 |
| Kajari Kabupaten Mojokerto Gaos Wicaksono ( tengah ) menunjukkan sejumlah uang yang berhasil diselamatkan dari kasus korupsi hingga pengemplang pajak, dalam konferensi pers capaian kinerja tahun 2022. |
Mojokerto, IMC-Kejaksaan Negeri Kab Mojokerto kembali mengukir sejarah, pasalnya satuan kerja Kejaksaan di bawah komando Gaos Wicaksono, SH.MH berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp. 6 miliar sepanjang tahun 2022.
Kepala Kejaksaan Negeri Kab Mojokerto Gaos Wicaksono, SH.,MH mengungkapkan Enam milyar tersebut bersumber dari korupsi yang ditangani dari berbagai kasus hingga penagihan iuran BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.
Selain itu Kejari juga berhasil menyelamatkan aset Pemda senilai Rp. 15 (lima belas) miliar.
Gaos mengatakan penegakan hukum yang dilakukan jajarannya tidak mengesampingkan pengembalian uang negara dalam setiap penanganan perkara yang ditanganinya.
" Prinsipnya pemulihan kerugian negara itu menjadi hal yang utama dalam pemberantasan korupsi, makanya di setiap tahun keberhasilan kita tidak sekedar penegakan hukumnya saja tetapi juga diukur dari berapa banyak uang negara yang kita selamatkan," ungkap Gaos kepada media ini, Selasa ( 3/1/2023).
Lebih lanjut Gaos mengungkapkan, sebagai catatan di sepanjang tahun 2022 setidaknya Kejari Kab Mojokerto berhasil memulihkan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Angka tersebut didapatkan dari berbagai kasus yang ditangani baik perkara korupsi yang ditangani pidana khusus (Pidsus) maupun yang ditangani seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara (Datun) melalui SKK (Surat Kuasa Khusus) oleh JPN (Jaksa Pengacara Negara).
" Sehingga total ada sekitar Rp. 6 miliar lebih uang negara yang berhasil diselamatkan di tahun 2022 masing-masing di Pidsus sebesar Rp. 3.106.375.293,- dan Datun sebesar Rp. 2.950.535.218,- ," ungkapnya.
Dijelaskan Gaos Rp. 3,1 miliar dari Pidsus dibawah kepemimpinan Kasi Pidsus Rizki Aditya, SH.,MH itu bersumber dari pengembalian para terpidana korupsi melalui putusan Hakim pengadilan.
Sementara aset Pemda yang berhasil diselamatkan Kejari Kab Mojokerto senilai Rp. 15.856.434.050,- (15 miliar) atas gugatan tanah dan bangunan Rumah Dinas Wakil Bupati di Desa Kenenten, Kec. Puri, Kab Mojokerto.
Besaran ini menjadikan Kejari Kab Mojokerto masuk 5 (lima)
besar di jajaran Kejari di Jawa Timur.
Demikian pula dengan nilai Rp. 2,9 miliar dari seksi Datun dibawah kepemimpinan Kasi Datun Dr. Trian Yuli Diarsa, SH.,MH bersumber dari puluhan SKK yang diterima Kejaksaan Negeri Kab Mojokerto selama ini, meliputi penagihan perusahaan nakal yang membandel karena tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPKS Kesehatan.
Termasuk dari penunggak pajak kreditur PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Mojokerto dan sejumlah pengemplang pajak sektor minerba dan reklame.
" Paling besar pemulihan ada pada penagihan penunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga Rp. 2,6 miliar dari sekitar 120 SKK," bebernya.
Disusul pengemplang pajak di Bapenda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), PNM Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan BPJS Kesehatan Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
Sementara itu Kasi Datun Kejari Kab Mojokerto Dr. Trian Yuli Diarsa, SH.,MH menambahkan selain pemulihan keuangan negara berdasarkan SKK, pihaknya juga menyelamatkan aset Pemda senilai Rp. 15.856.434.050,- (lima belas miliar delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah) atas gugatan tanah dan bangunan Rumah Dinas Wakil Bupati di Desa Kenanten, Kec. Puri, Kab. Mojokerto.
" Artinya Kejaksaan Negeri Kab Mojokerto juga memberi kontribusi besar dalam pengamanan aset dan optimalisasi berjalannya roda pemerintahan," ungkap Kasi Datun Trian Yuli.
Selain itu kini Kejaksaan Negeri Kab Mojomerto tengah melakukan penagihan terhadap pengemplang pajak sektor minerba senilai Rp. 6,6 milyar dengan jumlah 13 wajib pajak.
Penagihan sesuai SKK ini masih terus berlangsung, dua diantaranya nilainya cukup besar masing-masing 1,8 miliar bebernya. ( Muzer )