Jakarta, IMC - DEWAN Pers dinilai tidak objektif menyikapi
pemberitaan Media Buser Bhayangkara 74 yang mengungkap fakta adanya lokasi yang
dijadikan tempat mesum di Ancol dengan bukti-bukti otentik berupa Foto kondom
dan foto lokasi. Hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi keterbukaan Informasi
Publik dan Kemerdekaan Pers.
Media
Buser Bhayangkara 74, sebagai salah satu pilar bagian kontrol masyarakat,
diberitakan telah mengungkap adanya lokasi yang dijadikan tempat mesum di
Pantai Ancol Jakarta dengan bukti-bukti hasil investigasi berupa sejumlah Foto.
Selang
beberapa waktu kemudian, PT Pembangunan Jaya Ancol (TIJA) yang merasa dirugikan
dengan pengungkapan hasil investigasi tersebut, mengadukan masalah ini ke Dewan
Pers. Dewan Pers-pun kemudian menyurati Media Buser Bhayangkara dan meminta
klarifikasi terkait pemberitaan tersebut.
Pertemuan
klarifikasi I yang digelar digedung Dewan Pers, 9 Maret 2017 pukul 11.00 wib
tidak menemukan solusi. “Dewan Pers terlihat jelas berpihak ke Ancol, itu
namanya bukan pertemuan klarifikasi, akan tetapi lebih ke arah mengintimidasi
kami dan mencari cari kesalahan dari kami,” ujar Gunawan saat dijumpai awak
media setelah pertemuan di gedung Dewan Pers, Kamis (9/3/2017).
Gunawan
menjelaskan, ada 3 poin dari 7 poin hasil pertemuan tersebut yang dianggap
bukan solusi, diantaranya, Pertama, media Buser Bhayangkara 74 diminta membuat
permohonan maaf yang dimuat di cover depan terbitan edisi berikutnya. Kedua,
mengganti nama media, dan Ketiga, Media Bhayangkara 74 diminta membuat surat
permohonan maaf yang berisi permohonan maaf kepada PT. TIJA dan masyarakat,
yang diterbitkan dalam 3 penerbitan dan dianggap selesai.
Sementara
Forum Pers Independen Indonesia (FPII) yang mendampingi Media Buser Bhayangkara
74, menegaskan, FPII sebagai forum yang diminta mendampingi media Buser
Bhayangkara 74, meminta Dewan Pers untuk berlaku objeltif dan tidak memihak ke
pengusaha. Terlebih ketika didapati adanya laporan pengusiran terhadap utusan
FPII Bidang Advokasi oleh Ketua Dewan Pers.
Kasihhati
selaku ketua Presidium Forum Pers Independen Indonesia saat dikonfirmasi
mengecam tindakan Dewan Pers yang terlampau kasar dan terkesan tidak objectif
dalam kasus itu. “Ini akan menjadi buah simalakama buat Dewan Pers, dan kami
meminta Dewan Pers untuk segera menarik kembali ucapan kasarnya terhadap utusan
forum kami (FPII.red) saat mendampingi media Buser Bhayangkara 74 yang memenuhi
undangan Dewan Pers untuk klarifikasi,” Jelas Kasihhati.
Sementara,
dalam rapat yang digelar FPII, Sabtu (10/03/2017) terkait persoalan Ancolgate
dan ACHN 2 menghasilkan tiga agenda. Pertama FPII akan menggelar aksi demo pada
Senin (20/3/2017) di Kantor Dewan Pers dan DPR RI. Semua anggota FPII
Jabodetabek diharapkan bisa menghadiri aksi tersebut dan kepada setiap daerah
diharapkan juga bisa melakukan aksi pada hari yang sama dengan tujuan Pemda dan
DPRD.
Kedua
persoalan Ancolgate antara pihak pengelola Ancol dan Media Buser Bhayangkara 74
tetap akan dilanjutkan dengan pemberitaan. Tiga permintaan Dewan Pers kepada
Buser Bhayangkara 74 menurut FPII, dianggap sebagai bagian kepentingan Ancol.
Untuk itu, Divisi Advokasi Setnas FPII tetap sebagai pendamping media tersebut
dalam memberikan saran saran terkait dengan hukum, dan apabila di kemudian hari
pihak Ancol melakukan laporan polisi, maka FPII bersedia utk memberikan bantuan
pengacara.
Ketiga,
dalam ACHN 2 posisi FPII dalam masalah ini tetap berada pada posisi membantu
masyarakat terutama para peserta ACHN2. Dalam kasus ini ketua investigasi akan
segera melakukan koordinasi dengan pihak EO agar tidak terjadi pembohongan
publik.
Dikonfirmasi
terpisah terkait rencana aksi demo ke Dewan Pers, Ketua PPWI (Persatuan Pewarta
Warga Indonesia), Wilson Lalengke mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan
aksi tersebut, namun akan mengajukan usulan kepada lembaga terkait agar Dewan
Pers dibubarkan. “Pembubaran Dewan Pers via mekanisme yang ada, seperti DPR,
DPD, Judicial Review MK, dan lembaga Kepresidenan,” kata lulusan PPRA Lemhannas
tahun 2012 itu.
“Anak-
anak (anggota PPWI-red) saya minta gerilya di bawah, buat ribut-ribut goncang
di media masing- masing. Saya dan kawan-kawan akan bertemu DPR, DPD, Lemhanas
dan Presiden,” kata pria yang menyelesaikan pendidikan masternya di Birmingham
University, England dan di Linkoping University, Swedia ini mengakhiri. ED/PUTRA
– JAKARTA
Dikutip
dari http://nusantaranews86.com