Jakarta, IMC - Deklarasi Kampanye Damai yang diselenggarakan KPU pada Minggu 23 September 2019 di Monumen Nasional Jakarta Pusat dinilai banyak pihak tidak adil. Kritik datang dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Nanik S. Deyang, seorang wartawan senior.
Rilis Nanik S. Deyang yang beredar luas dimedia sosial, Nanik menyebutnya Deklarasi damai, tapi KPU sepertinya sudah membuat ketidakadilan.
"Bayangkan tadi malam sekitar pukul 22.00 tiba-tiba dikabari dari KPU bahwa Paslon Capres dan Cawapres tidak ikut carnaval, yang ikut hanya peserta karnaval yang jumlahnya dibatasin 100 orang.
Karena Paslon tidak ikut turun karnaval, jadi relawan-relawan Prabowo-Sandi kita stop untuk tidak cegat Pak PS dan Mas Sandi di jalan. Namun tiba-tiba sekitar pukul 24.00 lebih dikabari lagi kalau Paslon Capres dan Cawapres jadi ikut karnaval. Tentu saja teman -teman (rekawan) yang kita kasih tau banyak yang sdh tidur.
Bahkan pagi tadi jelang Paslon menuju Monas, ada keputusan bahwa Paslon tidak memakai busana daerah. Untung Pak PS nekad aja memakai pakaian tradisional, dan ternyata benar Paslon nomer 01 (Pak Jokowi) memakai pakaian Bali. Coba kalau Pak PS misalnya ngikut kabar dari KPU, berarti Pak PS bisa dibully karena tidak memakai pakaian tradisional.
Lihat keputusan keikutsertaan Paslon yang maju mundur dan diputuskan ikut pun lewat tengah malam, kok rasanya seperti Paslon 02 ini mau "dikerjain".
Tak hanya masalah keikutsertaan kata Nanik, coba baca SS aturan dari KPU, bahwa peserta hanya 100 (dibatasi dng dikasih gelang). Yang tidak memakai gelang tidak boleh ikut carnaval dan juga tidak boleh ikut masuk ka area acara deklarasi.
Tak hanya itu, KPU juga membuat aturan yaitu para peserta pawai tidak boleh membawa bendera partai, atribut partai, atribut dukungan Paslon, dan atribut lainnya.
Tapi apa yg terjadi? Partai koalisi dan Paslon 02 diplonco habis. Betapa tidak? Semua partai pendukung pemerintah hadir dalam jumlah lebih dari 100 dengan bendera dan atibut lain. Di jalan -jalan yg dilalui karnaval relawan toko sebelah yang diperkirakan bukan "massa murni" juga dikerahkan sambil membawa bendera partai, bendera relawan dan atribut dukungan utk Paslon 01.
Relawan dengan berbagai atribut tersebut seperti "ditugasi" menteror saat Paslon 02 dan pendukungnya yang tidak banyak (karena dibatasi KPU) lewat di jalan yg dilewati peserta carnaval.
Sementara karena Paslon 02 patuh, tidak ada relawan yang diturunkan, tidak banyak membawa rombongan, dan kalau toh ada relawan tidak ada yang membawa bendera (karena kata KPU dilarang), jadi terlihat sepi pendukung," jelasnya.
Lanjut Nanik, ketidakadilan itu bukan hanya dalam hal jumlah peserta carnaval dan soal bendera (mereka boleh, kita tidak boleh), tapi juga pada saat di area acara. Di area acara pihak pendukung oposisi diperiksa ketat kalau tdk memakai gelang tdk boleh masuk, sementara dari pihak sebelah dengan sukarela ratusan relawannya bisa masuk mendekati panggung sambil mengacung -acungkan atribut/bendera.
"Sempat diprotes partai-partai pendukung Paslon 02, kemudian KPU mengumumkan dari panggung melarang pendukung Paslon mengibarkan bendera dan atribut, namun permintaan itu diabaikan begitu saja oleh pendukung Paslon 01.
Konon kabarnya Pak SBY dan beberapa Ketua Partai pada mutung pulang cepat, karena merasa KPU tidak adil.
Partai Nasdem misalnya bukan saja menurunkan jumlah peserta karnaval yang besar tapi juga menaruh ratusan garda-garda di pinggir jalan yang dilewati carnaval tentu plus bendera-bendera besar. Demikian juga dengan Partai pendukung Petahana lainnya juga seperti memperoleh privilege dari KPU.
Yang terlihat aneh lagi, meski Paslon 01 sudah pulang, namun relawan Paslon 01 justru tidak ikut pulang tapi mendekati bahkan mencepat mobil Pak PS dan berteriak -teriak Jokowi menang atau melecehkan Prabowo kalah.
Tak hanya itu, bagaimana bisa KPU dan Polisi membolehkan dibangun posko relawan 01 di Monas, persis di pintu keluar para Paslon akan lewat. Dan saat rombongan Pak PS akan lewat untuk pulang, ternyata mereka semua menutup jalan. Ada kesan mereka mau mengintimidasi lewat yel -yel dukungan atau hinaan untuk Paslon 02.
Tak kurang akal karena jalan resmi untuk Pak PS dihadang, maka polisi yang mengawal Pak PS sampai memutar arah dan mencari jalan lain.
Gila ya, apa gunanya deklarasi kampanye Damai kalau sdh kayak gini. Saya hanya pesan, hati-hati ya untuk KPU kalau tidak adilnya makin keterlaluan nanti rakyat yang akan menghadapi kalian lho.
Ngomong-ngomong kalau dari awal memang dibolehkan mengerahkan massa, Thamrin Monas dijamin akan dipadati pendukung Paslon 02.
Kalau mau ngadu banyak -banyakan massa, ayo dong KPU buat aturan yg sama," tulis Nanik.
*Demokrat Protes KPU*
Kritik yang sama datang dari Partai Demokrat. Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaen melalui youtube yang beredar pada hari Minggu, 23 September 2018 menyebutkan "Salam, selamat pagi, pagi ini kami kecewa betul dalam penyelenggaraan Deklarasi Kampanye Damai yang dilakukan oleh KPU. Dimana sebelumnya KPU menyerahkan edaran kepada kami, seluruh partai, kepada calon presiden untuk tidak membawa alat peraga kampanye, karena disiapkan KPU, tapi kenyataannya parpol pendukung pak Jokowi membawa alat peraga kampanye dan relawan Jokowi hadir juga di lokasi.
Yang paling kami kecewa ketika mobil karnaval yang ditumpangi pak SBY, pak Zulkifli Hasan, Edi Suparno, Agus Yoedoyono, Ibas dan saya sendiri dengan tidak menyenangkan dihampiri, didekati, didesak para pendukung Jokowi dengan bendera Projo dan berteriak-teriak dukungan kepada capres yang mereka dukung.
Ini sangat mengganggu karena deklarasi kampanye damai bukan ajang untuk kampanye tapi digunakan untuk kampanye karena kami tidak membawakan alat peraga. Kami kecewa betul karena tidak membawa alat peraga begitu juga juga capres kami pak Prabowo karena kami mengikuti aturan. Pihak di sebelah tidak mengikuti aturan KPU.
Akhirnya pak SBY dan pak Zulkifli Hasan terlebih dahulu meninggalkan acara karena beliau berdua merasa tidak nyaman meneruskan acara ini. Kami menyatakan protes kepada KPU".(red/ab)