Ponorogo, Pewarta – Bursa Inovasi Desa Kabupaten Ponorogo yang digelar Minggu (1/1/2018) di gedung Apollo Ponorogo dihadiri Sekjen Kementerian Desa PDTT Anwar Sanusi. Kontan saja, kehadiran Anwar Sanusi memantik antusiasme dan semangat para undangan yang mayoritas adalah Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Ponorogo.
Pada kesempatan itu, Anwar Sanusi menekankan kepada seluruh Kades dan aparatur desa lainnya, dalam mengurus atau mengelola Dana Desa (DD) harus melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan dilaksanakan secara padat karya. Serta diharapkan pengelolaan DD harus melalui nomer rekening masing-masing dan dikelola secara transparan dengan melibatkan warga masyarakat.
“Saya harap, dalam mengelola Dana Desa (DD) itu harus terbuka. Biar masyarakat tahu dengan jelas arah dana desa tersebut dan saya tekankan dalam pelaksanaanya harus melibatkan masyarakat. Tidak boleh pelaksanaan pekerjaan memakai pihak kontraktor,” tegas Anwar Sanusi.
Ditambahkan, Dana Desa merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pedesaan. Tahun 2018 ini, lanjut Anwar, anggaran DD mengalami kenaikan.
Untuk itu mulai dari awal perumusan, perencanaan, hingga pelaksanaan, Kades dan perangkat desa harus melaksanakan Musdes dan pelaksanaan juga harus melibatkan masyarakat secara padat karya. Karena dengan padat karya akan meningkatkan kesejahteraan masayarakat desa itu sendiri.
“Jadi ya, harus masyarakat desa yang merasakan manfaatnya dengan sistem padat karya. Apalagi tahun 2018 DD naik menjadi Rp 60 trilyun. Itu untuk masyarakat desa nantinya. Jangan terus dikasihkan ke pihak lain atau kontraktor,” pungkas Anwar Sanusi. (yog/ant)
Tags
berita terkini