Menyikapi Putusan MK dan Pembentukan Pokja Polri: Momentum Menegakkan Batas Kewenangan dan Profesionalisme
Jakarta, IMCIndonesia - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatasi penempatan perwira Polri aktif di luar struktur internal bukan sekadar penyesuaian aturan, tetapi koreksi fundamental atas praktik lama yang rentan penyimpangan. Menindaklanjuti putusan ini, Polri membentuk Kelompok Kerja (Pokja) dan menyatakan akan berkonsultasi lintas lembaga untuk menyusun pedoman baru. Langkah ini patut diapresiasi, namun publik tetap harus memastikan bahwa proses ini tidak berhenti pada pekerjaan administratif belaka, melainkan benar-benar memperkuat akuntabilitas dan integritas institusi kepolisian. Rabu (19/11/25)
1. Mengapa Penempatan Perwira Aktif di Luar Polri Berisiko Tinggi?
Selama bertahun-tahun, penempatan perwira aktif di kementerian, lembaga negara, atau BUMN sering memunculkan sejumlah persoalan mendasar.
a. Konflik Kepentingan
Perwira aktif berada dalam dua mata rantai komando: atasan di lembaga tempat mereka bertugas dan atasan di kepolisian. Dualisme ini membuka peluang munculnya benturan kepentingan dan bias dalam pengambilan keputusan.
b. Minim Akuntabilitas
Tidak ada garis pengawasan yang jelas. Apakah mereka bertanggung jawab kepada pimpinan lembaga, atau tetap pada struktur Polri? Kekaburan ini membuat tugas mereka tidak transparan dan rentan disalahgunakan.
c. Potensi Penyalahgunaan Wewenang
Dalam praktik ekstrem, penempatan seperti ini bisa berubah menjadi:
alat intelijen informal, pengendali kebijakan dari balik layar, operator bagi kepentingan tertentu, bahkan mekanisme “setoran” atau laporan tidak resmi kepada petinggi Polri.
Situasi seperti ini jelas mengancam profesionalisme aparatur negara, merusak netralitas lembaga, dan melemahkan demokrasi.
2. Prinsip Penting: Jika Ditempatkan di Luar Polri, Maka Harus Mundur dari Struktur Polri
Untuk menjaga integritas dan netralitas, publik perlu mendorong aturan yang tegas dan final:
Perwira aktif yang ditempatkan di lembaga lain harus mengundurkan diri dari struktur Polri.
Alasan prinsip ini sangat jelas:
1. Menghilangkan konflik kepentingan
Tanpa status perwira aktif, mereka tidak lagi terjebak dalam dual loyalty dan dapat bekerja sepenuhnya untuk lembaga tujuan.
2. Menjaga independensi lembaga negara lainnya
Lembaga yang menerima mereka tidak terpengaruh kultur, jaringan, atau kepentingan Polri.
3. Transparansi kepada publik
Publik dapat memastikan bahwa penempatan tersebut bukan bentuk infiltrasi struktural, tetapi penugasan profesional yang terbuka.
4. Kesetaraan antar aparatur negara
Tidak boleh ada institusi yang merangkap kepentingan dalam struktur birokrasi lembaga lain.
5. Selaras dengan semangat Putusan MK
MK menegaskan hubungan antar lembaga harus dibangun dalam koridor konstitusi, bukan melalui penetrasi informal dalam birokrasi.
Karena itu, mekanisme yang paling tepat adalah mengalihkan status mereka menjadi ASN, pejabat fungsional, atau pejabat struktural di lembaga tujuan, bukan tetap sebagai perwira aktif Polri.
3. Pokja Polri Harus Menjadi Pengawal, Bukan Pengakali Putusan MK
Pokja yang dibentuk Polri harus memastikan bahwa aturan turunan dari putusan MK benar-benar menjawab potensi masalah yang selama ini terjadi. Setidaknya ada empat hal yang harus dipenuhi:
1. Setiap penempatan melalui mekanisme koordinasi formal lintas lembaga.
2. Durasi, tugas, dan kewenangan ditetapkan secara jelas dan terbatas.
3. Seluruh penugasan diumumkan secara terbuka.
4. Perwira aktif yang dipindahkan wajib melepaskan status kepolisian.
Ini bukan upaya untuk membatasi Polri, tetapi untuk mendisiplinkan tata kelola negara agar tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan berlebih atau menguasai struktur institusi lain secara informal.
4. Sikap Publik: Apresiatif, Kritis, dan Tegas
Sikap publik sangat menentukan arah implementasi putusan ini.
✔ Apresiatif
Polri telah menunjukkan respons cepat dengan membentuk Pokja serta membuka ruang konsultasi lintas lembaga.
✔ Kritis
Publik harus waspada agar aturan baru tidak dimanipulasi untuk mempertahankan praktik lama yang problematik.
✔ Tegas
Mendorong aturan baku: perwira yang ditempatkan di luar struktur Polri harus benar-benar keluar dari struktur Polri.
Dengan ketegasan ini, ruang bagi intel bayangan, pengendali kebijakan informal, operator kepentingan, atau praktik setoran berkedok penugasan resmi bisa ditutup rapat.
Putusan MK merupakan momentum besar untuk memperbaiki tata kelola hubungan Polri dengan lembaga negara lainnya. Penempatan perwira aktif di luar struktur Polri tidak boleh lagi menjadi ruang gelap yang menciptakan kecurigaan publik. Karena itu, sikap yang tepat adalah:
Jika perwira aktif ditempatkan di lembaga lain, maka ia harus mengundurkan diri dari struktur Polri, demi integritas, transparansi, dan profesionalisme negara.
Inilah standar sehat bagi sistem demokrasi modern. Dengan mengambil sikap ini, Polri dapat memperkuat kembali kepercayaan publik dan menegaskan perannya sebagai institusi penegak hukum yang netral, profesional, dan berintegritas tinggi.
(Rachman Salihul Hadi)
Pemimpin Redaksi
