$type=sticky$cate=0$cm=0$count=4$show=home$t=oot$snip=0$meta=0$rm=0

Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Agar Berhati-hati Menggunakan Kewenangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

SHARE:

  Jaksa Agung RI, Burhanuddin saat memberikan pengarahan kepada 39 anggota Satgassus P3TPK Jakarta, IMC - Jaksa Agung Burhanuddin menega...


 

Jaksa Agung RI, Burhanuddin saat memberikan pengarahan kepada 39 anggota Satgassus P3TPK

Jakarta, IMC
- Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan keberhasilan penangnan perkara Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) telah dibuktikan oleh jajaran bidang Pidsus sebelumnya yang telah berhasil menangani perkara yang kerugiannya cukup besar, diantaranya korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI (Persero), dimana masyarakat berdiri dibelakang Kejaksaan untuk memberikan dukungan. Oleh karenanya saya harap kinerja saudara harus lebih optimal dari capaian Satgassus P3TPK sebelumnya, dan jangan pernah menciderai kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada Kejaksaan.

Hal itu disampaikannya dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpag para anggota Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jumat ( 28/01/2022

“ Seperti yang telah kita ketahui bersama, pada tanggal 31 Desember 2021 Presiden telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” ujar Jaksa Agung.

Pada undang-undang tersebut terdapat beberapa poin penguatan dan penegasan, khususnya terkait asas dominus litis Kejaksaan. Salah satunya adalah kewenangan penyadapan yang bisa dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan eksekusi, sehingga diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas.

Para anggota satgassus P3TPK saat dilantik oleh Jaksa Agung

“Oleh karenanya, dengan penguatan yang diberikan oleh undang-undang tersebut sudah sepatutnya kita menunjukan kinerja yang lebih baik lagi, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat atas perubahan undang-undang Kejaksaan. Dan perlu saya ingatkan saudara agar berhati-hati dalam menggunakan kewenangan ini, serta jangan sekali-kali menyalahgunakannya karena terkait dengan hak privasi,” ujar Jaksa Agung RI.

Disamping itu, modus operandi tindak pidana yang dilakukan oleh kerah putih maupun korporasi terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, dimana digitalisasi telah merambah pada sektor keuangan seperti pasar saham, bitcoin payment, dan cryptocurrency yang terintegrasi dengan sistem NFT, serta dapat melintasi batas-batas teritorial suatu negara (transnational crime).

“Oleh karena itu, saya minta seluruh anggota Satgassus P3TPK menyikapi hal tersebut dengan terus berinovasi dan melakukan berbagai terobosan dalam upaya follow the suspect, follow the asset, follow the money, serta harus mencermati berbagai instrumen keuangan digital yang ada, karena berpotensi digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau mengkonversi hasil kejahatannya,” ujar Jaksa Agung RI.

Jaksa Agung juga mengingatkan untuk terus memelihara semangat menuntaskan perkara korupsi dengan profesional dan akuntabel, sehingga langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikannya dapat berlangsung efektif tanpa menimbulkan kegaduhan.

“ Serta untuk kesekian kalinya saya tegaskan, “saya tidak butuh Jaksa pintar tapi tidak berintegritas, saya butuh Jaksa yang pintar dan berintegritas,” dan sebaliknya, kepada saudara yang mampu menunjukan integritas dan profesionalitas dalam bekerja, maka saya akan melindungi saudara,” tegas Jaksa Agung.( Muzer 

COMMENTS

Iklan

[/fa-book/ THE LATEST NEWS]_$type=blogging$cate=2$count=3&snip=0