Jakarta, IMC – Pengamat Intelijen dan Keamanan Nasional, Dr. Stepi Anriani menjelaskan adanya potensi ancaman politik jelang 2024. Menurut dia, dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) di Semanggi, Jakarta, Jum’at 21 Oktober 2022. Ada lima klaster yang bisa mengancam proses penyelenggaraan Pemilu 2024.
Kelima kluster itu antara lain, “pertama potensi yang dapat mengancam proses tahapan pemilu serentak 2024 dari aspek regulasi, hingga teknis. Persoalan lain adalah irisan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 yang berjalan bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden hingga potensi konflik masyarakat akar rumput, efek dari faksionalisasi pilihan politik,” kata Stepi, seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (22/10/2022).
Kluster kedua, serangan siber. Ia memprediksi iklim politik 2024 akan lebih panas dari pemilu nasional sebelumnya. Ia menyebutkan, potensi cyber attack yang berpotensi menjadi gangguan akan terpola begitu rupa menyasar institusi pemerintah atau sejumlah lembaga negara, melakukan pencurian data dan merugikan masyarakat umum, dan serangan yang tertuju langsung kepada institusi penyelenggara pemilu.
Pada potensi ketiga, akan terdapat ancaman propaganda di ruang media sosial seperti penyebaran berita palsu (fake news, atau hoaks). Tujuannya adalah menyebar kebencian dan kampanye hitam.
“Potensi kluster Keempat, ancaman dalam kluster ideologi yang meliputi radikalisme, terorisme hingga separatisme dan potensi kelima, ancaman yang disebabkan oleh efek dari perkembangan atau dinamika di kawasan maupun global, seperti konflik Rusia-Ukraina, kelompok Taliban yang menguasai Afganistan, perang dagang Amerika dan Cina, hingga ancaman resesi global,” jelas Stepi.
Sebagai informasi, pernyataan Stepi disampaikan saat diskusi yang bertema Potensi Ancaman Menjelang 2024. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) di Jakarta.
Turut hadir pembicara kunci, Direktur LPI Boni Hargens, Ph.D. Selain itu, sebagai narasumber dalam diskusi ini antara lain Peneliti Pusris Politik-BRIN, Prof. Dr. Firman Noor, Pakar Pertahanan dan Keamanan dari Universitas Pertahanan Prof. Dr. Kusnanto Anggoro, Direktur Eksekutif Wellbeing Institute, Dr. Jadi Suriadi, Pengamat Intelijen Dr. Stepi Anriani, Pengamat Kebijakan Publik Bappenas Dr. Asep Kususanto dan Peneliti Litbang Harian Kompas Yohan Wahyu. (Rachman Salihul Hadi/Red.).