Kejaksaan Agung dan KKP Teken Pakta Integritas Kawal Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih 2025

JAM-Intel Kawal Proyek Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 29 Provinsi Senilai Rp2,2 Triliun

Dalam kegiatan tersebut hadir Irjen KKP Dr. Ade Tajudin Sutiawarman, serta pejabat struktural dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kejaksaan Agung.

Dalam sambutannya, JAM-Intel Reda Manthovani menegaskan bahwa Proyek Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki nilai sosial dan ekonomi tinggi bagi masyarakat pesisir.

“Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur modern seperti pelabuhan, fasilitas produksi dan distribusi, serta mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dan pelaku UMKM di sektor kelautan,” ujarnya.

Lebih lanjut, JAM-Intel menjelaskan bahwa pembangunan KNMP Tahun 2025 akan dilaksanakan di 100 lokasi yang tersebar di 29 provinsi di seluruh Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp2,2 triliun.

Direktur IV pada JAM-Intel, Setiawan Budi Cahyono, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan entry meeting ini merupakan langkah awal koordinasi pelaksanaan PPS yang bertujuan untuk:

Melakukan sosialisasi mekanisme dan bentuk kegiatan PPS;

Menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen bersama menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas;

Menyampaikan Surat Persetujuan PPS beserta ringkasan potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) serta batasan pelaksanaan PPS.

JAM-Intel Reda Manthovani menekankan bahwa pelaksanaan PPS merupakan fungsi preventif Kejaksaan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum, baik di bidang administrasi, perdata, maupun pidana selama proses pembangunan berlangsung.

“Pengamanan Pembangunan Strategis bukan berarti melegalkan pelanggaran hukum. Justru, kegiatan ini bertujuan memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Ia menambahkan, integritas adalah harga mati yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan. JAM-Intel juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang terlibat dalam praktik-praktik transaksional atau penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Jika ditemukan pelanggaran, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut,” ujarnya menegaskan.

Tim PPS Kejaksaan telah melakukan pemetaan awal terhadap potensi AGHT dalam pelaksanaan proyek KNMP 2025, antara lain:

Potensi intervensi terhadap personel pelaksana proyek dalam proses pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung;

Potensi tekanan terhadap verifikator untuk meloloskan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) yang tidak memenuhi persyaratan;

Potensi munculnya laporan atau pengaduan masyarakat (Dumas) kepada aparat penegak hukum terkait pelaksanaan pemilihan penyedia, verifikasi CPCL, maupun proses pembangunan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Di akhir arahannya, JAM-Intel mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak penyedia, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas, untuk bersama-sama berkomitmen melaksanakan kegiatan pembangunan secara profesional, proporsional, dan berintegritas, serta menjauhkan diri dari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

“Pembangunan yang bersih, berintegritas, dan tepat sasaran adalah kunci keberhasilan program strategis ini. Kejaksaan siap mengawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat nelayan di seluruh Indonesia,” tutup JAM-Intel Reda Manthovani. (Muzer)