Penulis : Dr Andry Wibowo SIK MH M.SI
Hiruk pikuk politik Pilkada dan Pemilu telah menghabiskan seluruh energi Bangsa Indonesia selama ini, bahkan makin terasa bahwa demokratisasi selama ini telah banyak disalah artikan sebagai suatu jalan kebebasan bagi setiap individu atau kelompok untuk memperjuangan tatanan baru yang justu menjadi problem kesatuan nasional yang konsep nya telah disepakati bersama ketika mengikrarkan indonesia yang merdeka tahun 1945.
Dengan justifikasi demokratisasi, politik identitas kelompok ( aliran agama ) menjadi propaganda yang paling massive digunakan untuk mempengaruhi massa pemilih.
Kepala daerah yang menjadi pemimpin publik tidak sedikit tanpa sadar mengambil kebijakan berdasarkan identitas kelompok bersifat sektarian maupun premodial yang berorientasi pada prinsip favoritisme atas supremacy nilai kelompok dengan mengensampingkan prinsip republikisme.
Disisi lain politik komunalisme aliran agama di lingkungan masyarakat menjadi bagian dari keseharian dari kehidupan sosial yang rentan menjadi pemicu konflik antar masyarakat dimulai antar tetangga bahkan antar keluarga . Ruang ruang suci yang seharusnya melahirkan masyarakat agamis yang penuh dengan rasa damai justru menjadi kan masyarakat kita sibuk berdebat pada urusan urusan politik pragmatis yang didasarkan pada in group dan out group yang saling berhadap hadapan.
Demikian pula politik populisme telah merasuk berbagai komponen aparatur negara dan pemerintah tanpa mengindahkan lagi bahwa bangunan dan struktur negara ini di bangun berlandaskan pancasila dan kebhinekaan tunggal ika.
Partai politik yang didirikan berdasarkan konstitusi justru terjebak demi elektabilitas menjadi wadah bagi kelompok kelompok anti demokrasi tumbuh dan berjuang untuk meraih kembali cita cita kelompoknya yang telah usang yaitu otoritarianisme yang berbasis pada supremasi politik kelompok.
Demikian pula budaya politik kita yang belum bertransformasi kepada politik demokrasi substansial justru praktek politik eliteisme ( anokrasi) menjadi potret perjalanan demokratisasi di indonesia sejak 1998 akibatnya terjadi praktek demokrasi yang transaksional, patronisme ala monarki.
Para Pendakwah Agama dengan segala atribusi yang melekat pada dirinya menjadi kelompok yang tidak kalah sibuk meramaikan hiruk pikuk demokrasi dengan pernyataan dan pandangan pribadi dan kelompok atas kondisi masyarakat yang alih alih untuk menyatukan umat justru karena terjadinya silang pendapat diantara mereka sendiri yang saling bertentangan justru tidak sedikit menimbulkan kekacauan dan pertentangan di masyarakat .
Problem - problem mala demokrasi dan manipulasi konsep liberalisme suka tidak suka menjadi residu negative dari proses demokrasi yang kita jalankan selama ini , demokrasi menjadi sangat mahal tidak saja dari economical cost yang dikeluarkan tetapi juga dari sisi kohesi sosial sebagai satu negara bangsa yang bersuku suku dan berlatar sosial dan identitas yang sangat beragam.
Problem " mala demokrasi" dan manipulasi dari konsep liberalisme harus disadari oleh kita semua bahwa demokratisasi memiliki residu negatif dalam tatanan sosial pada masyrakat yang sedang berkembang dengan tingkat strata sosial, budaya, dan pengetahuan yang beragam , tetapi bukan berarti bahwa pilihan jalan demokrasi adalah pilihan jalan yang salah ( False Way ).
Jalan demokrasi adalah pilihan system politik yang paling dapat diterima di dalam masyarakat yang beragam dibandingakn dengan pilihan pilihan jalan politik yang lain baik itu yang berbasis pada agama ( khilafah di dalam sejarah islam atau calvinisme dimana gereja menjadi aktor dominan dalam pengambilan kebijakan publik ) , Monarki yang bersifat premodial atau pemerintahan berbasis junta militer ( modern otoritarianisme ) Apalagi perkembangan global saat ini globalisasi dan perkembangan teknologi informasi tidak memungkinkan kembalinya system politik yang telah usang ditinggal sejarah tersebut meskipun sesungguhnya system demokrasi konvensional saat ini pun menghadapi tantangan baru akibat meningkatnya konektifitas masyarakat dunia yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk membangun paradigma sosial baru yang berbeda dengan institusi formal yang ada ( crowdocracy ) serta era "alogaritma dictatorship".
Indonesia sebagai negara republik ( untuk kepentingan umum ) jalan demokratisasi yang sedang berproses ini harus di kembalikan kepada konsep bahwa demokrasi di indonesia adalah demokrasi yang hidup dan tumbuh di dalam tatanan dasar berdirinya indonesia merdeka.
pelibatan masyarakat luas pada pengambilan keputusan politik harus dibatasi pada nilai nilai dasar berbangsa dan bernegara yang telah disepakati bersama pada masa perjuangan kemerdekaan dan UUD 1945 dan menghindari" Liberalisme and Demokration Trap " yang pemecahan masalah dari problem sosial dan politiknya belum ditemukan secara efektif oleh negara negara penganut demokrasi liberal.
Amerika Serikat Sebagai Soko Guru Demokrasi Modern Pun menjalankan arah politik nasionalnya untuk kepentingan dan kejayaan bangsa dan negara amerika , demikian pula dengan bangsa dan negara negara lain yang menggunakan demokrasi sebagai pijakan politik nasionalnya.
