.jpg)
Oleh: Rachman Salihul Hadi
Dalam dinamika politik Indonesia, istilah "lonte politik" kerap digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan praktik-praktik transaksional dalam dunia kekuasaan. Secara harfiah, "lonte" adalah istilah kasar untuk pekerja seks komersial. Namun, dalam konteks politik, istilah ini merujuk pada individu atau kelompok yang menjual prinsip, loyalitas, dan idealisme demi kepentingan pribadi, kekuasaan, atau materi.
Fenomena Lonte Politik dalam Realitas Kekuasaan
Fenomena ini terlihat dalam berbagai bentuk, antara lain:
1. Politikus Bunglon
Seorang politisi yang mudah berpindah partai demi keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan ideologi atau komitmen terhadap rakyat. Mereka berubah warna sesuai kepentingan yang menguntungkan.
2. Politik Transaksional
Dukungan politik diberikan bukan berdasarkan visi dan misi, tetapi atas dasar imbalan materi atau posisi strategis dalam pemerintahan.
3. Pragmatisme Tanpa Prinsip
Para elite politik yang menggadaikan moral dan etika demi mempertahankan kekuasaan. Janji-janji kampanye sering kali menjadi sekadar alat untuk meraup suara tanpa niat untuk direalisasikan.
4. Pemilih Oportunis
Tidak hanya terjadi di kalangan elite, tetapi juga di masyarakat. Pemilih yang menjual suara mereka kepada kandidat tertentu demi uang atau bantuan materi turut memperkuat budaya politik transaksional ini.
Dampak Lonte Politik terhadap Demokrasi
Fenomena lonte politik memiliki dampak serius terhadap demokrasi, antara lain:
Hilangnya Kepercayaan Publik
Rakyat semakin skeptis terhadap politik karena melihat praktik transaksional yang jauh dari nilai-nilai perjuangan.
Korupsi Merajalela
Politik yang berbasis transaksional membuka peluang besar bagi korupsi, karena mereka yang membeli kekuasaan akan berusaha mengembalikan modalnya melalui cara-cara yang tidak etis.
Melemahnya Kualitas Kepemimpinan
Jabatan publik diisi oleh mereka yang memiliki kepentingan pribadi, bukan oleh pemimpin yang benar-benar peduli pada kesejahteraan rakyat.
Mengakhiri Budaya Lonte Politik
Untuk menghentikan praktik ini, beberapa langkah perlu dilakukan:
1. Pendidikan Politik yang Kuat
Masyarakat harus diberikan pemahaman yang baik tentang politik agar tidak mudah tergoda oleh politik uang.
2. Partai Politik yang Berintegritas
Partai harus selektif dalam merekrut kader dan tidak sekadar mengejar popularitas atau modal politik semata.
3. Peningkatan Kesadaran Pemilih
Pemilih harus sadar bahwa suara mereka menentukan masa depan bangsa dan tidak boleh diperjualbelikan.
4. Penegakan Hukum yang Tegas
Praktik politik uang dan pengkhianatan terhadap kepentingan publik harus diberi sanksi tegas agar tidak menjadi budaya yang terus berulang.
Kesimpulan
Istilah "lonte politik" memang kasar, tetapi fenomenanya nyata dalam kehidupan politik Indonesia. Jika kondisi ini dibiarkan, maka demokrasi yang sehat akan sulit terwujud. Oleh karena itu, semua elemen bangsa, baik politisi, partai, maupun masyarakat harus bersama-sama menciptakan budaya politik yang lebih bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.