Gagalnya Program Konservasi PT. Inalum Tahun 2015-2021, Siapakah Yang Bertanggung Jawab?





Toba, IMC - Terlepas dari kasus Dana Lingkungan (Environmental Fund) yang mencapai sekitar Rp. 1 Triliun dan listrik 2 MW hak masyarakat Porsea sampai Balige kurun waktu 30 tahun dari PT. Inalum Tbk sebelum menjadi BUMN, ternyata pemerintah mengulangi kesalahan yang sama terhadap masyarakat kawasan Danau Toba melalui BUMN PT. Inalum." ungkap Firman Sinaga, Kamis (22/09/2022 ) 

Ketua KPBRT ( Komunitas Pembangunan Berkelanjutan Rakyat Toba) mengungkapkan meski Dana Lingkungan dan Listrik 2 MW dihilangkan, namun masih ada hak masyarakat kawasan danau Toba yang diberikan oleh pemerintah yakni melalui Keputusan Presiden No. 2 tahun 2014, yakni menambah wilayah kerja PT. Jasa Tirta 1, yakni salah satunya Wilayah Sungai Toba Asahan. 

Melalui UU No. 17 tahun 2019, tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) merupakan iuran yang dibebankan kepada para pemanfaat Sumber Daya air, yang mana nilai iuran tersebut harus dikembalikan untuk tujuan konservasi dan Normalisasi Sungai dan lainnya. 

Besaran tarif BJPSDA selanjutnya ditetapkan Keputusan Mentri PUPR no. 39 tahun 2015 untuk Listrik, Keputusan Mentri PUPR No. 409 tahun 2020 untuk PDAM, dan Keputusan Mentri PUPR No. 406 untuk Industri. PT. Jasa Tirta 1 adalah ditugaskan untuk mengutip tarif tersebut dan dikembalikan penggunaanya untuk kawasan Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba melalui PT. Jasa Tirta 1. 

Berapa besaran tarif BJPSDA tersebut berdasarkan Laporan Resmi dari besaran kWH yang dihasilkan oleh PLTA 1 (Pembangkit Listrik Tenaga Air) dan PLTA 2 setiap tahunnya? Minimal besaran tersebut mencapai Rp. 142 milyar per tahun."

Itu baru dari PLTA 1 dan 2, belum dari sumber lainnya pengguna air Danau Toba. Tarif BJPSDA ini adalah bukan pajak air. 

Nilai jual listrik PLTA1 dan PLTA 2 adalah setara dengan nilai APBD 7 Kabupaten kawasan Danau Toba, lalu apa kontribusi PT. Inalum ke masyarakat kawasan Danau Toba? Dana CSR PT. Inalum ke Kabupaten Toba hanya sekitar Rp 1 Milyar per tahun, selanjutnya sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 PT. Inalum telah melaporkan telah melakukan penanaman pohon lebih dari 1400 ha di DTA Danau Toba. 

Bila berdasarkan lamanya PT. Inalum telah beroperasi di Bumi Toba (Pemerintah tanpa Modal secara otomatis memiliki Perusahaan raksasa PT. Inalum hanya dengan Kekayaan Air Danau Toba), mestinya pihak PT. Inalum telah harus kebingungan mau dimana akan tanam pohon? Mestinya seluruh sungai sungai di kawasan DTA Danau Toba telah memiliki kualitas seperti sungai sungai di Eropa." Ungkap Ketua KPBRT. 

Lanjut Firman, berdasarkan laporan PT. Inalum, selama periode tahun 2015-2021 telah melakukan penanaman pohon seluas minimal 1400 Ha, pada seluruh masyarakat kawasan danau Toba, sudahkan masyarakat pernah memetik atau panen dari hasil pohon yang ditanam oleh PT. Inalum (Catat, yang ditanam PT. Inalum, bukan bibit Pohon yang diberikan bantuan). 

" Mestinya masyarakat sudah harus ada yang panen buah mangga, buah durian, buah jengkol, Pete, Alpokat dan lain lain. Mestinya kawasan Danau Toba telah harus menjadi sentra produksi buah-buahan dan Jengkol serta pete dan lainnya. Berdasarkan Budget per hektar untuk pohon buah-buahan dan pohon hutan (Kayu dan non hasil kayu) tersebut diperkirakan sekitar 40 juta per ha."

" Dengan besaran tersebut, dipastikan pohon yang ditanam harus tumbuh. Ada apa dengan PT. Inalum? Siapakah yang bertanggungjawab atas gagalnya program penghijauan tersebut yang telah kami perkirakan memakan biaya sekitar Rp. 75 Milyar periode 2015-2021, ini masih kasus program penghijauan, belum kita membahas kemana nilai angka Rp. 142 milyar dialokasikan oleh PT. Inalum?" 

Oleh sebab itu, untuk memastikan siapakah yang harus bertanggungjawab, dan siapakah yang terlibat? Kami Komunitas Pembangunan Berkelanjutan Rakyat Toba (KPBRT) telah kirim surat ke HRD ( Human Resource Development) dan Dirut PT. Inalum untuk dengan segera memecat Vice Presiden bidang Lingkungan Hidup PT. Inalum beserta anak buahnya yang ikut terlibat lalai dalam pekerjaan lapangan."

Menurut Firman ada indikasi kuat melakukan manipulasi laporan lapangan sebagaimana temuan lapangan, yang berarti akan mengarah kepada dugaan Korupsi. Oleh sebab itu, juga kami KPBRT meminta PT. Inalum untuk memproses secara Pidana orang yang bersangkutan. 

Untuk diketahui masyarakat, latar belakang keilmuan Vice Presiden bidang Lingkungan Hidup PT. Inalum berlatar belakang Teknik Elektro dan anak buahnya berlatar belakang ilmu akutansi. Mereka tak memahami apa itu konservasi, apa itu Nursery, apa itu lingkungan, apa itu lahan kritis, apa itu SOP ( Standart Operational Procedure) tanam pohon dan seterusnya."

" Apa tidak ada Putra Toba memiliki ilmu Konservasi dan Lingkungan? Siapakah Ketua Sumber Daya Air Nasional?

Kasus PT. Inalum mulai dari Dana Lingkungan (Environmental Fund), Listrik 2 MW ( Mega watt) dan dana tarif BPJSDA dan lainnya harus kita ungkit sampai tuntas."

" Kita harus menuntut pemerintah untuk melakukan pengembalian seluruhnya apa yang menjadi hak masyarakat kawasan danau Toba. PLTA Asahan harus dipisah dari Smelter. Motto PT. Inalum mendukung Green Economy adalah Omong Kosong." 

Terpisah, melalui telepon seluler PT Inalum melalui Humas Rorim menjawab

" Sabar ya bang, kami persiapkan dahulu klarifikasi dari kami ( PT Inalum) dan Perusahaan Jasa Tirta 1( PJT 1 ) 

Kami akan minta tanggapan dari seksi terkait di Inalum dan pihak PJT 1 bang, Jika sdh ada kami share segera." Kata Rorim ( HS)

Post a Comment

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال