Recent

Indonesia Media Center (IMC)

Akhmad Bumi : KPK jangan Kalah Gertak dengan Penjahat


Jakarta, IMC – “Korupsi E-KTP senilai Rp 2,3 triliun sangat berbahaya jika tidak dibongkar secara jujur oleh KPK dan KPK tidak tebang pilih. Siapapun yang terlibat, demi negara harus ditindak KPK. Koruptor itu  penjahat, KPK tidak boleh memelihara penjahat dalam negara dan kalah gertak dengan penjahat,“ tegas Akhmad Bumi, Kordinator Forum Indonesia kepada media ini (20/3).
Menurutnya, skandal mega korupsi E-KTP sangat melukai rakyat Indonesia. Uang rakyat dinikmati oleh oknum pejabat Negara demi kepentingan pribadi.
“Korupsi E-KTP adalah tindakan paling keji dalam merampok uang negara. Uang senilaibRp 2,3 triliun yang dikorup itu yang dibagi-bagi antar pejabat politik dan pemerintahan di Kemendagri, belum lagi dengan perusahaan pemenang tender. Jadi sekitar 51% anggaran untuk proyek E-KTP dikorup. Yang rampok dana E-KTP adalah pejabat negara. Sangat tega pejabat negara perlakukan bangsa ini dengan kejahatan jenis itu,” tegas Bumi.
Mantan Calon Komisioner KPK tahun 2015 ini menambahkan, KPK harus berani memberantas para koruptor kelas kakap, jika lembaga tersebut tidak mampu menanganinya, Bumi menyarankan agar wewenang KPK dikembalikan kepada institusi Kepolisian dan Kejaksaaan.
“KPK tidak perlu takut apalagi ciut menghadapi koruptor kakap. Karena memang KPK dibentuk untuk menghadang koruptor klas kakap model itu. Kalau KPK menangani kasus yang biasa-biasa, atau kesannya tebang pilih dalam mengungkap korupsi ya tidak perlu ada KPK. Kembalikan wewenang itu pada Polri dan Kejaksaan, karena KPK dipandang sudah tidak berguna buat bangsa ini, bukan lagi menjadi lembaga yang cukup ditakuti. Publik menantang KPK untuk mengungkap skandal E-KTP itu secara tuntas, sebelum rakyat murka pada KPK,” tegas alumni HMI ini.
Hak publik ada didalam nilai rupiah yang dikorup.
“Memang para koruptor tidak tinggal diam, mereka aktif menggalang kekuatan, memobilisir pendapat untuk mendukung kejahatan mereka dengan berbagai cara. Ini bentuk perlawanan dari penjahat, KPK tidak perlu gentar, ada rakyat dibelakang. Sepanjang KPK tidak bersikap yang membuat rakyat tidak percaya pada KPK,” kata Bumi.
Dalam skandal ini, bukan saja korupsi uang negara, tapi keselamatan negara dipertaruhkan, karena terkait kepentingan rahasia negara.
Pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa telah menemukan kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP palsu yang beredar di masyarakat dan diduga e-KTP palsu itu buatan China dan Prancis cukup mengagetkan. Karena server basis data pembuatan e-KTP seluruh penduduk Indonesia berada diluar negeri, di Belanda. Ini berbahaya. Karena server data itu menyangkut kepentingan rahasia negara.
Karena data pribadi warga negara telah direkam melalui E-KTP, seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, juga data biometrik seperti  golongan darah, sidik jari dan retina mata, yang merupakan rahasia pribadi, yang semestinya menjadi rahasia negara, dan kemudian data itu ada dinegara lain.
Di negara seperti Malaysia, bibit kelapa sawit hasil riset saja masuk dalam kategori rahasia yang diproteksi oleh intelijen negara. Di Thailand, hasil riset untuk menemukan bibit pertanian sangat dirahasiakan dan dilindungi oleh intelijen negara.
Dalam skandal Mega korupsi E-KTP, malah data-data itu jatuh ke tangan pihak luar, negara lain, padahal ini menyangkut kepentingan pertahanan negara.
Jika data kependudukan  tersebut dijual atau jatuh ke tangan musuh negara, baik negara asing maupun korporasi asing, perbankan, asuransi, telekomunikasi, dan lain-lain patut kita sesalkan. Karena data tersebut dapat saja digunakan untuk menguasai perekonomian nasional. Kita berharap KPK menindak nama-nama terkait skandal E-KTP yang sudah tersebar luas untuk diproses. KPK yang mewakili negara tidak boleh kalah gertak dengan penjahat. Korupsi ini musuh negara, dan KPK itu independen dari kekuasaan politik, KPK bukan alat politik kekuasaan, oleh KPK perlu berani menindak, karena KPK sendiri sudah menguraikan kasus tersebut dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadikan Tipikor Jakarta dan menyebut nama-nama penting pada level nasional, tandas Bumi. (red)
Sumber : akhmad bumi
Share
Banner

Indonesia Media Center

Indonesia Media Center, Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Post A Comment:

0 comments: