Rakusnya Para Penyelenggara Negara dan Kroninya: Wajah Buram Korupsi di Indonesia
Korupsi di Indonesia telah menjadi penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan kepolisian menangani berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, anggota legislatif, kepala daerah, hingga pengusaha yang menjadi kroni mereka. Sayangnya, meskipun banyak kasus yang terungkap dan para pelaku dijebloskan ke penjara, praktik korupsi terus berulang seolah tak ada efek jera.
Korupsi dan Suap: Kejahatan Terstruktur
Korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar tindakan individu, melainkan sudah menjadi sistem yang dijalankan secara kolektif oleh para penyelenggara negara dan kroninya. Pola yang kerap terjadi adalah pejabat negara menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dengan cara menerima suap, mark-up anggaran, atau mengatur proyek-proyek strategis agar jatuh ke tangan perusahaan tertentu.
Beberapa kasus besar yang menjadi bukti nyata kerakusan para penyelenggara negara dan kroninya antara lain:
1. Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo
Kasus yang menyeret mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, adalah contoh nyata bagaimana proyek strategis nasional dijadikan ladang bancakan. Dalam kasus ini, proyek pembangunan BTS 4G di daerah terpencil yang seharusnya meningkatkan konektivitas masyarakat justru dikorupsi hingga merugikan negara lebih dari Rp8 triliun. Proyek ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memperlambat pembangunan infrastruktur digital di Indonesia.
2. Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19
Saat pandemi Covid-19 melanda, seharusnya anggaran negara digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Namun, fakta justru menunjukkan hal sebaliknya. Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, terbukti melakukan korupsi dana bansos dengan modus mark-up harga sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Dana yang seharusnya menyelamatkan rakyat malah dikorupsi demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.
3. Kasus Korupsi e-KTP
Kasus ini adalah salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia, yang melibatkan banyak pejabat negara, termasuk mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto. Proyek e-KTP yang seharusnya mempermudah administrasi kependudukan malah dikorupsi hingga merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun. Modusnya pun serupa: mark-up anggaran dan pembagian jatah kepada para pejabat dan pengusaha yang terlibat.
4. Kasus Korupsi Pertambangan dan Sumber Daya Alam
Sektor pertambangan dan sumber daya alam juga menjadi lahan empuk bagi para penyelenggara negara dan kroninya untuk melakukan korupsi. Misalnya, kasus izin tambang ilegal yang melibatkan pejabat daerah dan pengusaha, seperti yang terjadi di Kalimantan Timur dan Sulawesi. Para pejabat memberikan izin tambang ilegal dengan imbalan suap, sementara eksploitasi lingkungan terus terjadi tanpa kontrol yang jelas.
Mengapa Korupsi Tak Pernah Berhenti?
Meskipun banyak pejabat tertangkap dan dihukum, korupsi tetap terjadi. Ada beberapa alasan mengapa praktik ini sulit diberantas:
1. Hukuman yang Masih Lunak
Banyak koruptor yang mendapat hukuman ringan, bahkan mendapat remisi dan fasilitas mewah di dalam penjara. Hukuman yang tidak memberikan efek jera membuat para pelaku korupsi merasa bahwa risiko yang mereka ambil sebanding dengan keuntungan yang didapat.
2. Budaya Patronase dan Nepotisme
Pejabat negara sering kali memiliki hubungan erat dengan para pengusaha atau kroni yang mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek pemerintah. Sistem patronase ini menciptakan jaringan korupsi yang sulit dibongkar.
3. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum
Meskipun lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian terus mengusut kasus korupsi, masih banyak kasus yang tidak terungkap atau mandek di tengah jalan. Ada dugaan bahwa sebagian aparat penegak hukum juga terlibat atau mendapat tekanan politik untuk tidak melanjutkan penyelidikan.
4. Minimnya Kesadaran Publik dan Partisipasi Masyarakat
Masyarakat sering kali merasa bahwa korupsi adalah hal biasa, sehingga tidak ada tekanan yang cukup besar terhadap para pejabat untuk berhenti melakukan korupsi.
Apa Solusinya?
Untuk memberantas korupsi, diperlukan langkah-langkah konkret seperti:
• Hukuman Berat bagi Koruptor: Hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati untuk kasus korupsi besar bisa menjadi efek jera yang lebih kuat.
• Penguatan KPK dan Lembaga Pengawas: KPK harus diberi kewenangan yang lebih besar dan tidak boleh dilemahkan oleh kepentingan politik.
• Penerapan Sistem Digital dan Transparansi: Penggunaan teknologi seperti e-budgeting dan e-procurement harus diperluas agar potensi kecurangan dalam anggaran negara bisa diminimalisir.
• Peningkatan Partisipasi Publik dan Media: Masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran negara dan melaporkan dugaan korupsi.
Kesimpulan
Korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan kroninya adalah bentuk penghianatan terhadap rakyat. Rakusnya mereka dalam mengeruk kekayaan negara bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memperlambat pembangunan dan menciptakan ketidakadilan sosial. Jika korupsi terus dibiarkan, maka masa depan bangsa ini akan semakin suram. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi semua elemen bangsa.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang bersih dan berani, serta masyarakat yang tidak takut melawan korupsi. Jika tidak, kita akan terus terjebak dalam lingkaran setan korupsi yang menghancurkan masa depan negeri ini.