Purbaya Diberhentikan Lewat Telepon: Ketika Kekuasaan Kehilangan Etika Komunikasi

OPINI, IMC - Ada perbedaan mendasar antara memiliki kekuasaan dan mempraktikkan kepemimpinan. Kekuasaan memberi kewenangan mengambil keputusan. Kepemimpinan menuntut tanggung jawab, keteladanan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Karena itu, ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengetahui pemberhentiannya lewat telepon dari Mensesneg Prasetyo Hadi saat sedang rapat resmi bersama Komite IV DPD RI. Seperti diberitakan sejumlah media, persoalannya bukan lagi soal hak prerogatif Presiden.

Presiden memang berhak mengangkat dan memberhentikan menteri. Itu ranah konstitusional. Yang menjadi pertanyaan publik adalah: bagaimana kekuasaan itu dikomunikasikan?

Cara Menyampaikan Sama Pentingnya dengan Keputusan Itu Sendiri

Dalam etika komunikasi, ada prinsip sederhana: the way you deliver the message is the message itself. 

Keputusan bisa tegas, bahkan final. Tapi ketegasan tidak harus menghilangkan adab. Seorang pemimpin bisa mengatakan “Saya harus mengganti Anda”, namun tetap melalui pertemuan personal, percakapan tertutup, atau mekanisme resmi yang menjaga martabat.

Persoalannya bukan pada telepon sebagai alat komunikasi. Telepon sah dalam pemerintahan modern. Persoalannya adalah konteks: timing, protocol, dan dignity. Apakah tidak ada ruang untuk memanggil terlebih dahulu? Memberitahu secara personal sebelum menjadi konsumsi forum resmi dan publik?

Reputasi Pemerintah Dibangun dari Tindakan

Dalam Public Relations modern, reputasi tidak dibangun oleh press release atau konferensi pers semata. Reputasi dibangun oleh kesesuaian antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan.

Di sinilah PR pemerintahan seharusnya berfungsi bukan sebagai mesin pembenaran, melainkan sebagai strategic communication advisor. Sebelum keputusan diumumkan, PR harus mampu memberi early warning:

Bagaimana publik akan memaknai ini? Bagaimana dampaknya pada reputasi? Apakah momentumnya tepat? Bagaimana generasi muda akan membaca perilaku kekuasaan ini?

Jika PR hanya bekerja setelah keputusan menimbulkan persepsi negatif, maka ia telah gagal pada fungsi etisnya.

Leadership is Permanently Visible

Inilah yang berbeda di era digital. Generasi Z tidak hanya bertanya “apa kebijakannya?”, tapi juga “bagaimana pemimpin memperlakukan manusia?”

Setiap gerak pemimpin, cara berbicara, memanggil, memberhentikan, kini menjadi pesan publik. Leadership communication mengajarkan: mudah menjadi pemimpin ketika keputusan disukai. Ujian sebenarnya adalah ketika harus menyampaikan keputusan yang tidak menyenangkan tanpa kehilangan rasa hormat.

Memanggil menteri ke Istana untuk menyampaikan pemberhentian secara langsung tidak akan mengurangi wibawa Presiden. Justru sebaliknya, itu menunjukkan respectful leadership. Wibawa tidak lahir dari cara menguasai orang lain, melainkan dari cara menghormati manusia meski sedang mencabut mandatnya.

Kasus Purbaya bukan sekadar soal satu menteri. Ia adalah case study tentang budaya kekuasaan yang ingin kita wariskan. Hari ini menteri, besok bisa gubernur, rektor, atau direktur. Prinsipnya sama: semakin besar kekuasaan, semakin besar tanggung jawab etiknya.

Pemerintahan tidak hanya akan dikenang karena kebijakan yang dibuat, tapi juga karena bagaimana pemimpinnya menggunakan kekuasaan.

Pertanyaan terpentingnya bukan “Mengapa diberhentikan?”, melainkan “Bagaimana seorang pemimpin seharusnya memberhentikan seseorang tanpa kehilangan sentuhan kemanusiaan, etika, dan martabat kepemimpinan?”

Opini oleh : Rachman Salihul Hadi