Aceh Tamiang, IMC - Pengadaan pupuk, yang seharusnya menjadi upaya untuk mendukung sektor pertanian, dapat menjadi area rawan tindak pidana jika tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perspektif hukum pidana, alur cerita pengadaan pupuk bisa melibatkan beberapa tahapan kritis di mana potensi pelanggaran hukum dapat terjadi, mulai dari perencanaan hingga distribusi akhir.
Potensi tindak pidana dapat muncul dalam bentuk mark-up anggaran atau penyalahgunaan wewenang. Misalnya, pejabat yang berwenang sengaja menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang jauh di atas harga pasar untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Hal ini bisa dikategorikan sebagai korupsi atau gratifikasi. Senin (21/07/25)
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 20/2001): Menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana.
Pasal 3 UU Tipikor jo. UU 20/2001: Menyatakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana.
Tahap ini seringkali menjadi titik rawan terjadinya persekongkolan tender (kolusi), penyuapan, atau pemalsuan dokumen. Pihak-pihak terkait, baik dari panitia pengadaan maupun peserta tender, dapat bersekongkol untuk memenangkan peserta tertentu dengan imbalan tertentu. Pemalsuan dokumen persyaratan tender juga bisa terjadi untuk memenuhi kriteria yang tidak sebenarnya. Pasal yang Relevan Pasal 5 UU Tipikor jo. UU 20/2001: Mengenai suap-menyuap. Pasal 6 UU Tipikor jo. UU 20/2001: Mengenai pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender.
Pada tahap ini, tindak pidana yang sering terjadi adalah pemalsuan spesifikasi barang, pengurangan volume (mark-down), atau penerimaan barang yang tidak sesuai standar. Pupuk yang diadakan bisa jadi tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan, atau jumlah yang diserahkan tidak sesuai dengan kontrak. Hal ini dapat merugikan petani dan juga negara. Sehingga Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor jo. UU 20/2001: Jika perbuatan tersebut merugikan keuangan negara. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Mengenai penipuan, jika ada unsur niat untuk menguntungkan diri sendiri dengan menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang.
Meskipun pupuk telah dibeli, penyimpangan dapat terjadi pada tahap distribusi. Ini bisa berupa penimbunan pupuk, penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET), atau pengalihan alokasi pupuk bersubsidi ke sektor non-pertanian atau wilayah yang tidak berhak. Tindakan ini dapat menyebabkan kelangkaan pupuk di tingkat petani yang berhak dan merusak stabilitas harga. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: Terkait dengan penimbunan barang pokok dan barang penting. Peraturan Menteri Pertanian atau regulasi terkait pupuk bersubsidi: Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana tertentu (misalnya, penggelapan, penipuan, atau korupsi jika melibatkan kerugian negara).Pasal 263 KUHP: Mengenai pemalsuan surat jika ada dokumen distribusi yang dipalsukan.
Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan penting dalam menyelidiki, menyidik, dan menuntut para pelaku. Pembuktian tindak pidana dalam kasus pengadaan pupuk seringkali membutuhkan audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara atau keuntungan ilegal yang diperoleh. Pengadaan pupuk yang tidak transparan dan akuntabel memiliki konsekuensi hukum yang serius, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.