 |
| Kepala Daerah mengikuti Retreat di Akmil Magelang.(Foto ist) |
Jakarta, IMC Net - Pemerintahan Prabowo menggelar retreat bagi kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Acara ini bertujuan untuk membekali para kepala daerah dengan wawasan yang diperlukan sebelum menjalankan tugas mereka selama lima tahun ke depan.
Semua kepala daerah yang telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun, hingga saat ini, masih ada puluhan kepala daerah yang belum bergabung dalam retreat tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa lebih dari 45 kepala daerah belum hadir dan tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadiran mereka. Meski demikian, panitia tetap membuka kesempatan bagi mereka untuk datang atau mengirim perwakilan.
"Jika ada kepala daerah yang berhalangan hadir karena alasan tertentu, kami menyarankan agar mereka mengirimkan wakilnya agar tetap dapat mengikuti rangkaian acara yang berlangsung di Magelang," ujar Bima pada Minggu (23/2/2025).
Berikut adalah daftar beberapa kepala daerah yang belum bergabung dalam retreat di Akmil Magelang:
Daftar Kepala Daerah Belum Bergabung Retreat di Akmil Magelang:
1. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo
2. Gubernur Bali I Wayan Koster
3. Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk
4. Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie
5. Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah
6. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono
7. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo
8. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara
9. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti
10. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen
11. Bupati Minahasa Robby Dondokambey
12. Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli
13. Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar
14. Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan
15. Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Birdana
16. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono
17. Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat
18. Bupati Wonogiri Setyo Sukarno
19. Bupati Karanganyar H. Rober Christanto
20. Bupati Sukoharjo Etik Suryani
21. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari
22. Bupati Temanggung Agus Setyawan
23. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten
24. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami
25. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo
26. Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha
27. Bupati Magelang Grengseng Pamuji
28. Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra
29. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu
30. Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya
31. Bupati Klungkung I Made Satria
32. Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan
33. Bupati Gianyar I Made Mahayastra
34. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa
35. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta
36. Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni
37. Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus
38. Bupati Waropen Fransiscus Xaverius Mote
39. Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit
40. Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntari Ningsih
41. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana
42. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin
43. Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid
44. Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo
45. Bupati Sanggau Yohanes Ontot
46. Bupati Banyuasin H. Askolani
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa retreat ini bukan hanya penting bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi para kepala daerah itu sendiri. Menurutnya, orientasi ini memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mengenal satu sama lain, terutama mereka yang berasal dari provinsi yang sama.
"Kegiatan ini sangat krusial. Bukan hanya demi kepentingan pusat, tetapi juga untuk kepentingan daerah. Dengan adanya retreat ini, para kepala daerah akan mendapatkan bekal yang cukup untuk menjalankan tugas mereka selama lima tahun ke depan," ujar Tito.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar, banyak kepala daerah yang belum hadir dalam retreat ini berasal dari PDIP. Mereka disebut-sebut mendapatkan arahan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk menunda kehadiran mereka. Instruksi tersebut muncul tidak lama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Rachman Salihul Hadi/red.)