BBM Subsidi Antre: Haruskah Rakyat Memilih BBM Murah atau Program Pemerintah?

Oleh: Rachman Salihul Hadi

Jakarta, IMC Indonesia - Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU), ditambah keresahan masyarakat terhadap ketersediaan LPG bersubsidi, kembali memunculkan pertanyaan mendasar: sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan subsidi energi kita?

Di tengah situasi tersebut, muncul pandangan bahwa apabila harga minyak dunia meningkat, sementara pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi, maka beban negara dan Pertamina akan semakin berat. Bahkan muncul kesimpulan ekstrem: jika ingin BBM subsidi tetap tersedia tanpa antrean, pemerintah harus menaikkan harga Pertalite dan Biosolar atau menghentikan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Benarkah sesederhana itu?

Menurut saya, tidak.

Persoalan subsidi energi Indonesia jauh lebih kompleks. Namun, satu hal harus diakui: pemerintah memang menghadapi dilema besar antara menjaga daya beli masyarakat, menjaga kesehatan APBN, dan memastikan perusahaan energi negara tetap memiliki kemampuan finansial untuk menjalankan tugasnya.

Subsidi Murah, Beban Negara Mahal

Harga BBM bersubsidi bukanlah harga yang sepenuhnya mencerminkan biaya keekonomian.

Ketika harga minyak mentah dunia naik, nilai tukar rupiah melemah, biaya pengadaan meningkat, sementara harga BBM di dalam negeri ditahan, maka selisih antara harga keekonomian dan harga jual harus ditanggung melalui mekanisme subsidi atau kompensasi.

Di sinilah persoalan sebenarnya.

Masyarakat membeli BBM dengan harga yang relatif murah, tetapi ada biaya yang tetap harus dibayar oleh negara.

Dengan kata lain, BBM murah bukan berarti tidak ada yang membayar.

Yang membayar adalah APBN melalui mekanisme subsidi dan kompensasi.

Karena itu, apabila pemerintah meminta Pertamina menyediakan BBM dengan harga tertentu yang tidak sepenuhnya mencerminkan biaya keekonomian, pemerintah juga harus memastikan kewajiban kompensasinya dibayarkan tepat waktu.

Jangan sampai perusahaan negara diminta menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi persoalan arus kas akibat kewajiban negara justru dibebankan terlalu lama kepada Pertamina.

Tetapi Antrean Tidak Otomatis Berarti Pertamina Kehabisan Uang

Di sisi lain, masyarakat juga jangan langsung menyimpulkan bahwa setiap antrean BBM subsidi merupakan bukti Pertamina kehabisan uang atau bangkrut.

Antrean dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Mulai dari pengaturan kuota, distribusi, keterlambatan pasokan, lonjakan konsumsi, pembatasan pembelian, persoalan logistik, sampai perubahan perilaku masyarakat karena munculnya kekhawatiran akan kelangkaan.

Karena itu, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka penyebab sebenarnya.

Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi berupa imbauan untuk tidak panik, sementara di lapangan mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.

Kesenjangan antara komunikasi pemerintah dan pengalaman masyarakat di lapangan dapat menjadi masalah tersendiri.

Pertanyaan Besarnya: Siapa yang Menikmati Subsidi?

Inilah pertanyaan yang sebenarnya lebih penting daripada sekadar menaikkan atau mempertahankan harga BBM.

Apakah subsidi energi kita benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan?

Jika orang kaya yang memiliki beberapa kendaraan juga menikmati BBM subsidi dengan harga yang sama dengan pekerja berpenghasilan rendah, maka sistem tersebut jelas perlu dievaluasi.

Subsidi seharusnya semakin diarahkan kepada orangnya, bukan sekadar kepada barangnya.

Artinya, negara perlu membangun sistem subsidi yang lebih tepat sasaran.

Masyarakat berpenghasilan rendah, nelayan, petani, pengemudi transportasi umum, pelaku usaha mikro dan kelompok lain yang benar-benar membutuhkan perlindungan harus mendapatkan prioritas.

Sementara masyarakat yang secara ekonomi mampu seharusnya tidak terus-menerus menikmati subsidi yang sama.

Jangan Membenturkan BBM dengan MBG

Perdebatan menjadi lebih rumit ketika persoalan BBM dikaitkan dengan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.

Muncul logika:

Kalau ingin BBM subsidi murah, hentikan MBG.

Sebaliknya:

Kalau ingin MBG berjalan, masyarakat harus menerima harga energi yang lebih mahal.

Menurut saya, cara berpikir seperti ini terlalu sederhana.

APBN tidak bekerja dengan logika hanya ada dua pilihan: BBM atau MBG.

Pemerintah memiliki banyak ruang untuk melakukan evaluasi dan realokasi anggaran.

Pertanyaannya justru:

Apakah seluruh belanja pemerintah sudah efisien?

Apakah subsidi energi sudah tepat sasaran?

Apakah program pemerintah sudah memberikan manfaat optimal?

Apakah proyek yang kurang prioritas dapat ditunda?

Apakah kebocoran dan pemborosan anggaran dapat ditekan?

