Jakarta, IMC - Tiga calon wakil presiden (cawapres) yang bertarung di Pilpres 2024 adu gagasan dalam debat yang digelar di Jakarta, Jumat (22/12) malam. Tema perdebatan kali ini adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur dan perkotaan.
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi perdebatan hangat pada Debat Pilpres 2024 seri kedua yang mempertemukan tiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.
Dalam debat kali ini, Muhaimin Iskandar, cawapres Anies Baswedan, sempat kesulitan menjawab pertanyaan pesaingnya, Gibran Rakabuming Raka tentang Keadaan Ekonomi Islam Global (SGIE).
Secara keseluruhan, Pengamat Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Hempri Suyatna menilai jawaban para calon wakil presiden terkait persoalan ekonomi kerakyatan dan digitalisasi “belum terlalu tajam” dan “belum fokus pada inti permasalahan yang dihadapi masyarakat”. Hempri juga menilai masih kurangnya elaborasi dan keterbukaan mengenai langkah konkrit yang akan dilakukan.
Senada, Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan dari INDEF, Dhenny Yuartha Junifta, menilai ada beberapa hal yang luput dari perhatian dalam debat cawapres kali ini.
“Beberapa calon wakil presiden saling adu mulut mengenai bagaimana cara meningkatkan tax rasio, namun di sisi lain pertanyaan bagaimana cara meningkatkan tax rasio sepertinya luput dari perdebatan kali ini,” kata Dhenny.
Berikut rangkuman Debat Pilpres 2024 seri kedua yang disusun BBC News Indonesia beserta tanggapan para ahli.
Berikut rangkuman Debat Pilpres 2024 seri kedua yang disusun Indonesia Media Center beserta tanggapan para ahli.
Pertanyaan apa yang mengganggu Cak Imin?
Cak Imin, begitu Muhaimin Iskandar biasa disapa, kurang memahami dengan pertanyaan yang dilontarkan Gibran terkait Keadaan Ekonomi Islam Global (State of the Global Islamic Economy/SGIE).
“Karena Gus Muhaimin adalah Ketua Umum Partai PKB, saya yakin Gus Muhaimin memahami betul hal tersebut. Langkah apa yang akan dilakukan Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE?” tanya Gibran Rakabuming Raka.
Cak Imin lalu menjawab, “Terus terang saya kurang paham SGIE.”
Ia pun meminta Gibran menjelaskan apa itu SGIE. Moderator debat, Alfito Deanova, mempertanyakan apakah Cak Imin memang ingin Gibran menjawab langsung.
"Ada pertanyaan lagi? Ini adalah waktu jawaban anda yang dua menit, jika anda menggunakannya untuk bertanya maka waktunya akan habis. Apa tidak apa-apa?" tanya Alfito.
ANTARA FOTO Cawapres Muhaimin Iskandar sempat kerepotan menjawab pertanyaan soal SGIE
Cak Imin menjawab, “Tidak apa-apa, karena saya belum pernah mendengar istilah SGIE.”
Gibran kemudian menjelaskan tentang SGIE.
Dalam jumpa pers pasca debat, Cak Imin menjawab pertanyaan terkait ketidaktahuan istilah SGIE.
“Istilahnya banyak sekali. Ada yang hafal [yang lain] dan kebetulan lupa singkatannya,” kata Muhaimin.
Menurut Muhaimin, pertanyaan yang mengandung singkatan teknis bisa diajukan kapan saja dan yang penting adalah apakah penjawab pada akhirnya memahami substansi dan dapat menjelaskannya dengan benar.
Anies Baswedan selaku calon presiden kubu Muhaimin mengatakan, terminologi teknis bisa dijawab dengan Google.
“Apa yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal yang substantif,” ujarnya.
“Masyarakat bisa menilai kualitas soalnya, apakah ini format kuis atau format ideologi sebagai pemimpin nasional, tapi sebagai soal boleh saja.”
Apa saja janji calon wakil presiden terkait isu ekonomi?
Gibran Rakabuming Bumi menjadi calon wakil presiden pertama yang menyuarakan visi dan misinya pada Debat Pilpres 2024 seri kedua. Beliau mengusung visi dan misi di bidang perekonomian yang “berkelanjutan, dipercepat dan disempurnakan”.
