Jakarta, IMC - Tuntutan penyetaraan TPP P3K Provinsi DKI Jakarta semakin memperlihatkan perkembangannya berdasarkan pantauan media. Termonitor sejak bulan Agustus 2024 dengan munculnya petisi yang menuntut kesetaraan kesejahteraan P3K dengan PNS DKI Jakarta yang hingga berita ini dirilis terus bertambah hingga mencapai 3.773 tanda tangan yang diramaikan oleh pemberitaan tentang petisi pada berbagai media.
Disusul pada bulan
Oktober, intensitas pemberitaan TPP kembali marak saat jelang hingga
pelaksanaan rapat anggaran dengan DPRD DKI Jakarta sebagaimana diangkat
berbagai media 24 Oktober lalu dengan tajuk TPP Pegawai P3K di Jakarta Tahun
Depan Berpeluang Naik.
"Kami melihat para
ASN yang berstatus sebagai P3K pada faktanya memiliki beban kerja yang relatif
sama dengan yang berstatus sebagai PNS," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI
Jakarta, Ismail dalam keterangannya, Kamis, 24 Oktober 2024. Untuk itu, kata
Ismail, sudah seharusnya pegawai P3K dan lainnya mendapatkan penyesuaian
pendapatan berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Mayril Mustofa,
koordinator P3K Bidang Teknis saat dikonfirmasi menyatakan bahwa dukungan
penyetaraan TPP dari DPRD DKI Jakarta merupakan suatu langkah maju perjuangan.
"Terima kasih atas perjuangan Bapak Ibu anggota dewan di DPRD sehingga anggaran
penyesuaian TPP disahkan sebesar 1,9 T", ujarnya Senin, 11 November 2024.
Menurutnya, saat ini yang
perlu dilakukan selanjutnya adalah mengawal penggunaan anggaran tersebut
melalui penyusunan tabel TPP P3K yang tertuang dalam draf Peraturan Gubernur
harus sesuai dengan regulasi terutama Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
"Besok hari Rabu 13 November 2024, kita ada rapat dengan komisi A untuk
membahas skema TPP yang win win solution", tambahnya. Ia juga
memohon kepada Kemendagri untuk menjalankan perannya dalam mengontrol draf
Pergub yang diajukan untuk diharmonisasi. "Kami meminta sekali agar
Kemendagri bisa memonitor draf Pergub TPP agar sesuai dengan regulasi, jika
belum sesuai mohon ditangguhkan", mohonnya.
Ia juga berharap ada Cagub
yang perhatian terhadap kesetaraan TPP P3K yang secara terang-terangan
diungkapkan dalam program-program yang ditawarkan sehingga lebih memberikan
kepastian bahwa rancangan Pergub yang sedang diolah dapat disetujui saat
menjabat.
Namun di sisi lain, May
juga berpesan kepada para P3K untuk tidak berpolitik praktis. "Saya terus
mengingatkan kepada teman-teman P3K untuk tidak berpolitik praktis, karena kita
tetap harus menjaga netralitas ASN", jelasnya.