Isi Ceramah di PKA, Harli Siregar Tekankan Kepemimpinan Adaptif dan Integritas di Era Transformasi Digital

 

Pesan Kabadiklat Harli kepada Peserta PKA: Jangan Berhenti pada Ide, Pastikan Kebijakan Dieksekusi

 

Jakarta, IMC – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, memberikan ceramah Isu Strategis dan Kepemimpinan Kinerja Organisasi kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I dan II Tahun 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Pengembangan Kepemimpinan Adaptif dalam Mendukung Transformasi Tata Kelola Bangsa Mewujudkan Resiliensi Nasional dan Daya Saing Global” tersebut berlangsung di Aula Badiklat Kejaksaan RI, Selasa (22/9/2026).

Dalam ceramahnya, Harli didampingi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan, Dr. Teuku Rachman. Kegiatan diawali dengan perkenalan para peserta PKA yang terdiri atas pejabat eselon III.

Harli menekankan pentingnya kepemimpinan adaptif bagi pejabat administrator di tengah perubahan yang berlangsung cepat dan kompleks. Menurutnya, perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, perubahan geopolitik dan geoekonomi, kejahatan lintas negara, ancaman siber, serta tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas menuntut pemimpin untuk mampu membaca perubahan dan mengambil keputusan secara tepat.

“Kita sedang memimpin organisasi pada masa ketika perubahan berlangsung semakin cepat, saling terhubung dan sulit diprediksi,” ujar Harli.

Karena itu, lanjut dia, aparat penegak hukum harus mampu merespons perubahan tersebut secara cepat dengan tetap berpegang pada hukum dan kepentingan masyarakat.

Harli juga mengaitkan kepemimpinan administrator dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045, yakni mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, adil dan makmur.

Transformasi ekonomi, sosial, tata kelola pemerintahan dan ketahanan nasional, kata dia, membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif dan mampu berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks Kejaksaan RI, Harli mengingatkan bahwa arah kepemimpinan harus sejalan dengan visi Kejaksaan RI 2025–2029, yakni “Menjadi pelopor penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan dan modern.”

Menurut Harli, pejabat administrator tidak sekadar bertugas mengelola administrasi. Mereka memiliki peran penting sebagai penerjemah visi dan kebijakan organisasi menjadi tindakan nyata di lapangan.

“Sebagai pejabat administrator, Anda bukan sekadar pengelola administrasi. Anda adalah penerjemah visi menjadi eksekusi,” tegasnya.

Ia meminta peserta PKA tidak berhenti pada gagasan, konsep atau perubahan pola pikir semata. Seorang pemimpin, kata Harli, harus mampu memastikan kebijakan dapat diwujudkan dalam bentuk aksi yang terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jangan hanya bermain di area mindset, jangan hanya bermain di area ide. Anda sebagai pemimpin adalah pemimpin yang mampu mengeksekusi satu kebijakan,” katanya.

Harli menilai PKA memiliki posisi strategis dalam menyiapkan calon-calon pemimpin yang nantinya akan memimpin satuan kerja Kejaksaan. Mereka diharapkan mampu menghubungkan kebijakan dengan pelaksanaan operasional sekaligus menjadi motor perubahan di lingkungan organisasi.

Pelayanan Publik dan Kepercayaan Masyarakat

Dalam ceramahnya, Harli juga menyoroti pentingnya kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.

“Pemimpin lini depan harus berperan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik. Dengan pelayanan publik yang baik, itu juga akan memperkuat daya tahan bangsa karena ada kemudahan-kemudahan yang diberikan, bukan malah kesulitan,” ujarnya.

Ia mengingatkan peserta agar tidak menutup diri terhadap masyarakat. Sebagai pimpinan di lini depan, termasuk para calon kepala kejaksaan negeri, mereka akan berhadapan langsung dengan berbagai persoalan dan ekspektasi masyarakat.

Menurut Harli, masyarakat sering kali memandang jaksa sebagai sosok yang mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan hukum. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi jajaran Kejaksaan untuk memberikan pemahaman dan pelayanan hukum yang tepat.

Untuk itu, ia meminta para peserta PKA membangun komunikasi yang terbuka serta tidak menutup diri dari masyarakat maupun perkembangan lingkungan strategis.

Integritas dan Orientasi Masa Depan

Harli juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin di lingkungan Kejaksaan. Menurutnya, orientasi kepemimpinan tidak boleh semata-mata diarahkan pada kepentingan materi.

“Kalau Anda masih menginginkan Kejaksaan ini utuh, Kejaksaan ini eksis, jangan sampai orientasi kita orientasi uang. Uang itu penting, tapi uang bukan segalanya,” tegasnya.

Ia meminta seluruh peserta menyadari bahwa kesempatan mengikuti pendidikan kepemimpinan merupakan bentuk kepercayaan pimpinan yang harus dijawab dengan komitmen dan tanggung jawab.

“Pimpinan sangat menaruh harapan besar kepada Anda semua yang hari ini dipanggil, dipilih untuk mengikuti pendidikan ini,” katanya.

Harli berharap para peserta PKA nantinya mampu menjadi pemimpin yang tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan secara efektif di lapangan.

Keberhasilan organisasi, lanjutnya, salah satunya akan terlihat dari bagaimana para pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan yang adaptif, berintegritas, terbuka terhadap perubahan dan berorientasi pada masa depan.

Ceramah tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi langsung dengan Kabadiklat terkait berbagai tantangan kepemimpinan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kejaksaan.

“Saya menghendaki alumni PKA menjadi pemimpin administrasi yang siap memimpin perubahan, memperkuat organisasi, menjaga integritas, dan menjawab tantangan Kejaksaan di era transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Harli. (Muzer)