Pasca-Banjir, Pemuda Pancasila Aceh Tamiang Desak Evaluasi Pembangunan Gedung KDMP Menggunakan Dana Desa
Aceh Tamiang, IMC – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang mendesak Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pasalnya, kebijakan yang menggunakan porsi Dana Desa tersebut dinilai kurang tepat di tengah kondisi banyak kampung di Aceh Tamiang yang masih berjibaku memulihkan diri dari dampak bencana banjir hidrometeorologi, Rabu (10/6).
Bagi Aceh Tamiang, persoalan utama hari ini bukanlah kurangnya fasilitas gedung, melainkan masih banyaknya kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-banjir yang belum sepenuhnya tertangani. Infrastruktur kampung, drainase, jalan lingkungan, fasilitas umum, hingga pemulihan ekonomi masyarakat saat ini jauh lebih membutuhkan dukungan anggaran yang besar dan berkelanjutan.
MPC Pemuda Pancasila menilai kebijakan pembangunan Gedung KDMP yang menyerap alokasi Dana Desa telah mempersempit ruang fiskal kampung untuk menjawab kebutuhan yang lebih mendesak. Akibatnya, pemerintah kampung dihadapkan pada pilihan sulit antara mematuhi kebijakan nasional atau memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana.
"Kami tidak menolak program Koperasi Desa Merah Putih. Yang kami tolak adalah ketika pelaksanaannya mengurangi kemampuan kampung untuk memulihkan kondisi masyarakat pasca-banjir. Jangan sampai desa dipaksa membangun gedung, sementara rakyat masih menunggu perbaikan infrastruktur dan pemulihan ekonomi," tegas MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang.
Lebih lanjut, MPC Pemuda Pancasila menegaskan bahwa pendekatan pembangunan dari pusat tidak boleh diseragamkan. Daerah yang memiliki karakteristik dan persoalan khusus seperti Aceh Tamiang harus diberikan kebijakan afirmatif, agar Dana Desa dapat lebih difokuskan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.
Menurut MPC Pemuda Pancasila, keberhasilan pembangunan desa tidak diukur dari jumlah fisik gedung yang berdiri, melainkan dari seberapa cepat masyarakat dapat bangkit dari bencana dan memperoleh kembali kehidupan yang layak.
"Jangan jadikan Dana Desa sebagai instrumen pemaksaan program yang mengabaikan kondisi riil di daerah. Kampung-kampung di Aceh Tamiang membutuhkan anggaran untuk bangkit dari banjir, bukan dibebani dengan prioritas yang tidak sesuai kebutuhan mendesak masyarakat. Negara harus hadir dengan kebijakan yang berpihak kepada realitas, bukan sekadar mengejar target administratif."
MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang berkomitmen untuk terus mengawal setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. Hal ini demi memastikan Dana Desa tetap menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan justru menjadi sumber masalah baru bagi kampung yang sedang berjuang pulih dari bencana.
Oleh karena itu, MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang mendesak Kementerian Desa PDT, Kementerian Keuangan, dan kementerian terkait untuk:
Meninjau ulang kebijakan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Gedung KDMP di daerah terdampak bencana.
Memberikan keleluasaan kepada pemerintah kampung untuk memprioritaskan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menyiapkan sumber pembiayaan tersendiri melalui APBN di luar Dana Desa bagi pembangunan sarana KDMP.
Menetapkan Aceh Tamiang sebagai daerah prioritas pemulihan pasca-banjir dalam kebijakan penggunaan anggaran desa.
Menurut MPC Pemuda Pancasila, keberhasilan pembangunan desa tidak diukur dari jumlah fisik gedung yang berdiri, melainkan dari seberapa cepat masyarakat dapat bangkit dari bencana dan memperoleh kembali kehidupan yang layak.
"Jangan jadikan Dana Desa sebagai instrumen pemaksaan program yang mengabaikan kondisi riil di daerah. Kampung-kampung di Aceh Tamiang membutuhkan anggaran untuk bangkit dari banjir, bukan dibebani dengan prioritas yang tidak sesuai kebutuhan mendesak masyarakat. Negara harus hadir dengan kebijakan yang berpihak kepada realitas, bukan sekadar mengejar target administratif."
MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang berkomitmen untuk terus mengawal setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. Hal ini demi memastikan Dana Desa tetap menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan justru menjadi sumber masalah baru bagi kampung yang sedang berjuang pulih dari bencana.