Di atas panggung, beliau menjelaskan bahwa ke depan Indonesia harus bisa keluar dari middle income trap, yaitu keadaan dimana suatu negara berhasil mencapai tingkat middle income namun belum bisa keluar dari level menjadi negara maju.
Untuk itu, menurut Gibran, kuncinya adalah meningkatkan nilai tambah di dalam negeri di tengah gempuran resesi dan konflik geopolitik.
ANTARA FOTO Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tiba untuk mengikuti debat kedua cawarpres Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (22/12/2023)
Jika terpilih, ia berjanji akan terus melakukan hilirisasi, tidak hanya pertambangan, tapi juga pertanian, perikanan, dan digital.
Selain itu, ia bersama Prabowo Subianto juga akan terus mendorong pemerataan pembangunan yang tidak lagi “Java Centric”.
Lalu, yang tak kalah penting adalah menggenjot ekonomi kreatif dan UMKM. Pasalnya, Gibran mengklaim Indonesia memiliki 64 juta usaha kecil dan menengah yang menyumbang 61% terhadap PDB.
“Jika terpenuhi, Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan kerja,” ujarnya.
Gibran juga menyebutkan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) nusantara yang berkelanjutan akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, keterbukaan akses dan konektivitas, serta lapangan kerja.
IKN juga tidak hanya menjadi gedung pemerintahan, namun menjadi simbol pemerataan pembangunan di Indonesia dan simbol transformasi pembangunan di Indonesia.
Ia juga yakin suatu saat Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan mengembangkan biodiesel, bio avtur dari kelapa sawit, dan bioetanol.
“Untuk menjadi Indonesia emas, kita memerlukan generasi emas, kita harus mampu mengubah ciri-ciri talenta dan keterampilan masa depan. Untuk digitalisasi kita akan menyiapkan generasi muda yang ahli AI, ahli bitcoin, ahli robotika, ahli perbankan syariah dan generasi muda yang ahli dalam hal ini. adalah ahli kripto."
Peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dhenny Yuartha Junifta mengatakan, tujuan perekonomian Indonesia ke depan adalah keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Sayangnya, dalam keterangannya Gibran menyebut pertumbuhan ekonomi saat ini dinilai resilien.
“Kondisi pertumbuhan saat ini tidak cukup untuk lepas dari jebakan. Minimal 7 persen agar kita bisa lepas dari jebakan,” jelas Dhenny.
ANTARA FOTO Calon presiden-wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) dan Mahfud MD (kanan) menyapa penonton sebelum debat kedua calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12)
Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali visi dan misinya dengan meluangkan waktu hampir 20 detik untuk mengucapkan selamat Hari Ibu, sebelum melanjutkan dengan: “Dan setelah ini kami akan melanjutkan pengabdian kami kepada Ibu Pertiwi.”
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyoroti maraknya korupsi di Indonesia sebagai hambatan terbesar dalam mencapai kesejahteraan ekonomi.
“Ada yang bertanya kepada kami, ‘Mungkin tidak, Anda menargetkan pertumbuhan ekonomi 7% dalam satu tahun karena sepanjang sejarah reformasi tidak pernah tumbuh 7%’,” kata Mahfud MD.
Ia menambahkan, menurut pihak yang bertanya, pertumbuhan ekonomi setinggi itu baru dicapai pada periode 1981-1991 pada masa Orde Baru.
“Kemudian pertanyaan ini saya sampaikan kepada beberapa ahli. Lalu mereka mengatakan bahwa hanya karena kebodohan kita, kita tidak bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 7% karena kita dikaruniai sumber daya alam dan manusia yang besar.
Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor pertumbuhan ekonomi yaitu sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, dan investasi.
Mahfud MD menyoroti hasil riset Transparency International yang menyebutkan korupsi terjadi secara masif di lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif “dalam skala masif”.
“Apa dampaknya? Kasihan rakyat,” ujarnya mengutip beberapa orang yang ditemuinya di beberapa tempat di Indonesia yang mengeluhkan kondisi tersebut.
"Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita di laut - ada korupsi di maritim. Kita punya udara - pesawat terbang kita ternyata juga banyak korupsi di udara."
Kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi, kata Mahfud MD yang juga menyoroti pihak-pihak yang merasa diperas ketika ingin berinvestasi atau berbisnis di Indonesia.
