$type=sticky$cate=0$cm=0$count=4$show=home$t=oot$snip=0$meta=0$rm=0

Penguatan HAM-NKRI sebagai respon positif di Kota Bogor

SHARE:

    Kabag Hukum dan HAM Pemkot Bogor, Alma Wiranta Bogor,IMC – Pemerintah Kota Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM, sebagai salah satu s...

 


 

Kabag Hukum dan HAM Pemkot Bogor, Alma Wiranta

Bogor,IMC
– Pemerintah Kota Bogor melalui Bagian Hukum dan HAM, sebagai salah satu stakeholder yang bertugas menerbitkan regulasi dan menganalisa isu-isu HAM, menggelar sarasehan secara daring dalam rangka Hari HAM Sedunia Tahun 2021, Jumat, 10 Desember 2021 yang dimulai pukul 16.00 WIB melalui zoom.

Sarasehan yang bertajuk Efektifitas Memahami HAM di Kota Bogor, banyak mendapatkan informasi dari para pembicara yang berasal dari Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, FKUB Kota Bogor, Kesbangpol Kota Bogor, DP3A Kota Bogor, Metamorfosis, KOPEL, MADANI serta FPSH HAM Kota Bogor.

Kabag Hukum dan HAM, Alma Wiranta, dalam sesi pengantar kegiatan tersebut menyampaikan, “Langkah awal Kota Bogor menuju Kota HAM dibutuhkan masukan berbagai pihak yang terkolaborasi dan bersinergi menyuarakan HAM secara komprehensif tanpa ada batasan namun selalu dalam koridor tidak melanggar hukum,” ujarnya.

“ Inilah esensi HAM NKRI yang patut kita perkuat bersama." Sambung alumni Universitas Pertahanan yang berhasil dihubungi media ini, Sabtu ( 11/12/2021 )


Sementara itu beberapa narasumber yang memberikan pemahaman dalam sesi testimoni diantaranya, Hasbulloh Fudail selaku Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat  menyampaikan, "Mengamati pola pendidikan dengan adanya sanksi kepada tenaga pendidik bukanlah perspektif pelanggaran HAM, sepanjang sanksi masih dalam batas wajar."

Selanjutnya, Hasbulloh,  Ketua FKUB Kota Bogor mengatakan, "Tidak ada yang dikorbankan dalam penyelesaian persoalan HAM, jika dilakukan secara equal dengan menguatan peran civil society dalam memajukan toleransi serta dukungan pemerintah melalui Bagian Hukum dan HAM untuk mengevaluasi peraturan di Kota Bogor yang bertentangan dengan HAM.

Sedangkan Anwar Razak, Direktur Komisi Pemantau Legislatif menyatakan, "Agar Kota Bogor menjamin hak-hak berdemokrasi dalam rangka mewujudkan visi Kota Bogor yaitu menuju Kota Ramah Keluarga, melalui pemantauan peran DPRD Kota Bogor mengawal setiap pembahasan penerbitan Perda yang berkaitan dengan hajat orang banyak."

Selanjutnya, Sofia Ditektur Metamorfosis menyampaikan, "Agar mengevaluasi kembali Perda P4S (Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual) dalam rangka Kota Bogor menuju Kota Ramah HAM, karena ini dapat kontraproduktif."

Kepala Dinas DP3A Kota Bogor, Iceu Pujiati mengutarakan terkait perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan ataupun melihat tindak kekerasan pada perempuan dan anak dapat melaporkannya ke unit yang dibentuk Pemkot Bogor."

Kemudian FPSH Kota Bogor, yang mewakili pelajar menyampaikan “Hak kebebasan berpendapat pelajar yang masih terbatasi karena masih dianggap belum dewasa untuk mengutarakan pendapatnya agar dapat tertampung sebagai saran positif memperingati hari HAM Sedunia."

Di sesi akhir, Kepala Bakesbangpol, Dadang Sugiarta menyampaikan, “Penguatan potensi melalui kolaborasi antar lini dengan mengoptimalkan forum kebangsaan, seperti FKUB dan ORMAS, dapat mewujudkan HAM berbasis ideologi Pancasila."

Turut hadir sebagai peninjau Sarasehan secara daring dari Setara institut, usaid madani, penggiat HAM Kota Malang dan beberapa aktivis HAM lainnya.

"Saya mengapresiasi semua pihak yang bersinergi untuk mengimplementasikan HAM yang efektif dengan menyandingkan semua hak melalui kesetaraan secara inklusi yang nantinya dapat dimaknai sebagai HAM NKRI, dan ini sebagai konsensus bersama." pungkas Alma yang merupakan Jaksa diperbantukan di Pemkot Bogor (Muzer/ Rls)

COMMENTS

Iklan

[/fa-book/ THE LATEST NEWS]_$type=blogging$cate=2$count=3&snip=0