Negara Dirampok Lewat Dokumen: Skandal Sunyi Ekspor Sawit dan Tambang

Negara Dirampok Lewat Dokumen: Skandal Sunyi Ekspor Sawit dan Tambang

Oleh Tim Redaksi Indonesia Media Center (IMC Indonesia)

Indonesia kembali dikejutkan oleh sebuah peringatan keras yang datang bukan dari aparat penegak hukum dalam negeri, melainkan dari seorang akademisi internasional. Michael Buehler, Profesor Ekonomi Politik dari London School of Economics and Political Science (LSE), dalam artikelnya di Medium (26 Desember 2025), membongkar praktik kejahatan kerah putih yang selama ini luput dari sorotan publik: perampokan sistematis terhadap negara melalui manipulasi dokumen ekspor.

Nilainya tidak main-main. Negara Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp186,48 triliun atau setara US$11,1 miliar. Sebuah angka yang cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan layanan kesehatan di banyak daerah tertinggal. Namun uang itu justru menguap, berpindah tangan, dan parkir rapi di luar negeri.

Kejahatan Modern Tanpa Senjata

Buehler mengingatkan, penyelundupan di era modern tidak lagi identik dengan kapal cepat atau palka tersembunyi. Kejahatan kini bermula dari meja administrasi dan lembar dokumen resmi. Modus yang digunakan dikenal sebagai trade misinvoicing, atau pemalsuan nilai perdagangan.

Caranya relatif sederhana tetapi berdampak besar. Di Indonesia, perusahaan melaporkan ekspor dengan harga rendah. Namun di negara tujuan, barang yang sama dilaporkan dengan harga jauh lebih tinggi. Selisih nilai tersebut tidak kembali ke Indonesia dan tidak tercatat sebagai kewajiban pajak. Negara dibohongi melalui laporan yang secara administratif tampak sah.

Global Financial Integrity (GFI) mendefinisikan praktik ini sebagai pemalsuan nilai, volume, atau jenis barang secara sengaja untuk menghindari kewajiban fiskal. Dalam praktiknya, ini adalah kejahatan ekonomi yang terstruktur dan berlangsung lama.

Batu Bara dan Sawit: Sektor Paling Bocor

Data yang dipaparkan Buehler menunjukkan bahwa sektor batu bara menjadi penyumbang terbesar kebocoran negara. Dana yang dialihkan ke luar negeri diperkirakan mencapai US$19,64 miliar, dengan potensi kerugian pajak sebesar US$5,32 miliar.

Sementara itu, sektor sawit dan karet juga mencatat kerugian signifikan, mencapai sekitar US$4 miliar. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa sektor unggulan nasional justru menjadi ladang empuk bagi praktik manipulasi perdagangan lintas negara.

Ironisnya, kekayaan alam yang seharusnya menjadi fondasi kesejahteraan rakyat justru berubah menjadi sumber kebocoran fiskal yang kronis.

Pengakuan Negara dan Fakta yang Mengkhawatirkan

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, tidak membantah temuan tersebut. Ia justru mengonfirmasi bahwa praktik under-invoicing telah menjadi persoalan serius, khususnya di sektor sawit.

“Kami mendeteksi beberapa perusahaan sawit melakukan under invoicing ekspor hingga separuh dari nilai sebenarnya,” ujar Purbaya.

Pernyataan ini mengandung makna yang sangat serius: hampir 50 persen data ekspor sawit yang selama ini dilaporkan berpotensi tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Ini bukan lagi anomali, melainkan indikasi kegagalan sistem pengawasan negara.

AI dan Pertaruhan Terakhir Negara

Untuk menghentikan kebocoran yang berlarut-larut, Kementerian Keuangan menyiapkan penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem pelaporan pajak dan kepabeanan, khususnya di industri perkebunan sawit.

Teknologi ini dirancang untuk mendeteksi anomali harga, volume, dan pola transaksi global secara real-time. Jika ditemukan ketidakwajaran, sistem akan memberikan peringatan otomatis dan memicu pemeriksaan lanjutan.

Langkah ini patut diapresiasi. Namun teknologi, secerdas apa pun, tidak akan efektif tanpa keberanian politik, integritas aparat, dan penegakan hukum yang konsisten.

Kaya Sumber Daya, Miskin Penerimaan

Temuan Michael Buehler menjadi cermin pahit bagi Indonesia. Negeri ini bukan miskin sumber daya, tetapi kehilangan kendali atas kekayaannya sendiri. Selama manipulasi dokumen dibiarkan, selama pelaku kejahatan kerah putih tetap aman, kebocoran negara akan terus berulang.

Penerapan AI boleh jadi menjadi harapan baru. Namun publik menuntut lebih dari sekadar sistem canggih. Yang dibutuhkan adalah kehadiran negara yang tegas dan tidak bisa ditawar.

Jika tidak, Indonesia akan terus mengulang ironi lama:

kaya di atas kertas sumber daya, miskin dalam kas negara.

— Tim Redaksi IMC Indonesia