Perfima dan LSF RI Perkuat Kolaborasi Untuk Memajukan Ekosistem Perfilman Nasional

 

 

Jakarta, IMC Indonesia - Persatuan Film, Musik, dan Media (PERFIMA) melakukan pertemuan strategis dengan Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI), Dr. Naswardi, di Kantor Kementerian Ekonomi Kreatif/Kementerian Kreatif, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana konstruktif tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem perfilman Indonesia melalui peningkatan literasi sensor, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta pencarian solusi atas tantangan distribusi dan pemutaran film nasional.

Ketua Umum PERFIMA sekaligus Ketua Umum PAFINDO, RM. Bagiono Prabowo, menyampaikan bahwa sinergi antara regulator, pelaku industri, komunitas, akademisi, dan pengelola bioskop menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan perfilman Indonesia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pembahasan.

Pertama, pelaksanaan Training of Trainer (TOT) Sistem Sensor Mandiri. LSF RI menyambut baik usulan penyelenggaraan pelatihan tersebut sebagai bagian dari program edukasi bagi pelaku industri kreatif, rumah produksi, komunitas film, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai klasifikasi usia penonton, standar kelayakan tontonan, serta mekanisme sensor yang berlaku di Indonesia.

Kedua, dukungan dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan LSF Award. Dalam kesempatan tersebut, LSF RI mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif dalam kepanitiaan maupun menjadi mitra strategis guna menyukseskan ajang apresiasi bagi insan perfilman, penyiaran, dan kreator konten digital yang menghasilkan karya berkualitas, edukatif, dan bertanggung jawab.

Ketiga, diskusi mengenai batasan dan ruang lingkup kewenangan antara LSF RI dan pengelola bioskop. Dalam pembahasan tersebut ditegaskan bahwa LSF memiliki kewenangan dalam proses penyensoran dan pemberian klasifikasi usia terhadap film yang akan ditayangkan kepada publik. Sementara itu, pengelola bioskop memiliki kewenangan dalam aspek operasional, distribusi, dan penjadwalan pemutaran film sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk memperkaya perspektif dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif, PERFIMA mengusulkan agar pada pertemuan lanjutan turut dihadirkan para pengusaha bioskop, asosiasi perfilman, distributor, komunitas film, serta pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi pengembangan industri perfilman nasional.

Selain itu, pertemuan juga menyoroti pentingnya pengembangan layar-layar alternatif sebagai solusi atas keterbatasan ruang tayang bagi film nasional, khususnya karya sineas daerah, film independen, film dokumenter, dan film bertema kebudayaan. Pengembangan bioskop komunitas, ruang pertunjukan budaya, kampus, gedung kesenian daerah, hingga platform digital dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperluas akses masyarakat terhadap karya perfilman Indonesia.

Ketua LSF RI, Dr. Naswardi, menekankan pentingnya tindak lanjut konkret dari hasil pertemuan tersebut. Menurutnya, berbagai gagasan yang telah dibahas perlu segera diwujudkan dalam bentuk program kerja dan aksi nyata yang dapat memberikan dampak langsung bagi kemajuan perfilman Indonesia.

Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, regulator, pelaku industri, akademisi, media, komunitas, dan pengelola bioskop, diharapkan industri perfilman Indonesia semakin berkembang, kompetitif, dan mampu menjadi salah satu pilar penting ekonomi kreatif nasional.

 

Tentang PERFIMA

Persatuan Film, Musik, dan Media (PERFIMA) merupakan organisasi yang menghimpun para pelaku industri film, musik, media, dan ekonomi kreatif Indonesia untuk mendorong pengembangan ekosistem kreatif yang berkelanjutan, profesional, dan berdaya saing global. (Red)