"Kalau bayar, padahal diperas. Lalu ketahuan, ditangkap. Katanya kita suap. Itulah Indonesia saat ini," imbuhnya lalu menutup visi misinya dengan menekankan pentingnya pemerataan ekonomi. di Indonesia.
ANTARA FOTO Calon presiden-wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memasuki ruangan untuk mengikuti debat kedua calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023
Dalam pemaparan visi dan misinya, Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menguraikan sejumlah permasalahan ekonomi yang harus diberantas. Ia menggunakan kata “selepet” untuk menggambarkan upaya pemberantasan.
Pemerataan ekonomi dengan meningkatkan pajak bagi masyarakat kaya, sekaligus mengurangi pajak bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Cak Imin pun berjanji akan memberantas mafia perdagangan Indonesia.
Lebih lanjut, Cak Imin mengklaim akan menekan angka pengangguran yang saat ini mencapai angka 8 juta orang. Namun, 80 juta lainnya bekerja di sektor informal di mana pendapatan mereka tidak menentu. Ia pun berjanji akan terus melanjutkan bahkan menambah program bansos tersebut.
Cak Imin juga menjanjikan 5 persen APBN sekitar Rp 150 triliun untuk generasi muda, salah satunya melalui program Kredit Usaha Anak Muda.
Ia pun berjanji akan memberikan dana sebesar Rp5 miliar per desa setiap tahunnya
Berdebat tentang perekonomian rakyat
Pada debat cawapres sesi pertama, tema yang dibahas adalah ekonomi kerakyatan.
Pertanyaan yang muncul dari para panelis adalah bagaimana kebijakan pasangan calon dalam menghadapi digitalisasi yang berpotensi merugikan dunia usaha dan mitra konsumen melalui penyalahgunaan data digital?
Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, kebijakan terkait data digital telah dibuat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Namun permasalahan data digital yang masif saat ini dan menjerat masyarakat adalah pinjaman online alias pinjol. Kasus pinjaman ini sangat problematis karena dibuat dengan cara perdata, lewat gadget. Masyarakat yang tidak tahu langsung menyetujui syarat pinjaman online tanpa mengetahui dampak negatifnya, kata Mahfud MD.
Gara-gara ketidaktahun masyarakat, banyak jadi korban bahkan sampai bunuh diri.
Mahfud mengambil contoh kasus seorang guru di Semarang, Jawa Tengah, yang meminjam uang dari pinjol sebesar Rp500.000 tapi utang yang harus dibayar menjadi Rp240 juta lantaran bunga yang berkali lipat.
Karena ketidaktahuan masyarakat, banyak orang yang menjadi korban bahkan bunuh diri.
Mahfud mengambil kasus seorang guru di Semarang, Jawa Tengah, yang meminjam uang sebesar Rp500.000, namun utang yang harus dibayar menjadi Rp240 juta karena bunganya yang berkali-kali lipat.
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ia mengaku sudah menyampaikan kepada Polri soal kasus pinjol. Namun Polri mengaku enggan menangani persoalan ini karena merupakan ranah hukum perdata. Begitu pula dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebut kasus pinjol tidak berada di wilayah hukumnya karena pinjol tersebut ilegal.
Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengatakan, masih terdapat kesenjangan dalam perkembangan kemampuan teknologi, digital, dan UMKM.
Untuk itu, hal ini harus ditindaklanjuti, selain untuk menyelesaikan permasalahan pinjol yang marak terjadi.
Menurut Cak Imin, kemampuan memasuki dunia digital memerlukan bantuan pemerintah khususnya terkait literasi digital bagi UMKM demi keberlangsungan usaha kecil menghadapi persaingan.
Di sisi lain, kita membutuhkan kapasitas teknologi untuk mampu membenahi kecepatan internet yang masih rendah, tambahnya.
Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan selain masalah pinjaman, masalah lain yang harus diwaspadai adalah pencurian data.
Karena itulah dia berjanji akan memperkuat keamanan siber(cyber security).
Selain itu, yang perlu ditekankan, kata dia, adalah bagaimana pelaku usaha e-commerce bisa mengikuti peraturan yang ada. Sehingga tidak ada lagi yang disebutnya barang lintas negara membunuh UMKM.
“UMKM harus kita jaga, ke depan yang kita siapkan harus penguatan SDM. Human, digital, oleh karena itu kita ingin generasi muda juga ikut ambil bagian dalam hilirisasi digital yang kita rencanakan segera,” kata Gibran.
