Kabag Hukum dan HAM Kota Bogor Galakkan Penguatan SDM,Berikut Penjelasannya

SHARE:

Kota Bogor,IMC- Meskipun Kota Bogor masih dalam status tanggap darurat dan keadaan luar biasa Pandemi Covid-19, lingkungan kerja di Bagian H...








Kota Bogor,IMC-Meskipun Kota Bogor masih dalam status tanggap darurat dan keadaan luar biasa Pandemi Covid-19, lingkungan kerja di Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor dalam pantauan media akhir akhir ini terus berbenah melanjutkan target penguatan reformasi birokrasi dengan komitmen pada perwujudan Zona Integritas.


Kabag Hukum dan HAM, Alma Wiranta dalam keterangan tertulis,Senin ( 26/10/2020) menyatakan pentingnya melakukan perubahan kinerja ditubuh birokrasi sangat diperlukan.


“Pemahaman pentingnya  melakukan perubahan kinerja ditubuh birokrasi sangat diperlukan, oleh karenanya inovasi saat ini yang kami lakukan adalah penguatan pada 5 area perubahan yaitu penataan organisasi internal, penguatan SDM aparatur, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja.”kata Jaksa yang di tugaskan di pemerintahan kota Bogor.


Lebih lanjut Alma menegaskan bahwa dari penataan organisasi internal dan penguatan SDM Aparatur dilakukan kegiatan kegiatan.


 "Pertama yaitu program Evaluasi Kompetensi Kinerja Pegawai (EKKP) yang telah dilakukan sejak tanggal 13 Oktober sampai dengan 4 Nopember 2020 mendatang," ujarnya.


Kedua untuk mendukung pelayanan publik yang prima dalam penerbitan produk hukum daerah dilakukan revisi terhadap Standar Operating Prosedur (SOP) dari 3 Sub Bagian Hukum dan HAM melalui akselerasi kerja cerdas dan tepat waktu.


Kemudian ketiga kata Alma untuk pola pikir dan budaya kerja dilakukan peningkatan kapasitas dengan reinforcement kepada seluruh staf melalui sharing knowlegde yang bernama SPIRIT (Santun, Profesional, Integritas, Religius, Intelektual dan Transparan), inti dari mewujudkan Zona Integritas.


Dan yang keempat bukan hanya inovasi mental saja bagi staf tapi disiapkan juga sarana penunjang seperti tempat kerja yang aman dan nyaman, perpustakaan dan teknologi informasi melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH).


"Semua ini tentunya adalah bimbingan dari Pimpinan di Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas menata regulasi daerah dan pendampingan hukum,"kata lulusan Magister Ilmu Pertahanan Strategi Perang Semesta, alumni Universitas Pertahanan Indonesia.


"Serta tidak ketinggalan adalah sinergi peran profesi Jaksa yang diperbantukan di Pemerintah Daerah untuk mencegah Tindak Pidana Korupsi.”pungkasnya.( Muzer/Rls)

COMMENTS

[/fa-book/ THE LATEST NEWS]_$type=two$m=0$rm=0$h=400$c=2