NTT, IMC- Tensi politik di tanah air mulai menghangat. Sejumlah Partai mengumumkan secara stimultan nama jago yang diusungngya dalam Pilkada serentak pertengahan tahun mendatang. Sejumlah daerah masih belum disebutkan karena masih tarik ulur, dan sejumlah politikus juga merasa kecewa karena namanya urung menjadi jago.
Kegaduhan sempat terjadi, misalnya antara Dedy Mizwar dan PKS, saling sindir mengenai kontrak politik berimbas pula pada Partai Demokrat. Disisi lain, jajaran petinggi partai Demokrat tiba-tiba menggelar jumpa pers dan mengaku salah satu jagoanya dikriminalisasi serta diperlukan tidak fair. Lalu ada cerita salah satu bakal calon kepala daerah di Jatim yang sudah teken kontrak politik dengan salah satu Partai berbasis agama. Barbaik sangka pada partai itu, dia pun sudah membayar separo dari mahar yamg telah disepakati.
Tetapi, apa lacur, ternyata saat pengumuman, partai tersebut malah memberikan rekomendasi ke rivalnya, Satu cerita tampaknya dialami banyak politikus yang bermimpi jadi salah satu calon. Kemudian yang terakhir terkait dengan pengumuman PDIP menjadikan Djarot Saiful Hidayat sebagai calon Gubernur Sumatera Utara menimbulkan tanda tanya tersendiri. Publik masih belum bisa memahami apa dasar PDIP menjadikannya sebagai jago di Sumatera Utara. Lalu, jika itu memang terjadi, tampaknya, bakal ada salah satu calon wakil kepala daerah yang diusung PDIP mundur.
Hal tersebut menantang partai berlambang banteng moncong putih itu untuk bisa menjelaskan secara baik kepada publik. Sebab, Kegaduhan politik yang mungkin terjadi adalah kegagalan melakukan komunikasi kepada publik secara secara baik.
Pada zaman seperti sekarang ini, semua partai politik dituntut lebih baik lagi menjelaskan apa dan mengapa langkah politik yang dilakukannya. Seba, jika tidak, publik yang gantian akan menghukum. Sudah bukan zamanya lagi parpol - parpol bermain rahasia - rasihan atau berlindung dibalik penjelasan - penjelasan normatif. Sebab, zaman sudah maju dan informasi cepat tersebar. Maka, jika gagal dalam melakukan komunikasi politik yang baik kepada masyarakat, yang rugi itu adalah partainya sendiri.
Penulis: Dr. Ignas Bataona, SH, MTH
Ketua LBH Komnas PHD HAM Indonesia