Perkuat Kepastian Hukum, Kejati Kalsel Jalin Kerja Sama Strategis dengan Pelindo

 

Kejati Kalsel dan Pelindo Teken Kerja Sama, Perkuat Sinergi Pendampingan Hukum

Banjarbaru, IMC – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Tiyas Widiarto, S.H., M.H., menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Selasa (27/1/2026). Penandatanganan berlangsung di Banjarbaru dan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar lembaga, khususnya di bidang hukum.

Dalam kegiatan tersebut, Tiyas Widiarto didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Sugiyanta, S.H., M.H., serta para Asisten di lingkungan Kejati Kalsel. Kerja sama ini difokuskan pada dukungan hukum, pendampingan, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi sesuai kewenangannya.

Melalui perjanjian ini, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Pelindo sepakat membangun koordinasi yang lebih efektif, terutama dalam rangka mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), peningkatan kepastian hukum, serta penguatan kualitas pelayanan publik di sektor kepelabuhanan.

Kajati Kalsel Tiyas Widiarto menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam menghadirkan pendampingan hukum yang profesional dan akuntabel, khususnya bagi badan usaha milik negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah dan nasional.

Menurut Tiyas, sinergi antara Kejaksaan dan Pelindo diharapkan dapat meminimalkan potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, sekaligus memastikan seluruh kebijakan dan program berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum agar penyelenggaraan kegiatan berjalan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menegaskan akan terus membuka ruang kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah maupun BUMN, guna mendukung pembangunan daerah dan nasional.

Kerja sama ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, di mana Kejaksaan berperan aktif dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, berintegritas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Muzer)