MPC Pemuda Pancasila Aceh Tamiang Desak Transparansi Total Aktivitas Dredging Muara Kuala Peunaga
Aceh Tamiang, IMC - Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang memberikan perhatian serius terhadap aktivitas dredging (pengerukan) di kawasan Muara Kuala Peunaga. Aktivitas tersebut belakangan ini memicu sorotan tajam serta keresahan dari masyarakat pesisir setempat. Kamis (21/05)
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab moral terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, MPC Pemuda Pancasila menegaskan bahwa setiap aktivitas di wilayah pesisir wajib dilaksanakan secara terbuka, legal, dan akuntabel.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan bahwa muara bukan sekadar jalur transportasi laut, melainkan urat nadi ekonomi nelayan sekaligus benteng ekologis kawasan pesisir. Namun, belakangan ini muncul berbagai pertanyaan publik terkait legalitas pengerukan, transparansi volume material, tujuan pemanfaatan hasil dredging, hingga dugaan komersialisasi material sedimentasi yang diambil.
Merespons polemik tersebut, MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan 5 (lima) sikap resmi sebagai berikut:
1. Kami meminta seluruh pihak yang terlibat untuk membuka secara transparan kepada publik mengenai dasar hukum pelaksanaan dredging. Hal ini mencakup izin lingkungan, izin pengerukan, izin pemanfaatan material, volume material yang dikeruk, serta kejelasan lokasi pembuangan atau distribusi hasil pengerukan. Keterbukaan informasi adalah kewajiban mutlak dalam proyek yang menyangkut ruang hidup masyarakat.
2. Apabila ditemukan pelanggaran hukum, penyalahgunaan izin, atau praktik pemanfaatan material yang menyalahi ketentuan, Aparat Penegak Hukum (APH) wajib bertindak tegas tanpa pandang bulu. Namun, kami juga menolak penghakiman sepihak tanpa pembuktian yang objektif. Oleh karena itu, investigasi independen dan audit terbuka sangat krusial untuk dilakukan.
3. Masyarakat pesisir, nelayan, akademisi, dan organisasi sipil harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan. Tidak boleh ada kesan bahwa aktivitas di kawasan Muara Kuala Peunaga dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari pengawasan publik.
4. Kami mendesak instansi terkait untuk segera melakukan audit lingkungan, audit volume sedimentasi, serta pemeriksaan alur distribusi material hasil pengerukan. Langkah preventif ini penting dilakukan guna meredam spekulasi liar dan konflik sosial di tengah masyarakat.
5. MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Tamiang berkomitmen penuh untuk mengawal persoalan ini secara konstitusional, damai, dan berbasis data. Kami tidak menginginkan konflik, namun kami juga tidak akan tinggal diam jika ruang hidup nelayan dikorbankan demi aktivitas yang tidak transparan. Sejarah mencatat, kerusakan besar di wilayah pesisir kerap bermula dari proyek yang dibiarkan tanpa pengawasan.