Politik Demokrasi di indonesia harus mampu menjadi jalan bersama memperkokoh kedudukan negara dan bangsa indonesia yang bersatu berdasarkan kesepakatan dan cita cita kemerdekaan indonesia 1945.
Persatuan indonesia ( satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa ) menjadi modalitas pokok negara dan bangsa indonesia menghadapi tantangan global abad 21 yang sangat komptetitif di tengah tengah berbagai problem besar yang harus dihadapi bersama seperti massivenya revolusi industri informasi yang akan memberikan goncangan di berbagai sektor kehidupan; Kompetisi negara negara besar untuk menjadi negara berpengaruh di bidang kehidupan abad 21 di tengah tengah problema kondisi bumi ( lingkungan hidup ) yang berubah akibat ekplorasi sumber daya alam dan ekspansi manusia terhadap alam semesta serta konflik abad 21 yang didasarkan pada menguatnya kembali etno nasionalisme dan fundamentalisme agama yang menggangu harmoni sosial selama ini.
Proyeksi statistik tentang posisi indonesia di tahun 2050 sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan no 4 di dunia harus memicu dan membangkitkan semangat membangun dan kompetisi seluruh komponen bangsa.
Proyeksi indonesia menjadi negara kuat no 4 di bidang ekonomi di tahun 2050 bukanlah tanpa syarat. Modalitas populasi dan sumber daya alam yang besar bukanlah sesuatu yang dapat menjamin ( Taken For Granted ) bahwa proyeksi negara terkuat ekonomi no 4 di dunia tahun 2050 akan tercapai.Sejarah bangsa membuktikan bahwa kita membutuhkan 350 tahun untuk sampai kepada indonesia merdeka.
Sejarah itu juga membuktikan bahwa politik memecah belah ( devide et empera ) yang dilakukan oleh aktor aktor kolonial berkolaborasi dengan aktor aktor dalam negeri menjadi salah satu faktor determinan kenapa kita begitu lama meraih kemerdekaan. Kedudukan dan Previlege kekuasaan adalah daya tawar efektif untuk menjadi kan politik adu domba bekerja dan meracuni pola pikiran dan tindakan aktor politik dalam negerinya sebagai proxi kekuatan dan kepentingan kelompok asing.
Pola dan model politik memecah belah sangat mungkin dilakukan pada system demokrasi yang terbuka ( inklusive ) dan konsep liberalisme yang di manipulasi khususnya pada negara dan bangsa yang baru tumbuh. Sehingga politik memecah belah kesatuan bangsa ini harus kita cegah di dalam ruang kehidupan apapun oleh semua aktor yang memiliki rasa patriotisme indonesia.
Faktor determinan kedua adalah lemahnya ilmu pengetahuan berkembang di dalam kehidupan sosial kita. negara negara industri yang menjadi negara adi daya dikarenakan masyarakatnya gandrung untuk mempelajari ilmu pengetahuan . karena hanya dengan ilmu pengetahuan yang mampu menjawab problem
Problem sosial kehidupan ( sandang, pangan dan papan ). apalagi ilmu perkembangan ilmu pengetahuan saat ini telah mampu menemukan apa yang disebut dengan artificial inteligent ( AI ) yang telah mempengaruhi lahirnya bio technology maupun information technology yang menjadi titik pangkal revolusi informasi 04 sebagai kelanjutan revolusi industri pada masyarakat post modern yang mengakibatkan manusia mendapat tantangan baru yaitu berkembangnya Artificial Inteligent yang akan banyak mempengaruhi kehidupan konvensional selama ini. Maka Malaysia sebagai negara tetangga melalui PM Mahathir Muhamad Berani Melakukan Reformasi Dunia Pendidikan Dengan Mereformasi dunia pendidikan mereka dari titik berat pada materi agama kepada materi materi yang adaptif dengan tantangan abad 21.
Kemandirian berpolitik dan membangun pemerintahan untuk semua orang secara adil dalam kerangka menjalankan konsepsi kemerdekaan yang berdasarkan pancasila dan bhineka tunggal ika perlu di kuatkan sehingga Politisasi agama dan aliran apapun yang berkembang dalam dunia politik global harus sesuai dengan aturan dan norma norma yang ditetapkan oleh negara , Hal ini sebagai wujud bahwa politik tunduk pada konstitusi dan supremasi hukum ( Supremacy Of Law ) sekaligus sebagai wujud tegaknya kedaulatan hukum indonesia ( Sovereignity Of Law )
Politik Berbasis Kompetensi harus menjadi warna baru dalam kehidupan politik di dalam masyarakat dan lembaga lembaga politik menggantikan politik berorientasi pada kekerabatan , keturunan , minim keahlian dan pengalaman. globalisasi dan problem pertarungan antar bangsa dan negara membutuhkan pejabat publik dan politikus yang kompeten menjawab tantangan indonesia di dalam perubahan abad 21. Politik harus mampu menjadi kompas konstruktif bagi pembangun peradaban indonesia. Politik yang menggunakan senjata dan kekuatan massa untuk menunjukkan hegemoni dan supremacy yang tumbuh pada abad 19 dan 20 harus ditinggalkan dan digantikan politic pada era post modern yang berorientasi pada kompetensi bidang dan kepemimpinan kolektif . apalagi revolusi informasi 04 telah berjalan dan tentunya kita tidak boleh lagi sekedar menjadi pengekor ( Follower ) sebagaimana revolusi industri di abad 19-20.
Negara sebesar indonesia membutuhkan solusi konkret dan strategis di dalam kesatuan konsepsi kebangsaan dan cita cita kemerdekaan sehingga visi indonesia 2050 tidak saja menunjukkan indonesia tetap ada dan berkemajuan di segala bidang tanpa meninggalkan akar sejarah nya sendiri dan menjadi negara bangsa yang menentukan ( shaper ) arah peradaban global. (red)