Jakarta, IMC - Tim Jaksa peneliti pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung ( Jampidum Kejagung ) meneliti berka...


 


Jakarta, IMC
- Tim Jaksa peneliti pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung ( Jampidum Kejagung ) meneliti berkas perkara dugaan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong (hoax) melalui media elektronik dan atau penipuan/perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang atas nama tersangka IK atau Indra Kenz.

 

“ Berkas perkara tersebut diatas akan dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti (Jaksa P-16) yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 hari untuk menentukan apakah berkas perkara dapat dinyatakan lengkap atau belum,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Dr. Ketut Sumedana dalam keterangannya di Jakarta, Jumat ( 8/4/2022 )

 

Ketut menjelaskan kerja keras Tim Jaksa peneliti pada jampidum setelah menerima pelimpahan berkas perkara (tahap i) atas nama IK dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri).

“ Berkas perkara atas nama Tersangka IK dikirimkan oleh dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) pada 05 April 2022 dan diterima oleh Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada 06 April 2022,” bebernya.

Selanjutnya berkas perkara tersebut diatas akan dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti (Jaksa P-16) yang ditunjuk dalam jangka waktu 7 hari untuk menentukan apakah berkas perkara dapat dinyatakan lengkap atau belum secara formil maupun materiil (P.18) dan 7 hari untuk memberikan petunjuk (P.19) apabila berkas perkara belum lengkap.

Tersangka IK disangkakan melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 A ayat (1) jo. 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 KUHP. ( Muzer/ Rls )

COMMENTS

Iklan

[/fa-book/ THE LATEST NEWS]_$type=blogging$cate=2$count=3&snip=0