Apakah penerimaan negara dapat ditingkatkan tanpa semakin membebani masyarakat?

Apakah BUMN telah bekerja seefisien mungkin?

Semua itu harus dihitung.

Jangan membebankan pilihan kebijakan kepada rakyat dengan mengatakan: “hidup itu pilihan.”

Karena pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memilih mana yang paling adil dan paling rasional bagi rakyat.

Presiden Memerlukan Keberanian Menjelaskan Angka

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi persoalan yang tidak ringan.

Di satu sisi, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah membutuhkan ruang fiskal untuk membiayai berbagai program pembangunan dan program prioritas.

Sementara itu, subsidi energi dapat menyedot anggaran dalam jumlah sangat besar apabila tidak dikendalikan.

Karena itu, menurut saya, Presiden dan pemerintah perlu melakukan sesuatu yang sederhana tetapi sangat penting:

Jelaskan angka-angkanya kepada publik.

Masyarakat perlu mengetahui:

Berapa harga keekonomian Pertalite?

Berapa subsidi yang diberikan untuk setiap liter?

Berapa total konsumsi Pertalite dan Biosolar?

Berapa kebutuhan subsidi LPG?

Berapa kewajiban pemerintah kepada Pertamina?

Berapa yang sudah dibayarkan?

Berapa anggaran MBG?

Berapa anggaran Sekolah Rakyat?

Berapa anggaran KDMP?

Dan yang paling penting:

Bagaimana pemerintah memastikan seluruh program tersebut tetap dapat berjalan tanpa membuat APBN kehilangan ruang fiskal?

Transparansi semacam itu akan membuat masyarakat lebih mudah memahami keputusan pemerintah, termasuk ketika keputusan tersebut tidak populer.

Menaikkan BBM Bukan Kejahatan, Mempertahankan BBM Murah Juga Bukan Kesalahan

Kita harus keluar dari perdebatan politik yang terlalu hitam-putih.

Menaikkan harga BBM bukan otomatis berarti pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.

Sebaliknya, mempertahankan harga BBM subsidi juga bukan otomatis berarti pemerintah paling pro-rakyat.

Yang menentukan adalah desain kebijakannya.

Jika harga BBM dinaikkan, masyarakat miskin harus mendapatkan perlindungan.

Jika subsidi dipertahankan, harus dipastikan subsidi benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan.

Jika pemerintah mempertahankan berbagai program sosial, harus ada efisiensi dan sumber pembiayaan yang jelas.

Jika Pertamina memiliki tagihan kompensasi kepada pemerintah, mekanisme pembayarannya harus transparan dan disiplin.

Jangan Sampai Rakyat Membayar Dua Kali

Ada satu persoalan yang harus benar-benar diperhatikan.

Jangan sampai rakyat membayar dua kali.

Pertama, melalui pajak dan penerimaan negara yang menjadi sumber APBN.

Kedua, melalui kenaikan harga barang dan transportasi ketika subsidi energi dikurangi atau harga BBM dinaikkan.

Jika itu terjadi, sementara kualitas pelayanan publik tidak meningkat dan kebocoran anggaran masih terjadi, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan ke mana sebenarnya uang negara digunakan.

Karena itu, reformasi subsidi harus berjalan bersama dengan reformasi efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Harus Memilih, Tetapi Berdasarkan Data

Pada akhirnya, memang benar bahwa hidup adalah pilihan.

Tetapi dalam pemerintahan, pilihan tidak boleh hanya berdasarkan tekanan politik atau popularitas.

Pilihan harus berdasarkan data, kemampuan fiskal, kepentingan rakyat, dan keberlanjutan ekonomi.

Presiden tidak mungkin selamanya mempertahankan semua harga murah, semua subsidi, dan semua program pemerintah sekaligus tanpa memperhitungkan kemampuan negara.

Namun, pemerintah juga tidak boleh menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk selalu meminta rakyat berkorban.

Rakyat berhak mendapatkan BBM yang tersedia, LPG yang mudah diperoleh, harga yang terjangkau, sekaligus program sosial yang berkualitas.

Tantangannya adalah bagaimana pemerintah mengatur semuanya secara proporsional.

Maka persoalan BBM subsidi sebenarnya bukan sekadar:

“Naikkan harga atau hentikan MBG.”

Persoalannya jauh lebih fundamental:

Bagaimana negara mengelola uang rakyat secara efisien sehingga subsidi benar-benar sampai kepada yang membutuhkan, perusahaan negara tetap sehat, APBN tetap kuat, dan masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang harus menanggung seluruh konsekuensi kebijakan?

Di sinilah kualitas sebuah pemerintahan diuji.

Bukan hanya dari kemampuannya membuat program.

Tetapi dari keberaniannya menentukan prioritas, membuka angka, mengakui persoalan, dan menjelaskan pilihan kebijakan secara jujur kepada rakyat.

Sebab subsidi boleh terbatas, anggaran boleh terbatas, tetapi kepercayaan publik jangan sampai ikut terbatas.

Rachman Salihul Hadi

Penulis, Dosen dan Praktisi Komunikasi

Indonesia Media Center (IMC)