Komisi V DPRK Aceh Tamiang Menangani Keistimewaan Aceh Tapi Dananya Tidak Khusus
Aceh Tamiang, IMC - Komisi V Bidang Keistimewaan Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang menyampaikan kekhawatiran serius terkait kondisi anggaran sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya. Komisi V menegaskan bahwa alokasi anggaran yang sangat minim di beberapa dinas berpotensi melumpuhkan program kerja dan menghambat pelayanan publik. Selasa (14/10/25)
Ketua Komisi V Keistimewaan Aceh DPRK Adlansyah.SP dari Fraksi Partai Demokrat, menyatakan bahwa kondisi ini tidak bisa ditoleransi, terutama menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2026.
"Kami mencatat setidaknya sembilan dinas yang vital, yang bernaung di bawah Komisi V, berada dalam kondisi krisis anggaran. Mereka memang punya alokasi, tetapi secara programatik dan operasional, anggarannya hampir 'tidak ada' jika dibandingkan dengan beban kerja dan kebutuhan masyarakat," ujar Adlansyah
Menurut Ketua Komisi V Keistimewaan Aceh DPRK Aceh Tamiang,Sembilan dinas yang paling terdampak dan memiliki keterbatasan anggaran signifikan meliputi sektor-sektor kunci seperti:
1. Satpol PP dan WH
2. Dinas Pertanahan
3. MAA.
4. MPD.
5. Syariat Islam.
6. Baitul Mal.
7. Dinas Dayah.
8. MPU
9. BRA
Ketua Komisi V bidang Keistimewaan Aceh DPRK Aceh Tamiang Adlansyah.SP mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera melakukan restrukturisasi anggaran dan memprioritaskan kembali alokasi bagi dinas-dinas mitra Komisi V, terutama untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
"Kami minta TAPD jangan hanya fokus pada belanja seremonial. Anggaran untuk infrastruktur dasar, kebersihan, dan program sosial harus menjadi prioritas. Jika kondisi ini dibiarkan, jangan salahkan kami jika di lapangan, layanan publik terganggu dan keluhan masyarakat semakin memuncak," tegas Adlansyah.
Ketua Komisi V Bidang Keistimewaan Aceh DPRK Adlansyah.SP berkomitmen untuk memperjuangkan penambahan alokasi anggaran yang rasional dan proporsional dalam pembahasan APBK mendatang demi memastikan sembilan dinas tersebut dapat berfungsi secara optimal.
