Kejari Merauke Tancap Gas Usut Dugaan Korupsi PD BVD Sejahtera TA 2024

 

Merauke, IMC — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Merauke, Dr. Paris Manalu, S.H., M.H., menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dan fungsi kejaksaan secara profesional, objektif, dan transparan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi hingga tuntas.

Penegasan tersebut disampaikan Paris Manalu saat memimpin ekspose perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan BUMD PD BVD Sejahtera Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Aula Kantor Kejari Merauke, Rabu (25/2/2026).

“Kejaksaan Negeri Merauke berkomitmen memastikan proses hukum berjalan objektif dan adil, serta akan terus memantau perkembangan perkara yang sedang berlangsung,” ujar Paris.

Ekspose perkara itu turut dihadiri Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, para jaksa fungsional Kejari Merauke, serta Kepala Seksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus dari Kejaksaan Tinggi Papua.

Naik ke Tahap Penyidikan

Dalam forum tersebut, jajaran Kejari Merauke menyimpulkan bahwa proses penyelidikan atas dugaan korupsi pengelolaan BUMD PD BVD Sejahtera tengah berjalan dan memenuhi syarat untuk ditingkatkan.

Usai ekspose pada hari yang sama, Tim Penyidik Kejari Merauke langsung menggelar konferensi pers dan mengumumkan peningkatan status perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah tim menemukan indikasi kuat adanya peristiwa pidana.

“Setelah serangkaian penyelidikan mendalam, tim penyidik berpendapat terdapat cukup bukti awal dugaan tindak pidana korupsi yang harus ditindaklanjuti secara hukum. Oleh karena itu, status perkara kami tingkatkan ke tahap penyidikan,” tegasnya.

Fokus Pengumpulan Alat Bukti

Memasuki tahap penyidikan, tim akan memfokuskan langkah pada pengumpulan alat bukti yang sah dan valid, termasuk memeriksa berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan BUMD PD BVD Sejahtera.

Pemeriksaan tersebut bertujuan memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam dugaan penyalahgunaan anggaran dan sumber daya perusahaan daerah.

Kejari Merauke menegaskan proses penanganan perkara ini akan dilakukan secara profesional dan akuntabel guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Harapkan Dukungan Publik

Selain itu, Kejari Merauke menekankan pentingnya dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga integritas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pemberantasan tindak pidana korupsi, menurut Paris Manalu, akan terus menjadi prioritas dalam upaya memperkuat penegakan hukum di wilayah hukum Merauke.

Masyarakat juga diimbau untuk mengikuti perkembangan perkara melalui kanal resmi Kejaksaan Negeri Merauke guna menghindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Muzer)