Gusli Ucok Piliang: Advokasi Tak Cukup Viral, Harus Berbasis Data dan Riset

 

Gusli Ucok Piliang

JAKARTA, IMC – Ketua Bidang Advokasi Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Gusli Ucok Piliang, menegaskan bahwa perjuangan advokasi publik di era digital tidak lagi cukup hanya mengandalkan tekanan opini di media sosial maupun aksi demonstrasi semata. Menurutnya, advokasi yang mampu menghasilkan perubahan nyata harus dibangun di atas fondasi riset yang kredibel, data lapangan yang valid, serta argumentasi berbasis bukti.

Hal tersebut disampaikan Gusli, yang akrab disapa Ucok, saat menjadi pemateri dalam Pelatihan Riset Advokasi yang digelar MPSI di Graha MPSI, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (15/5/2026).

Dalam paparannya, Gusli menilai era keterbukaan informasi telah mengubah pola perjuangan masyarakat sipil. Di tengah derasnya arus informasi digital, menurutnya, suara yang lantang tanpa dukungan data yang kuat akan sulit memengaruhi pengambilan kebijakan.

“Di era keterbukaan informasi saat ini, sekadar berteriak di jalanan atau mengeluh di media sosial tidak lagi cukup. Advokasi harus memiliki fondasi kuat berupa data dan fakta lapangan,” kata Gusli dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan benturan gagasan, tekanan publik, dan keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun seluruh proses tersebut, kata dia, harus diperkuat dengan riset yang mampu memberikan legitimasi ilmiah.

“Riset advokasi bukan sekadar mengumpulkan angka, tetapi bagaimana merajut narasi perubahan berbasis bukti nyata atau evidence-based advocacy,” tegasnya.

Dalam pelatihan itu, para peserta diajak memahami bahwa langkah awal advokasi bukan langsung menawarkan solusi, melainkan terlebih dahulu menggali akar persoalan secara mendalam agar tidak terjebak hanya pada gejala permukaan.

Menurut Gusli, seorang pegiat advokasi harus mampu membedakan antara gejala sosial dan akar persoalan yang sebenarnya.

“Data yang dicari harus mampu menjawab mengapa ketimpangan atau persoalan sosial itu terjadi. Jika tidak, advokasi hanya berhenti pada wacana tanpa solusi yang tepat sasaran,” katanya.

Lebih lanjut, Gusli juga menyoroti pentingnya validitas data dalam membangun gerakan advokasi. Ia menegaskan, satu kesalahan data dapat meruntuhkan kredibilitas seluruh argumentasi yang sedang dibangun.

Karena itu, peserta dibekali kemampuan teknis mulai dari menyusun kuesioner secara objektif, melakukan wawancara mendalam dengan pendekatan humanis, hingga menelusuri dokumen dan kebijakan publik yang kerap sulit diakses masyarakat.

“Satu data yang salah bisa meruntuhkan seluruh bangunan advokasi. Karena itu, riset advokasi menuntut ketelitian dan integritas yang tinggi,” ungkapnya.

Tak hanya fokus pada pengumpulan data, pelatihan tersebut juga memperkuat kemampuan analisis peserta. Gusli menilai data tanpa analisis hanya akan menjadi tumpukan informasi yang tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan publik.

“Peserta harus mampu membaca pola, menyusun argumentasi, dan membuat policy brief yang singkat, tajam, serta menawarkan solusi konkret yang sulit diabaikan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan,” jelasnya.

Selain itu, peserta juga dibekali strategi advokasi praktis, mulai dari teknik komunikasi dan lobi kepada pembuat kebijakan hingga pemanfaatan media sosial sebagai alat membangun solidaritas publik melalui konten dan infografis berbasis data.

Menutup pemaparannya, Gusli menegaskan bahwa riset terbaik bukanlah riset yang hanya berakhir di rak perpustakaan, melainkan riset yang mampu mendorong perubahan sosial dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tujuan akhir advokasi adalah perubahan sosial dan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat. Karena itu, riset harus menjadi alat perjuangan yang hidup dan memberi dampak nyata,” pungkasnya. (Red)