Tak Ada Korban yang Terlupakan: Komitmen Besar Aceh Tamiang Memulihkan Senyum di Balik Puing Banjir
Aceh Tamiang, IMC - Di bawah langit Jumat, 3 April 2026, sebuah perjuangan besar demi kemanusiaan sedang berdenyut di jantung Kabupaten Aceh Tamiang. Pemerintah Kabupaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kini tengah berpacu dengan waktu, melakukan validasi sakral terhadap data 25.000 Kepala Keluarga (KK). Mereka adalah jiwa-jiwa yang tengah menanti ketetapan SK BNBA 1 Tahap IV sebuah surat keputusan yang menjadi kunci pembuka pintu bantuan stimulan bagi rumah-rumah yang luluh lantak, mulai dari kategori Rusak Ringan (RR), Rusak Sedang (RS), hingga Rusak Berat (RB).
Data besar ini merupakan kepingan dari teka-teki panjang SK Induk yang mencakup 75.088 KK. Setelah melalui perjalanan panjang dari Tahap I hingga III yang telah ditetapkan oleh BNPB pusat, kini Tahap IV menjadi babak penentu.
Namun, perjalanan menuju keadilan tidaklah mudah. Kepala BPBD Iman Suhery mengungkapkan bahwa dari total data yang masuk, sekitar 60.000 KK telah berhasil terakomodir. Namun, ada duka di balik ketegasan,sebanyak 15.000 data terpaksa dipulangkan kembali ke desa. Data tersebut dicap sebagai "data kotor" sebuah tumpukan berkas yang penuh ketidakvalidan dan anomali yang tidak bisa ditoleransi oleh sistem.
"Kami menemukan ketidaksesuaian yang teramat banyak. Demi menjaga amanah dan ketepatan sasaran, 15.000 data tersebut tidak akan digunakan dalam penetapan saat ini," tegas Kepala BPBD dengan nada penuh wibawa.
Pemerintah tak membiarkan mereka yang tertolak jatuh dalam keputusasaan. Bagi warga yang berstatus penyewa atau mereka yang terpaksa menumpang di rumah kerabat, sebuah jalur harapan baru sedang dirajut. Data-data yang dikembalikan akan didata ulang untuk masuk dalam pembukaan kembali SK Induk Tahap III.
Meski pintu resmi Tahap III belum sepenuhnya terbuka, denyut pendataan di tingkat desa sudah mulai bergerak. Langkah ini merupakan perisai untuk menghalau kekhawatiran warga yang namanya belum terukir dalam SK BNBA Tahap IV.
Kepala BPBD Iman Suhery menghimbau agar masyarakat tetap tenang di tengah badai ketidakpastian. Ia menegaskan bahwa bagi para penyewa dan penumpang rumah, bantuan tidak lagi bersumber dari BNPB, melainkan akan diperjuangkan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
"Ini adalah komitmen jangka panjang. Pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap, dimulai tahun ini hingga puncaknya di tahun 2028 nanti," ujarnya optimis.
Tak hanya soal dinding dan atap, urusan perut pun tak luput dari perhatian. Pemerintah Daerah kini tengah membangun koordinasi erat dengan Dinas Sosial untuk memastikan Jaminan Hidup (Jadup) sampai ke tangan mereka yang berhak.
Bagi korban banjir yang merasa "tercecer" atau belum terdata, BPBD memberikan janji suci: SK Induk Tahap IV akan dibuka kembali. Meskipun kuota di masa depan mungkin lebih terbatas, semangat pemerintah tetap sama,tidak boleh ada satu pun korban yang terlupakan.
"Jangan ada rasa khawatir yang menyelimuti hati bapak dan ibu. Kami berjuang sekuat tenaga agar tidak ada satu pun KK korban banjir yang terlewat. Jika suara Anda belum terdengar, segera lapor ke desa. Kami di sini untuk Anda," pungkasnya Iman Suhery dengan tegas.
