Jakarta, IMC - Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Tak pelak, kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan yang dibarengi dengan melonjaknya pengangguran.
Data per 28 Juli 2021 pada laman https://covid19.go.id/,
jumlah pasien yang terinfeksi positif Covid-19 secara nasional berjumlah
3.287.727 orang. Angka tersebut meningkat 47.791 kasus dibandingkan hari
sebelumnya.
Namun, sejak
pemerintah menggulirkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Level 4, terdapat tren penurunan mobilitas hampir di semua wilayah.
Dimana pembatasan pergerakan masyarakat menjadi faktor penting salah satu upaya
pemutusan transmisi Covid-19.
Bersyukur, kondisi kini pun berangsur membaik setelah
diterapkannya PPKM. Kasus aktif, positivity rate, dan kasus harian menurun,
serta terjadi peningkatan kesembuhan yang mulai terlihat pada pekan ketiga
pelaksanaan PPKM. Peningkatan ini harus dibarengi dengan optimisme dalam
berbagai bidang kehidupan masyarakat. Masyarakat juga harus memberikan dukungan
dari kebijakan yang dilakukan pemerintah, seperti mematuhi protokol kesehatan,
PPKM, dan mengikuti vaksinasi.
Pemerintah, dalam hal
ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya membantu
masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional,
serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di
tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.
Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah
dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan
Covid-19. Kebijakan yang sedianya berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini
resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang
Pemerintah sadar, kebijakan ini akan berpengaruh terhadap
kegiatan ekonomi sosial masyarakat, dan berdampak pada ketidakmampuan
masyarakat yang kesulitan dalam mencari nafkah. “Insan Pengayoman melalui
program pemberian bantuan sosial “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”, mencoba turut
berempati kepada masyarakat dan ASN Kemenkumham yang terdampak pandemi
Covid-19,” ujar Yasonna saat memberikan bantuan sosial secara simbolis, Kamis
(29/07/2021) pagi.
Melalui program
bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat
Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana
sosial sebesar 700 juta rupiah. Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di
seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak
langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang
terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah
Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten,
Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Adapun paket
bantuan sosial Kumham Peduli Kumham Berbagi per orang diberikan dalam bentuk
beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, dan susu.
“Kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari kepedulian
kepada masyarakat dan saudara kita sesama pegawai yang terpapar Covid-19. Ini
merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk
berbagi,” kata Yasonna di lapangan upacara Kemenkumham.
Kegiatan ini, kata Yasonna, selaras dengan arahan Presiden
Joko Widodo kepada para menteri untuk melakukan langkah-langkah maksimal dengan
memberikan dukungan, yang salah satunya berupa pemberian bantuan sosial kepada
masyarakat dan usaha mikro.
“Bantuan sosial
tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah
perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah
perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain,” ucap Yasonna.
“Semoga apa yang kita
lakukan hari ini dapat membantu meringankan beban mereka yang secara langsung
terdampak pandemi Covid-19,” kata Laoly.
“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Pengayoman yang telah
peduli, mampu berbagi atas dasar keikhlasan dan kesadaran,” tutupnya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi
Revianto mengatakan selain terkonsentrasi di Kemenkumham dan wilayah
Jabodetabek untuk unit pusat, kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini juga
dilaksanakan secara serentak di Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia.
“Pemerintah tidak
bisa bekerja sendirian, semua pihak termasuk masyarakat harus mau bekerja sama,
bergotong royong untuk menghadapi ujian yang berat ini,” kata Andap.
“Kerja keras
pemerintah Insya Allah bisa berhasil, jika disertai dengan dukungan dan
kesadaran dari masyarakat,” lanjutnya.
“Pesan kami kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada,
jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi
protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi,” tutupnya.