Di Bawah Komando Kajari Paris Manalu, Kejari Merauke Edukasi Aparatur Boven Digoel Soal Pencegahan Korupsi

 

Boven Didoel, IMC – Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Paris Manalu, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah daerah melalui berbagai program pencegahan korupsi, pendampingan hukum, serta edukasi hukum kepada aparatur pemerintah dan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum yang mengangkat tema “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Penertiban Aset Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel”. Kegiatan ini digelar pada Rabu (4/3/2026) di Aula Kantor Bupati Kabupaten Boven Digoel.

Kajari Paris Manalu menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari peran aktif Kejaksaan dalam mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel. Melalui edukasi hukum kepada aparatur pemerintah daerah, diharapkan potensi pelanggaran hukum khususnya dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah dapat dicegah sejak dini.

“Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan melalui penerangan dan penyuluhan hukum agar aparatur pemerintah memahami risiko hukum serta mampu mengelola keuangan dan aset daerah secara akuntabel,” ujar Kajari.

Dalam kegiatan tersebut, Kejaksaan Negeri Merauke mengirimkan tim yang terdiri dari Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, serta Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Kehadiran tim tersebut menjadi bentuk nyata komitmen institusi dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi sekaligus memperkuat pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai tata kelola keuangan dan aset yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Acara penyuluhan hukum tersebut juga dibuka secara langsung oleh Bupati Kabupaten Boven Digoel, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Merauke atas inisiatif dan kontribusinya dalam memberikan edukasi hukum kepada jajaran pemerintah daerah.

Bupati berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana penting bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan pemahaman hukum, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan penatausahaan aset, sehingga dapat meminimalisir potensi permasalahan hukum di masa mendatang.

Dalam sesi pemaparan materi, para narasumber dari Kejaksaan Negeri Merauke menjelaskan berbagai aspek penting terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi, tata kelola dan penatausahaan aset daerah yang tertib dan transparan, serta mekanisme pemulihan aset negara apabila terjadi kerugian keuangan negara.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai berbagai potensi risiko hukum dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan serta mendorong aparatur pemerintah untuk selalu berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Kajari Paris Manalu menegaskan bahwa melalui kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum ini, Kejaksaan Negeri Merauke ingin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum para aparatur pemerintah daerah serta memperkuat kerja sama antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya. (Muzer)