Menyambut 2026: Di Antara Puing Musibah dan Harapan yang Tak Boleh Padam

Jakarta, IMC - Pergantian tahun seharusnya menjadi momen refleksi dan harapan. Namun, saat 2025 menutup dirinya, bangsa ini justru berdiri di atas puing-puing luka kolektif: bencana alam yang merenggut nyawa, krisis sosial yang tak kunjung reda, serta deretan kasus korupsi yang membuka wajah rakus kekuasaan. Di tengah duka dan kemarahan rakyat, kita memasuki 2026 bukan dengan sorak optimisme, melainkan dengan pertanyaan besar: masihkah negara ini berpihak pada warganya? Rabu (31/12/25)

Musibah yang datang silih berganti bukan hanya ujian alam, tetapi juga cermin kegagalan tata kelola. Ketika banjir, longsor, dan kebakaran hutan terus terjadi, publik melihat bukan semata hujan dan cuaca ekstrem, tetapi juga tata ruang yang dikorbankan demi investasi, ini menunjukkan bahwa yang dikorbankan bukan sekadar lingkungan, melainkan masa depan rakyat.

Di saat yang sama, korupsi semakin memperlihatkan wajah aslinya: bukan sekadar kejahatan uang, tetapi kejahatan terhadap kemanusiaan. Setiap rupiah yang dicuri dari anggaran negara sejatinya adalah hak anak sekolah, petani, nelayan, dan buruh. Di negeri ini, korupsi telah menjelma menjadi sistem, bukan penyimpangan. Ia hidup dalam jaringan kekuasaan, perlindungan politik, dan budaya impunitas.

Lebih mengkhawatirkan lagi, negara perlahan berubah dari pelindung rakyat menjadi abdi kepentingan oligarki. Kebijakan lahir bukan dari suara publik, melainkan dari meja perundingan elite dan pemodal. Proyek-proyek besar berjalan cepat, tetapi kesejahteraan rakyat tersendat. Undang-undang disusun rapi, tetapi rasa keadilan semakin compang-camping.

Rakyat pun kembali menjadi tumbal. Mereka yang kehilangan tanah, pekerjaan, dan lingkungan hidup dipaksa menerima nasib demi sesuatu yang disebut “pembangunan”. Padahal pembangunan tanpa keadilan hanyalah pemindahan kemakmuran dari banyak orang ke segelintir elite.

Namun, sejarah selalu mengajarkan satu hal: bangsa besar tidak runtuh karena badai, tetapi karena menyerah pada keputusasaan. 2026 harus menjadi titik balik. Bukan tahun yang lahir dari ilusi, tetapi dari kesadaran kolektif bahwa keadaan ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung.

Negara harus dikembalikan kepada rakyat. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang kekuasaan. Korupsi tidak cukup dikutuk, tetapi harus dihancurkan sampai ke akar. Demokrasi tidak boleh menjadi panggung sandiwara, melainkan alat kontrol publik terhadap kekuasaan.

Tengah kegelapan, masih ada satu kekuatan yang tidak bisa dibeli oligarki: kesadaran rakyat. Dari ruang-ruang kampus, media independen, komunitas, hingga desa-desa, suara kebenaran terus mencari jalannya.

Menyambut 2026, kita tidak sedang merayakan waktu yang berlalu, tetapi sedang mempertaruhkan masa depan. Apakah Indonesia akan tetap menjadi negeri yang dikuasai segelintir orang, atau kembali menjadi rumah yang adil bagi semua?

Jawabannya tidak terletak di istana atau gedung parlemen semata, tetapi di keberanian rakyat untuk tidak lagi diam.

Selamat datang 2026. Semoga ia lahir dari kesadaran, bukan dari pengorbanan rakyat yang terus dipaksa membayar mahal keserakahan penguasa.

Tim Redaksi: IMC – Indonesia Media Center