Berdebat tentang prioritas anggaran dan IKN
Pada sesi debat kedua, para calon wakil presiden dihadapkan pada pertanyaan mengenai prioritas anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur fisik atau sumber daya manusia (SDM).
Gibran mengatakan, pembangunan infrastruktur fisik dan sumber daya manusia harus dilakukan secara paralel.
Ia kemudian mengatakan, tidak semua program pembangunan harus dibiayai dari APBN. Ia lantas mencontohkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia (IKN).
“Banyak orang yang gagal memahaminya. Tidak 100 persen pembangunan IKN menggunakan APBN. “Yang digunakan hanya 20 persen, sisanya investasi swasta dan investasi luar negeri,” ujarnya.
Menurut Gibran, pekerjaan rumah pemerintah saat ini adalah meningkatkan pendapatan negara.
Untuk itu, mereka akan membentuk badan pendapatan negara yang dikomandoi presiden agar koordinasi antar kementerian lebih leluasa.
Gibran juga mengatakan akan meningkatkan tax rasio agar pendapatan negara bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
Mahfud lantas menanggapi jawaban Gibran terkait anggaran IKN.
“Sampai saat ini belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Kalau disebutkan ada dua atau satu, investor mana saja yang masuk ke sana?” tanya Mahfud.
“Yang saya dengar ada ratusan ribu hektare lahan yang dikuasai pengusaha tertentu.”
Mahfud mengaku sepakat pemerintah harus menarik investor ke IKN, agar pendanaan sesuai rencana awal, tidak hanya dari APBN.
Sementara itu, Cak Imin menanggapinya dengan menyatakan bahwa pemerintah harus mengetahui prioritasnya. Menurutnya, anggaran pembangunan IKN sebaiknya digunakan untuk mengembangkan berbagai sektor lain di Kalimantan.
Gibran langsung merespon dengan mengatakan bahwa IKN tidak hanya untuk membangun gedung pemerintahan, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan di Indonesia.
Menanggapi pertanyaan Mahfud, Gibran mengaku investasi yang masuk ke IKN sudah banyak dan masih akan terus meningkat.
Direktur Riset CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto menilai jawaban masing-masing calon wakil presiden terkait prioritas pembangunan infrastruktur atau sumber daya manusia sudah benar secara normatif.
Namun, dia meragukan klaim Gibran soal investor IKN tidak meyakinkan.
“Penjelasan Gibran mengenai keberadaan investor IKN kurang meyakinkan. “Pak Jokowi sendiri baru-baru ini mengakui belum ada investor asing yang masuk,” kata Akhmad kepada BBC News Indonesia.
Saat berkunjung ke IKN, Rabu pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan, investor dalam negeri sudah berbondong-bondong masuk ke proyek ibu kota baru, namun tidak secara langsung investor asing.
“Selama investor dalam negeri masih berbondong-bondong saya kira, tapi investor dalam negeri juga sudah bermitra dengan asing,” kata Jokowi.
"Satu dua yang saya tahu pernah bermitra dengan asing. Sebenarnya sama saja."
Sementara itu, pengamat tata kota dan arsitektur Universitas Gadjah Mada, Yayat Supriatna mengamini pendanaan awal pembangunan IKN harus bersumber dari APBN.
“Persoalan yang belum terjawab untuk paslon 2 [Gibran] adalah angka 2% dari APBN. Komposisinya berapa besar dan bertahan berapa lama,” ujarnya.
Ide membangun 40 kota setara Jakarta dipertanyakan
Dhenny Yuartha Junifta, Peneliti Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF mempertanyakan ide Muhaimin membangun 40 kota setara Jakarta, katanya: “Menambahkan kota baru sama dengan membangun proyek mercusuar baru.”
“Anggaran kami sangat terbatas untuk hal ini,” ujarnya kepada BBC Indonesia.
Menanggapi sindiran Gibran kepada Muhaimin terkait pernyataannya yang dinilai kontradiktif karena ingin membangun kota setingkat Jakarta namun tidak mendukung IKN, Dhenny menilai Gibran "berhasil memanfaatkan celah yang diutarakan Pak Muhaimin".
Penjelasan Pak Muhaimin juga bisa diartikan membangun kota baru, bukan mengembangkan modernisasi kota baru, kata Dhenny.
