 |
| Foto Ilustrasi ( Ist ) |
Jakarta, IMC – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berjanji untuk menjaga ruang digital tetap bersih dari konten negatif menyambut Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
Hal itu disampaikan Menkominfo Johnny G. Plate dalam konferensi pers mengenai penandatanganan SKB tentang pedoman atas implementasi pasal tertentu UU ITE.
Semua pihak untuk menjaga setiap proses Pemilu Serentak 2024. Khususnya dari penyebaran informasi palsu atau hoaks hingga ujaran kebencian. Untuk itu, Kemkominfo mengajak Kementerian dan Lembaga (K/L) bersinergi meningkatkan koordinasi untuk mencapai tujuan tersebut.
“Jelang Pemilihan Umum Serentak tahun 2024, Kominfo bersama KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, Polri, TNI, BSSN, BIN, bahkan Kemenpan RB, mempersiapkan langkah pencegahan dan penanganan ruang digital dengan baik,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Rabu (19/10).
“Jangan sampai kontestasi demokrasi dan proses politik tahun 2022, 2023 dan 2024 nanti, ruang digital Indonesia menjadi kotor. Jangan memproduksi hoaks, ujaran kebencian, disinformasi, misinformasi, dan malinformasi di dalam ruang publik. Mari kita jaga bersama-sama,” kata Johnny dilansir dari Antara, Kamis (20/10).
Johnny meminta semua pihak belajar dari beberapa pemilihan umum sebelumnya, baik itu Pilkada, Pileg, maupun Pilpres, yang berpotensi terjadi gesekan di antara masyarakat, maka ruang digital perlu dijaga bersama-sama.
“Kita bicarakan tentang langkah pencegahannya, karena ini berkaitan dengan data, terutama pemilu kali ini yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK),” jelas Johnny.
Johnny menyatakan perwakilan kementerian dan lembaga juga menyepakati agar sistem elektronik Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil serta Komisi Pemilihan Umum secara khusus bisa dijaga keamanan sibernya.
“Kita minta juga kan untuk menguji keandalannya, sehingga bisa lebih punya daya tahan yang baik pada saat menghadapi pemilihan umum,” ucap Johnny.
Menkominfo juga menekankan ekosistem pemilu, termasuk partai politik bisa ambil bagian dalam menciptakan suasana yang menggembirakan atau tidak menakutkan.
“Agar rakyat ikut berpartisipasi, sehingga proses Pemilu legitimate, hasilnya juga legitimate, Itu tujuannya,”. Kominfo juga berharap, stasiun televisi memasukkan unsur literasi dan edukasi pada siaran televisi yang mereka buat.
“Jadi kualitas konten perlu kita perhatikan karena sebentar lagi menjelang pemilihan umum. Jangan sampai manuver-manuver politik membuat keterbelahan masyarakat. Jangan sampai ancaman polarisasi masyarakat muncul karena pilihan-pilihan diksi yang keliru di ruang publik. Ini harus kita jaga bersama-sama, harus kita hormati konstitusinya,” tutur Johnny.
Selain siaran televisi, Menteri Johnny juga berharap ruang digital bisa dimanfaatkan untuk komunikasi politik yang positif, dengan tujuan membangun demokrasi di Indonesia yang lebih baik.(Rachman Salihul Hadi/Red ).