Satgas Terpadu Perketat Pengawasan IMIP–IWIP, Ungkap Kapal dan Penyelundupan Nikel Ilegal

Jakarta, IMC — Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Terpadu terus memperkuat pengamanan, pengawasan, dan penegakan hukum di Bandara dan Pelabuhan Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, serta PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Weda Bay, Maluku Utara. Langkah ini telah membuahkan hasil signifikan dengan terungkapnya berbagai pelanggaran strategis dalam kurun waktu kurang dari tiga minggu.

Ketua Tim Tenaga Ahli Jaksa Agung, Barita Simanjuntak, dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Senin (8/12/2025), menjelaskan bahwa efektivitas pengawasan meningkat setelah diberlakukannya alih komando dan pengendalian (Kodal) Bandara dan Pelabuhan Khusus IMIP dan IWIP pada 21 November 2025.

Penangkapan Dua Kapal Pengangkut Nikel Ilegal

Salah satu temuan paling menonjol adalah keberhasilan TNI AL menangkap dua kapal pengangkut nikel ore ilegal di Perairan Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, pada 25 November 2025. Kedua kapal milik PT PMH dengan muatan milik PT DMS itu sedang menuju kawasan industri IMIP Morowali.

Hasil pemeriksaan menunjukkan kapal-kapal tersebut melakukan sejumlah pelanggaran serius, di antaranya:

• beroperasi melalui jetty ilegal,
• tidak memiliki Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG),
• tidak membawa dokumen kapal maupun muatan yang sah.

Seluruh pelanggaran tersebut diduga melanggar ketentuan Minerba serta aturan kepelabuhan, sehingga TNI AL mengawal kapal ke Lanal Kendari untuk penanganan hukum lebih lanjut.

Gagalkan Penyelundupan Mineral di Bandara Khusus IWIP

Selain itu, pada 5 Desember 2025, personel Kopasgat TNI AU yang bertugas dalam Satgas Terpadu di Bandara Khusus PT IWIP berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral oleh seorang warga negara asing berinisial MY.

Pelaku kedapatan membawa:

• 5 pack serbuk nikel campuran, dan
• 4 pack serbuk nikel murni

yang akan dibawa menggunakan pesawat Super Air Jet rute Weda Bay–Manado. Penangkapan ini dianggap sebagai capaian penting mengingat bandara tersebut sebelumnya belum dilengkapi perangkat pemerintahan yang wajib untuk melakukan pengawasan lalu lintas orang dan barang.

Satgas Terpadu Perketat Pengawasan

Satgas Terpadu terdiri dari unsur Bea Cukai, Imigrasi, Karantina Ikan/Hewan/Tumbuhan, Karantina Kesehatan, BMKG, AirNav Indonesia, Avsec, TNI, Polri, hingga Kejaksaan. Dengan sinergi lintas lembaga ini, satgas akan terus memperkuat pengawasan di seluruh bandara dan pelabuhan khusus untuk memastikan:

• kepatuhan aktivitas penerbangan dan pelayaran,
• keamanan pergerakan logistik,
• pencegahan kegiatan ilegal yang berpotensi merugikan negara.

Menhan Soroti Anomali Regulasi

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, saat meninjau latihan TNI di Morowali pekan lalu, menyoroti adanya “anomali regulasi” yang membuka celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Ia menegaskan pentingnya deregulasi serta penguatan pembangunan sistem pertahanan di titik-titik industri strategis.

“Negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, termasuk kasus pertambangan ilegal di Bangka, Morowali, maupun Weda Bay,” tegas Menhan dalam keterangannya.

Komitmen Pemerintah Menjaga Kedaulatan Ekonomi

Pemerintah memastikan bahwa Satgas Terpadu akan terus memperketat pengawasan lalu lintas orang, barang, maupun logistik di seluruh bandara dan pelabuhan khusus. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk menjaga kedaulatan ekonomi, menutup ruang penyelundupan, serta memastikan kegiatan industri berjalan sesuai ketentuan hukum dan kepentingan nasional. (Rls/Muzer)