Proyek Kontroversi PUPR Aceh Tamiang 2025
Aceh Tamiang, IMC – Polemik pelaksanaan proyek fisik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Aceh Tamiang untuk Tahun Anggaran 2025, khususnya di Bidang Bina Marga, yang didanai dari sumber Otonomi Khusus (OTSUS). Rabu (22/10/25)
Kegiatan yang tertera pada plang proyek berlokasi di Kecamatan Kota Kuala Simpang, namun faktanya dikerjakan di wilayah Kecamatan Rantau.
Terjadi kekeliruan lokasi antara pengerjaan di Kampung Alur Selebu dan Kampung Suka Makmur, Kecamatan Kejuruan Muda. Ketidaksesuaian ini telah menimbulkan kebingungan dan protes dari masyarakat serta merugikan pihak pelaksana.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR, Azis, membenarkan adanya ketidaksesuaian tersebut, khususnya kasus Kuala Simpang yang dikerjakan di Rantau.
Azis beralasan bahwa hal tersebut "terikat database yang sudah di SK-kan Bupati."
Mengenai kasus Kampung Alur Selebu, Azis berdalih terjadi karena faktor koordinat, di mana "suatu kampung pada saat kita ambil titik koordinatnya yang muncul nama kampung lain."
Camat Kota Kuala Simpang juga mengonfirmasi. Ia menerima surat pemberitahuan pengaspalan di Kampung Kota Lintang (Kuala Simpang), namun setelah dikoordinasikan, lokasi sebenarnya adalah Kampung Landuh, Kecamatan Rantau.
Polemik ini menunjukkan kurangnya profesionalisme dalam perencanaan dan penentuan nomenklatur lokasi meskipun memiliki waktu yang cukup lama antara penganggaran dan pelaksanaan.
Masyarakat khawatir mengenai akuntabilitas penggunaan dana Otsus yang terkesan mengedepankan pengerjaan asal jadi, mulai dari dokumen plang proyek hingga lokasi pelaksanaan.
Masyarakat dan berbagai pihak mendesak Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tamiang untuk bekerja lebih serius dan teliti dalam menjalankan kegiatan yang bersumber dari uang negara.
Perubahan lokasi pengerjaan yang tidak sesuai plang proyek, yang baru diluruskan setelah adanya komplain, menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi dan integritas kinerja dinas tersebut.
