Bantuan Korban Bencana Mandek, DPRK Aceh Tamiang Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan Dana
Aceh Tamiang, IMC – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Fadlon, S.H., mendesak pemerintah pusat untuk segera mempercepat pencairan bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi. Pasalnya, realisasi bantuan yang dijanjikan hingga kini masih tertunda, padahal kondisi ekonomi masyarakat terdampak kian memprihatinkan.
Fadlon menegaskan, DPRK Aceh Tamiang secara konsisten terus menyuarakan nasib para korban dalam setiap forum resmi penanganan bencana. Pihaknya menuntut agar janji pemulihan dari pusat tidak sekadar menjadi angin surga bagi warga.
“Setiap pertemuan yang membahas korban bencana hidrometeorologi, kami selalu menegaskan agar proses pencairan bantuan segera direalisasikan. Masyarakat butuh kepastian, bukan penundaan,” tegas Fadlon, Senin (08/06).
Menurut Fadlon, mandeknya bantuan ini bukan karena kendala di daerah. Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah melengkapi seluruh persyaratan yang diminta, termasuk dokumen pengajuan dari SK 1 hingga SK 4. Seluruh data penerima juga dipastikan sudah disusun akurat berbasis nama dan alamat (by name by address).
“Secara administrasi sudah sangat lengkap dan clear. Pengajuan juga sudah diserahkan ke pusat sesuai dengan ketentuan. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi pusat untuk menahan-nahan,” ujarnya.
Mengingat kondisi di lapangan yang semakin mendesak, Fadlon menyatakan DPRK Aceh Tamiang akan segera melakukan koordinasi lintas fraksi. Langkah ini diambil untuk membangun dorongan politik yang lebih kuat ke tingkat pusat.
Pihaknya meminta perhatian serius dari Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebagai salah satu wilayah terdampak paling parah, Aceh Tamiang dinilai butuh perlakukan khusus dan percepatan.
“Saya sudah sering menyampaikan kepada Tim Satgas PPR agar seluruh paket bantuan mulai dari stimulan rumah rusak, perbaikan perabot, pemulihan ekonomi, hingga jaminan hidup (jadup) segera dicairkan,” kata Fadlon.
Keterlambatan ini, lanjut Fadlon, berpotensi memicu masalah sosial baru. Saat ini, perputaran ekonomi warga lumpuh, banyak yang kehilangan mata pencaharian, dan pelaku UMKM belum mendapatkan kejelasan modal stimulan untuk bangkit.
“Ekonomi masyarakat bawah sedang sulit-sulitnya. Bantuan UMKM belum jelas. Jika ini terus dibiarkan, situasi sosial di lapangan bisa memburuk. Kami berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar pemulihan di Aceh Tamiang berjalan menyeluruh,” pungkasnya.
