Perang Iran–AS Memanas, Seberapa Rentan Ekonomi Indonesia?

 

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Prof Anthony Budiawan

JAKARTA– Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. Potensi gangguan di Selat Hormuz, jalur strategis distribusi minyak dunia, dinilai dapat memperbesar tekanan terhadap perekonomian nasional.

 

Selat Hormuz merupakan salah satu titik vital perdagangan energi global. Jika jalur tersebut terganggu, distribusi minyak mentah berpotensi tersendat dan mendorong lonjakan harga energi. Sejumlah pasar saham dunia dilaporkan melemah seiring meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Di dalam negeri, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turut mengalami koreksi.

 

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Prof Anthony Budiawan dalam kanal YouTube Sinkos Indonesia, Senin (2/3/2026) menilai kenaikan harga minyak saat ini masih berada pada tahap awal. Apabila gangguan distribusi berlanjut, dampaknya diperkirakan meluas tidak hanya ke sektor energi, tetapi juga terhadap inflasi, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat.

 

Indonesia dinilai berada dalam posisi rentan karena ketergantungan terhadap impor energi masih relatif tinggi. Cadangan energi nasional disebut terbatas, sementara sebagian pasokan impor berasal dari kawasan yang berpotensi terdampak konflik.

 

“Kondisi ini berisiko memperbesar tekanan terhadap neraca perdagangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama apabila pemerintah perlu menambah subsidi atau kompensasi energi untuk menahan dampak kenaikan harga minyak dunia,” ungkapnya.

 

Di tengah ancaman eksternal tersebut, sejumlah ekonom menilai struktur ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar.

 

“Dalam sekitar satu dekade terakhir, produktivitas ekonomi Indonesia tercatat mengalami penurunan sekitar 2,8 persen. Sebaliknya, Vietnam dan Malaysia mencatat kenaikan produktivitas masing-masing hampir 15 persen dan lebih dari 16 persen,” ujarnya.

 

“Vietnam bahkan telah menyamai pendapatan per kapita Indonesia. Dengan tingkat investasi yang relatif setara, pertumbuhan ekonomi Vietnam disebut dapat mencapai sekitar 1,7 kali lipat Indonesia, mencerminkan efisiensi struktur industrinya yang lebih kuat,” lanjutnya.

 

“Efisiensi investasi Indonesia juga tercermin dari rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang berada di kisaran 6,5–7. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang berada di sekitar 4,8. ICOR yang tinggi menunjukkan kebutuhan investasi lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama,” jelasnya.

 

Tanpa reformasi struktural di sektor industri, target pertumbuhan ekonomi 7–8 persen dinilai sulit dicapai secara berkelanjutan.

 

“Indonesia juga dinilai menghadapi fenomena deindustrialisasi dini (premature deindustrialization). Kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada tahun 2000 mencapai sekitar 28–30 persen kini turun menjadi sekitar 18–19 persen,” katanya.

 

Penurunan tersebut terjadi ketika Indonesia masih berada dalam kategori negara berpendapatan menengah bawah. Secara teoritis, pergeseran dari sektor manufaktur ke sektor jasa umumnya terjadi setelah suatu negara mencapai tingkat pendapatan tinggi.

 

Akibatnya, terjadi peningkatan tenaga kerja di sektor informal yang memiliki produktivitas relatif lebih rendah. Kondisi ini dinilai membatasi penciptaan lapangan kerja formal yang stabil dan berpenghasilan lebih baik.

 

Di sisi lain, sektor pertambangan juga menjadi perhatian. Lonjakan harga komoditas dalam beberapa tahun terakhir dinilai lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu. Terdapat pengusaha batu bara yang mengalami kenaikan aset signifikan saat harga komoditas melonjak.

 

Situasi ini kembali memunculkan perdebatan mengenai implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

 

“Sejumlah kalangan menilai peran BUMN strategis perlu diperkuat agar pengelolaan sumber daya alam berjalan lebih transparan, profesional, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” harapnya

 

Dalam situasi global yang tidak menentu, pemerintah dinilai perlu memperkuat ketahanan energi nasional, mendorong reformasi struktural industri, serta memastikan kebijakan ekonomi berbasis kajian risiko geopolitik yang komprehensif.

 

“Tanpa pembenahan struktural, guncangan eksternal seperti konflik di Timur Tengah dikhawatirkan dapat mempercepat tekanan terhadap perekonomian nasional yang tengah menghadapi tantangan daya saing dan produktivitas,” ungkapnya.