"Birokrasi Berdarah" Di Aceh Tamiang: Air Bersih Menjadi Barang Mewah, Korban Banjir Tercekik Prosedur Absurd!

Aceh Tamiang, IMC — Bencana banjir bandang yang meluluhlantakkan Aceh Tamiang menyisakan luka yang jauh lebih perih daripada sekadar kehilangan harta benda. Di atas puing-puing rumah yang hancur, kini tumbuh sebuah ironi yang tidak manusiawi: Negara seolah sengaja "menyandera" hak dasar rakyat di bawah labirin birokrasi yang mencekik.

Saat dahaga dan krisis sanitasi mengancam nyawa, air bersih yang seharusnya menjadi hak mutlak korban bencana justru menjelma menjadi "barang mewah". Untuk setetes air minum, warga yang sudah tak memiliki apa-apa dipaksa tunduk pada mekanisme pelaporan berjenjang yang tak masuk akal.

Kekesalan yang telah mencapai titik didih ini meledak dari Sulis (47), seorang ibu rumah tangga yang kehilangan tumpuan hidupnya. Kepada awak media indonesiamediacenter.com, Rabu (17/12/25), ia meluapkan amarah yang bercampur dengan keputusasaan yang mendalam.

"Kalau kami disuruh melapor ke Pertamina, pakai apa kami ke sana? Motor rusak terendam, bensin tidak ada, uang pun tak punya! Kenapa pejabat hanya duduk di kursi empuk tanpa memikirkan kami yang terkubur lumpur?" gugat Sulis dengan suara bergetar menahan tangis.

Puncak kepahitan warga terjadi saat mereka mencoba mencegat truk tangki air bersih yang melintas. Harapan mereka pupus seketika oleh jawaban dingin sang pengemudi yang menjadi kaki tangan birokrasi.

"Kalau mau air ini, lapor dulu ke Pertamina di kantor Capil. Ini pesanan mereka, Ibu," ujar Sulis menirukan ucapan supir tangki. Pengakuan itu bak belati yang merobek hati warga. Truk-truk air tersebut melintas di depan mata rakyat yang haus, namun tidak diizinkan berbagi kecuali ada "perintah atasan".

Keterbatasan akses yang ekstrem ini memicu kecurigaan yang menyakitkan. Warga mulai mempertanyakan ke mana sebenarnya aliran bantuan esensial tersebut bermuara.

"Kami hanya ingin masak dan minum. Tapi kenapa dipersulit? Apakah air ini hanya untuk membasuh lantai kantor dinas? Atau untuk mengisi bak mandi mewah di perumahan pejabat?" sindir Sulis dengan nada getir. Setiap kali warga meminta tandon air, jawaban yang diterima selalu sama dan klise: "Untuk Posko Induk" atau "Khusus Dapur Umum". Rakyat kecil kembali terpinggirkan.

Bagi ratusan korban di Aceh Tamiang, mekanisme pelaporan yang berbelit ini adalah bukti otentik bahwa Negara telah gagal hadir saat rakyatnya sekarat. Birokrasi telah membunuh rasa kemanusiaan.

"Mungkin Negara memang hanya hadir untuk pejabat. Kami sudah muak. Bukannya dibantu, kami malah disiksa dengan prosedur," tutup Sulis dengan pandangan kosong.

Warga Aceh Tamiang kini menuntut pertanggungjawaban nyata. Mereka mendesak aparat terkait dan pihak Pertamina untuk segera memutus rantai birokrasi yang "berdarah" ini. Air bersih adalah hak asasi, bukan alat politik atau komoditas birokrasi yang boleh ditukar dengan tanda tangan pejabat di atas penderitaan rakyat.