Jakarta, IMC - Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) menyelenggarakan Diskusi Publik : “Rembuk Nasional: Mewujudkan Pemilu 2019 Yang Aman dan Bermartabat”. Acara digelar Selasa, 8 Mei 2018, di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan.
Diskusi Publik digelar dengan latar belakang maraknya Penyebaran Hoaks, Fitnah dan Ujaran Kebencian; Manipulasi SARA, Mahalnya Biaya dan Mahar Politik, serta Money Politics; Tingginya Korupsi dan Calon Kepala Daerah yang Berstatus Tersangka.
Ketua Umum ISPPI, Prof. Dr. Farouk Muhammad, dalam sambutannya mengatakan, pengalaman masyarakat menyelenggarakan Pemilu Pilkada berkali-kali sejatinya dinilai berhasil oleh sejumlah pengamat Internasional, dan bangsa lainpun mengacungkan jempol.
"Indonesia bahkan dinilai merupakan salah satu bangsa besar yang tampil sebagai negara demokratis baru, namun lambat laun kita menyadari bahwa demokrasi kita ternyata lebih mengutamakan prosedur daripada substansi", ungkap Farouk.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian pernah mengingatkan secara terbuka bahwa demokrasi Indonesia saat ini sudah mengarah kepada liberal, dan sudah menjauhi hakekat demokrasi Pancasila.
Tito menjelaskan bahwa demokrasi yang mengarah ke liberal membuat demokrasi dimanipulasi oleh para pemegang kekuasaan politik, ekonomi, dan media. Hal itu bisa menyebabkan Primordialisme yang kembali pada masalah-masalah perbedaan agama dan ras. Maka demokrasi harus kembali kepada rule of low. Harus ada rambu-rambu jangan sampai makin liberal.
"Kondisi dewasa ini kita merasakan betul add accses dari politik, Pemilu dan Pilkada menjadikan masyarakat menjadi terbelah, fragmentil, pro kontra, kubu-kubuan. Belum pernah fragmentasi masyarakat setajam saat ini dalam politik," imbuh Farouk.
Masyarakat saat ini menjadi mudah tersulut oleh pro kontra, beda pendapat yang tajam, bahkan konflik terbuka, saling lapor polisi di banyak isu dan kasus. Fragmentasi ini diprediksi akan semakin tajam dan panas mendekati Pemilu 2019 yang akan datang.
Jika hal ini tidak dapat ditangani dengan baik, maka asa untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat, dan didukung oleh seluruh rakyat menjadi hal yang sulit diperoleh, atau "jauh panggang daripada api".
Farouk berpendapat, ada yang keliru dalam kemajuan kita memahami konsep demokrasi, yang mengutamakan kebebasan atau liberty daripada keadilan dan persaudaraan.
"Mari kita berhenti sejenak sambil merenung dan melakukan refleksi apakah fenomena yang terjadi hanya sekedar sampai disitu. Saya khawatir kita bukan saja sedang mempraktekkan kebebasan yang kebablasan, tetapi juga kebebasan yang melompat jauh dari real Pancasila," ulas Profesor Fahruk
Dalam sesi diskusi, beberapa pokok-pokok pembahasan yang dikemukakan antara lain:
- Bagaimana memanfaatkan potensi kekuatan dan peluang yang ada, serta mewaspadai tantangan dan ancaman dalam proses Demokrasi bangsa, khususnya dalam menyongsong Pemilu 2019.
- Bagaimana memahami dan memberikan solusi atas fenomena Demokrasi di Indonesia yang salah arah dan kebablasan dengan menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, fitnah, kampanye hitam, money politic dan memanipulasi SARA. Hal tersebut tentu saja akan menjadi Konflik Sosial, dan Masyarakat menjadi Terbelah (fragmented), sehingga dapat mengancam keutuhan NKRI.
- Bagaimana Posisi dan Peran kolektif semua komponen bangsa dalam menyelenggarakan dan mengawal Pesta Demokrasi Pemilu 2019, khususnya untuk memilih "Pemimpin dan Wakil Rakyat". Dengan demikian Pemilu dapat berjalan dengan Aman-Damai-Tertib-Lancar, dan Bermartabat-Jujur-Adil-Sehat-Berkualitas, sehingga dapat membawa Kesejahteraan Bagi Rakyat Indonesia.
Peserta diskusi publik terdiri dari Kalangan Partai Politik, LSM Kepemiluan, Kalangan Media/Media Sosial serta Akademisi/Kampus. Beberapa narasumber yang hadir, antara lain;
1. Irjen Pol Drs. Gatot Edy Pramono, M.Si (Kepala Satgas Nusantara Polri), mewakili kapolri.
2. Bambang Soesatyo, SE, MBA (Ketua DPR RI)
3. Tjahjo Kumolo, SH (Menteri Dalam Negeri RI)
4. Prof. Dr. Jimly Asshidiqie (Pakar Hukum Tata Negara/Ketua Umum ICMI)
5. Dr. Arif Budiman (Ketua KPU RI)
6. Prof. Dr. Salim Said (Pengamat Keamanan)
7. Dr. Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah)
8. Dr. Helmy Faishal Zaini (Sekjen PB NU)
9. Romo Benny Susetyo (Tokoh Agama Katolik)
10. Arifin Asydad (Praktisi Media/Pimred Kumparan).