Di sisi lain, sindiran Pak Gibran sebenarnya juga punya celah lain, bahwa modernisasi kota tanpa menambah pusat bisnis akan berisiko gagal. IKN baru meninggalkan jantung kota yang sebenarnya, kata Dhenny yang mengibaratkan IKN seperti: membangun tanpa pusat bisnis yang berkembang”.
Sementara itu, Pengamat Tata Kota dan Arsitektur UGM Yayat Supriatna juga mempertanyakan gagasan Muhaimin membangun 40 kota setara Jakarta.
“Ini seperti mimpi, dalam lima tahun 40 kota bisa setara dengan Jakarta. Karena kapasitas fiskal masing-masing daerah sangat berbeda. Kota kita masih setengah mandiri dari segi keuangan. Belanja daerah untuk infrastruktur fisik hanya berkisar 20 atau 30 persen dari APBD. Sisanya untuk pembiayaan internal kebutuhan operasional pemerintah daerah,” kata Yayat kepada BBC News Indonesia.
“Hampir sebagian besar kota-kota besar masih sangat bergantung pada bantuan pusat untuk sektor transportasi atau sektor strategis lainnya. Dan hampir setiap bantuan pusat daerah tidak memiliki dana pendamping dari APBD pusat. Anggota tidak memahami kebijakan program pusat,” imbuhnya.
Yayat menambahkan, bahwa dalam praktiknya: “banyak bantuan dari pusat yang tidak efektif”. Dia mencontohkan bantuan pembangunan pelabuhan tidak dibarengi dengan pembangunan jalan atau penyiapan sarana transportasi oleh pemerintah daerah. Akibatnya banyak bantuan dari pusat yang terhenti atau tidak berjalan sesuai harapan, kata Yayat.
Lebih lanjut, Yayat juga mempertanyakan bagaimana Jakarta bisa dijadikan contoh keberhasilan pembangunan. Menurutnya: “Membangun kota setara Jakarta juga ada KPI (Key Performance Indicator). Ukuran/indikator keberhasilan Jakarta juga tidak jelas dan banyak yang belum tercapai. Jadi jangan terkesan hanya dibangun saja. tanpa ukuran kinerja apa pun."
Belajar dari IKN, dibangun dengan KPI yang jelas dan harus dicapai. Kalau Jakarta tidak punya KPI, bagaimana dengan kota lain yang juga akan dibangun. KPI-nya tidak jelas, ujarnya.
Yayat juga menyoroti kepentingan daerah yang seringkali tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Membangun 40 kota di Indonesia seringkali berbenturan dengan kepentingan kepala daerah yang sering berubah-ubah kebijakan dan seringkali tidak bersinergi dengan kebijakan pusat. Ini yang harus dijelaskan oleh para calon wakil presiden, kata Yayat.
"Jakarta jangan dijadikan contoh indikator keberhasilan. Karena Jakarta tidak cocok dijadikan contoh keberhasilan. Banyak kota lain di dunia yang bisa dijadikan contoh model sebagai cara belajar membangun kota," tutupnya.
Strategi bersaing untuk mendorong ekspor dan investasi
Pada subtema keenam, pertanyaan panelis adalah bagaimana strategi calon presiden dan wakil presiden dalam memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas yang telah diratifikasi Indonesia untuk mendorong ekspor dan investasi?
Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, untuk mengoptimalkan kesepakatan tersebut dirinya dan Ganjar Pranowo akan melakukan tiga hal.
Pertama, memerintahkan para duta besar (duta besar) untuk benar-benar memanfaatkan 'diplomasi ekonomi' dengan negara lain seperti yang saat ini dilakukan Presiden Jokowi.
Kedua, kita akan melakukan perdagangan untuk mengintegrasikan perdagangan nasional ke dalam perdagangan global. Dengan begitu, lanjut Mahfud, memenuhi standar internasional dan bisa diterima di pasar luar negeri. Serta membuat regulasi agar upaya perdagangan tidak dihalangi atau ditipu oleh pelaku ekonomi yang dekat dengan pejabat publik, jelasnya.
Ketiga, memprioritaskan penguatan perekonomian nasional agar perekonomian nasional dapat tumbuh di dalam negeri. Sehingga nantinya kualitas barang produksi Indonesia bisa diterima di luar negeri atau internasional.
Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengatakan, diplomasi duta besar saat ini sangat normatif. Namun yang penting untuk dilakukan saat ini, katanya, adalah “menempatkan duta besar sebagai pemasar yang kuat.” Ia pun menilai saat ini produk dalam negeri dibiarkan tumbuh sendiri. Belum ada gerakan terstruktur dari Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi untuk meningkatkan kualitas barang dan standar internasional.
Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjawab singkat, solusi yang akan dilakukan adalah hilirisasi.
“Kita tidak mau lagi mengirim barang mentah dan harus bisa meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” ujarnya.
Gibran mencontohkan hilirisasi nikel.
Dia mengklaim, sebelum hilirisasi, pendapatan yang diterima negara hanya US$ 3 miliar pada 2017 menjadi US$ 33 miliar pada 2022.
“Ini baru bicara nikel, belum tembaga, bauksit, timah.”
Bersaing solusi terhadap permasalahan perkotaan
Pertanyaan di bidang perkotaan salah satunya ditujukan kepada Cawapres Muhaimin Iskandar mengenai 56% penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan dan diperkirakan akan mencapai 70% pada tahun 2045.
“Permasalahan akan semakin kompleks, seperti transportasi umum, persampahan, dan kawasan kumuh. Pertanyaannya: Bagaimana strategi kandidat menyiapkan instrumen fiskal khusus untuk mengatasi permasalahan ini?” itulah pertanyaan panelis.
Dalam jawabannya, Muhaimin menyoroti pentingnya menghindari penumpukan penduduk di satu wilayah perkotaan sehingga “pembangunan perkotaan harus dilakukan secara merata di berbagai tempat.”
“Kami punya tekad, pada pemerintahan berikutnya minimal harus dibangun 40 kota baru yang setara dengan Jakarta,” kata Muhaimin.
Menjawab pertanyaan mengenai instrumen fiskal untuk mengatasi permasalahan ini, Muhaimin mengatakan: “Kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi kita tidak setuju atau tidak setuju dengan IKN. Yang terpenting adalah prioritas kesetaraan dan keadilan agar kota dikembangkan agar sarana air bersih dan lainnya dapat terwujud.
“Balikpapan, kasihan. Banjarmasin, kasihan. Pontianak, kasihan. Karena apa? “Kota-kota ini bisa kita ubah menjadi lebih baik dalam waktu singkat,” ujarnya seraya menambahkan bahwa ketentuan fiskal yang diberikan pemerintah bisa diterapkan pada kita masing-masing.
“Kita harus melibatkan investasi swasta yang lebih kita yakini.”
Penonton bersorak sorai saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming memanfaatkan kesempatan itu untuk menyindir jawaban Muhaimin Iskandar.
“Gus Muhaimin agak aneh ya. Ingin membangun kota setingkat Jakarta tapi tidak setuju dengan IKN. Tapi tidak apa-apa,” kata Gibran yang kemudian menyoroti transportasi umum yang aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak dalam programnya.
Cawapres Mahfud MD pun mengungkapkan keterkejutannya atas “tekad” Muhaimin Iskandar membangun kota setingkat Jakarta.
“Cak Imin, saya juga agak kaget. Ingin membangun 40 kota setingkat Jakarta. “Iya, apakah ini bisa diterapkan dalam lima tahun Anda menjadi presiden dan wakil presiden,” kata Mahfud.
ANTARA FOTOCalon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan gagasannya saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023)
“IKN ini baru dilaksanakan puluhan tahun, padahal investasi baru itu berupa janji, namun belum ada yang melaksanakannya,” imbuhnya, lalu menanyakan dari mana program tersebut didanai.
Muhaimin kemudian menjelaskan, yang dimaksud dengan "seperti Jakarta" adalah "memiliki standar upaya untuk mencapai Jakarta."
“Kota-kota potensial cukup dijangkau dengan beberapa anggaran pembangunan. Misalnya Pontianak. Setahun hanya Rp 1 triliun. Bagaimana kalau satu tahun kita bisa investasi Rp 3 triliun-Rp 5 triliun. “APBN kita cukup,” kata Muhaimin seraya menambahkan metode pembiayaan lain seperti swasta atau CSR juga bisa dilibatkan.
