Sulawesi, IMC - Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara tertarik mengimplementasikan salah satu inovasi IPB University, Data Desa Presisi (DDP). Keunggulan DDP memang menjadi pemikat tersendiri bagi para pemimpin daerah dalam menyusun sebuah rancangan kebijakan.
Kunjungan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kolaka Utara ke IPB University menjadi awal kerjasama. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Wakil Kepala LPPM IPB University Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat sekaligus penggagas Data Desa Presisi, Dr Sofyan Sjaf, (16/6).
Dalam kunjungannya, Sekda Kabupaten Kolaka Utara, Dr Taupiq S didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kolaka Utara, Mohammad Fadli dan Kepala Bidang Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kolaka Utara, Usman.
Dr Sofyan Sjaf selaku penggagas Data Desa Presisi menyambut baik inisiatif Kabupaten Kolaka Utara dalam membangun mitra kerjasama dalam membangun DDP. Ia menyampaikan, pihaknya siap untuk mengimplementasikan Kabupaten Kolaka menjadi wilayah yang berbasiskan DDP.
“Ini kesempatan dan langkah yang tepat bagi Kabupaten Kolaka Utara untuk membangun daerahnya. Karena hampir sebagian besar dari daerah yang telah saya datangi di Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES)-nya sama, alias copy paste. Dan tidak berdasarkan data yang akurat,” ungkap Dr Sofyan.
Hal tersebut ditanggapi Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Dr Taupiq S. Ia katakan, gagasan Data Desa Presisi perlu diimplementasikan di seluruh desa di Kabupaten Kolaka utara.
“Gagasan seakurat ini menjadi hal yang kami harapkan untuk membangun kebijakan daerah. Karena selama ini kita selalu berpatokan pada data yang salah, data yang tidak pernah di update,” sebut Dr Taupiq. Ia menekankan bahwa peran Data Desa Presisi dalam waktu dekat akan membantu pengawalan data warga yang akan terlibat dalam pemilihan serentak.
“Kami berharap data ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Dalam waktu dekat kami akan selenggarakan pemilihan kepala daerah, sehingga tidak ada yang miss, dan tidak ada kecurangan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bappeda Kabupaten Kolaka Utara, Mohammad Fadli menyampaikan bahwa implementasi Data Desa Presisi perlu dikawal langsung oleh pemerintah daerah (Pemda). Sehingga Pemda memiliki peran pengawasan atas data yang terhimpun.
“Kami harapkan data desa presisi ini terimplementasi di seluruh desa di Kabupaten Kolaka Utara. Kami harus kawal terus agar data tersebut tidak disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya. (*/Rz)