Jakarta, IMC - SIAPA yang tidak tahu Meikarta? Mega proyek property milik Lippo grup yang banyak menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak.
Tidak hanya dari kalangan masyarakat, dari pihak pemengang pemerintahan daerah sendiri protes terkait pembangunan komplek hunian super tersebut.
Dedy Mizwar, wakil gubernur Jawa Barat menyampaikan, bahwa dirinya meminta pihak pengembang untuk menghentikan progres pembangunan proyek Meikarta, pasalnya pihak pengembang yakni Lippo belum mengantongi ijin dari pihak yang berwenang.
Fenomena mega proyek lippo grup ini mengundang reaksi dari berbagi pihak. Selain Wakil Gubernur Jawa Barat, Ketua Umum Brigade Nusantara (BRINUS) Endri Hendra Permana berpendapat bahwa kebijakan pemerintah pusat terkait Meikarta melibatkan seluruh elemen baik dari pemerintah maupun masyarakat.
" Kebijakan pemerintah nasional tentang Meikarta pastilah melibatkan semua elemen pemerintah dan masyarakat terkait rencana tersebut sebelumnya," kata Endri kepada wartawan IndonesiaMediaCenter.com melalui whatsapp messenger, Jumat (8/9) malam.
Menurut Endri, ketika mulai terjadi protes tentang proyek Meikarta tersebut dengan berbagai isue politik mengenai proses pelaksanaan proyek dari segi legitimasi, kepemilukan, proses pembangunan dan standardisasi, lebih baik untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan legislatif untuk menentuka kebijakan proyek Meikarta.
" Ketika mulai terjadi protes tentang program Meikarta tersebut dengan berbagai isue politik yang terjadi saat ini memgenai berbagai proses pelaksanaan program Meikarta ini dari aspek permodalan proyek, legitimasi, kepemilikan, proses pembangunan, dan standardisasi, serahkan saja kebijakan oleh eksekutif / legislatif untuk menentukan dan menetapkan Sinergi Program MEIKARTA dengan Pemerintah Pusat," pungkas Endri. (syf)