“Yang lebih penting dari itu adalah: infrastruktur yang diperlukan dipersiapkan dari potensi yang ada sehingga dalam waktu singkat 40 kota tersebut benar-benar memanfaatkan potensi yang ada.”
Apa saja hal yang luput dari perhatian dalam debat cawapres?
Dhenny Yuartha Junifta
Peneliti di Pusat Pangan, Energi dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF,
Perlu diketahui, ada beberapa hal yang sebenarnya luput dari debat cawapres kali ini.
“Pertama, pembahasan penerimaan negara. “Secara historis kita tidak bisa lepas dari jebakan sumber pendapatan jangka pendek dari sumber daya alam,” kata Dhenny kepada BBC Indonesia.
“Rasio pajak kita meningkat, terutama, peningkatan signifikan, itu terjadi ketika momentum ledakan komoditas terjadi, secara historis hal ini terlihat.”
Menurut Dhenny, para calon wakil presiden harusnya bisa mendiskusikan lebih lanjut langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan baru, terutama fokus pada pembentukan lembaganya.
“Janji kenaikan tax ratio sepertinya tidak dibicarakan, tapi lebih pada cara apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sumber penerimaan baru dan dari mana sumbernya,” imbuhnya.
Kedua, menurut Dhenny, hal yang luput dari pembahasan debat cawapres adalah bagaimana mengefisienkan belanja nonprioritas.
“Itu pertanyaan yang menarik karena kita hanya punya sepertiga APBN yang bisa digunakan untuk pembangunan. Calon wakil presiden gagal menjelaskannya,” kata Dhenny.
“Dan yang terakhir adalah tata kelola subsidi. “Inilah yang hilang dari diskusi,” tegasnya.
Hempri Suyatna
Pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Gadjah Mada (UGM)
Menilai jawaban para calon wakil presiden terkait persoalan ekonomi kerakyatan dan digitalisasi “belum terlalu tajam” dan “belum terfokus pada inti permasalahan yang dihadapi masyarakat”.
Menurutnya, permasalahan yang dihadapi pelaku usaha UMKM adalah maraknya produk ilegal yang masuk ke Indonesia melalui toko digital di e-commerce dan social commerce. Bukan soal pinjaman online (pinjol).
Berdasarkan pantauan, masih terdapat toko digital di sejumlah pasar yang masih banyak ditemukan barang impor murah.
“Jadi permasalahannya belum kita jawab, karena permasalahannya adalah bagaimana memperkuat e-commerce dalam konteks lokal serta literasi digital bagi para pelaku UMKM dan bagaimana digitalisasi tidak hanya menguntungkan pemilik modal, tapi seluruh pelaku UMKM,” jelas Hempri. kepada BBC News Indonesia.
Jika mencermati jawaban para calon wakil presiden, Hempri juga menilai masih kurangnya elaborasi dan keterbukaan mengenai langkah konkrit yang akan diambil.
Pengamatan bahwa digitalisasi sudah meluas hingga ke desa dan kampung-kampung, belum membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Hal inilah, kata Hempri, yang harus disampaikan oleh calon wakil presiden.
“Internet sudah masuk ke desa, tapi masyarakatnya tidak produktif.”
Persoalan penyalahgunaan data digital yang dikhawatirkan oleh pelaku usaha UMKM terkait dengan “besarnya omzet yang berimplikasi perpajakan”.
Dalam banyak kasus, UMKM tidak mau memberikan datanya kepada pemerintah karena merasa tidak aman. Sehingga dampaknya, pemerintah saat ini tidak mempunyai informasi valid berapa banyak pelaku usaha UMKM yang naik kelas dan belum naik kelas.
Izzudin Al Farras Adha,
Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Dengan kepentingan penelitian termasuk perkembangan ekonomi regional, ekonomi digital, dan Usaha Kecil Menengah (UKM), menyoroti isu keuangan sebagai isu krusial yang terabaikan dalam perdebatan malam ini.
“Dengan target pertumbuhan ekonomi ketiga pasangan calon yang sangat tinggi yaitu 5,5%-7%, salah satunya memerlukan suku bunga kredit perbankan yang tinggi. Namun suku bunga kredit perbankan yang kurang dari 10 persen membuat sulit untuk mendorong pembangunan yang lebih masif. ke depan sehingga sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi masing-masing calon presiden,” ujarnya. (rachmansalihulhadi/red.IMC).