Kuliah Umum Kebangsaan Iluni SPs-UI'Peran Jaksa Mengawal Pembangunan Nasional',Jam Intel Jan Maringka: Penegakan Hukum Bukan Industri

SHARE:

Jam-Intel Kejagung,Dr.Jan Maringka dalam Kuliah Umum Kebnangsaan di Kampus UI Salemba,Jakarta Pusat,Kamis ( 19/9/19 ) Jakarta,IMC -Ikat...

Jam-Intel Kejagung,Dr.Jan Maringka dalam Kuliah Umum Kebnangsaan di Kampus UI Salemba,Jakarta Pusat,Kamis ( 19/9/19 )
Jakarta,IMC-Ikatan Alumni Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia (Iluni SPs-UI) menggelar kuliah umum kebangsaan bertema “Peranan Kejaksaan dalam Mengawal Pembangunan” bertempat di gedung IASTH Lantai 3 Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/19). Pada kuliah umum kali ini, Iluni SPs-UI menghadirkan nara sumber dari Kejaksaan RI,Jaksa Agung Muda Intelijen ( Jam-Intel ) Kejaksaan Agung,Dr.Jan.S Maringka
Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan/TP4 dibentuk sebagai respon Kejaksaan dalam mendukung program Pemerintah di bidang Pembangunan Nasional. Hal ini dirasakan sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo dalam mengedepankan upaya pencegahan sebagai strategi pemberantasan korupsi.
“Dalam hal ini, penegakan Hukum tidak dapat disamakan dengan Industri yang keberhasilannya semata-mata diukur dari tingkat penanganan perkara.Penegakan Hukum justru dikatakan berhasil, apabila mampu menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat,” ungkap Jam Intel,Dr.Jan Maringka.
Jan Maringka mengatakan TP4 merupakan paradigma baru penegakan hukum yang bertumpu pada upaya preventif dan persuasif dalam mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, baik berbentuk penyuluhan/penerangan hukum, pendampingan hukum, koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/atau instansi terkait maupun secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi di setiap tahapan pekerjaan.
“Namun demikian hal tersebut tidak berarti menghilangkan fungsi penegakan hukum represif yang dapat dilakukan jika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara,” kata lulusan Trans National Orgaized Crimes (UNAFEI-Japan) 2001 dan International Visitor Leadership Program (IVLP–USA, 2009
Jan Maringka tegaskan,struktur TP4 terdiri dari unsur bidang Intelijen, Perdata dan TUN serta bidang Tindak Pidana Khusus yang diharapkan dapat mewujudkan sinergi dalam menerapkan fungsinya masing-masing sesuai dengan potensi permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawalan dan pengamanan.
“Pengawalan dan Pengamanan dilaksanakan berdasarkan prinsip koordinasi dan keterbukaan antara TP4 dengan pihak pemohon dalam bersama-sama mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul di setiap tahapan pekerjaan melalui diskusi pembahasan hukum secara berkala maupun insidentil, untuk menentukan strategi pengawalan dan pengamanan yang efektif sesuai permasalahan hukum yang ditemukan,” kata pria berkumis yang terkenal ramah itu menyampaiakan paparanya.

Implementasi dan Evaluasi
Jan Maringka mengatakan,TP4 yang dibentuk pada tahun 2015 dan mulai efektif bekerja sejak tahun 2016 ternyata memperoleh tanggapan positif dari pemerintah dan pelaku pembangunan. Hal ini antara lain dibuktikan dari antusiasme instansi/BUMN/BUMD yang mengajukan permohonan untuk memperoleh pengawalan dan pengamanan TP4 dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaannya.
Penggagas program Jaksa Menyapa menyebut pada tahun 2016, pengawalan dan pengamanan yang dilakukan oleh TP4 mencapai 1.903 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 109,6 Trilyun.
“Di tahun 2017, kegiatan pengawalan dan pengamanan TP4 meningkat 5 kali lipat menjadi 10.270 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp 977 trilyun atau meningkat 8 kali lipat dari tahun 2016. Pada tahun 2018 jumlah pekerjaan yang dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh TP4 sebanyak 5.032 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 605,3 Trilyun,” ungkap Jan Maringka yang pernah mengikuti pendidikan Training for Corruption Investigator (ILEA-Bangkok) 1999
Tepat memasuki empat tahun kehadiran TP4, Tim ini baik di tingkat pusat maupun daerah terus memperoleh tanggapan positif dari pemerintah dan pelaku pembangunan. Kegiatan TP4 pada Semester I tahun 2019 sebanyak 1.898 proyek pekerjaan dengan anggaran senilai Rp. 94.596.451.626.553,- (Sembilan Puluh Empat Trilyun Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Sinergi dengan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan juga ditunjukkan dari berbagai Kemente­rian/Lembaga/BUMN yang telah menjalin kerja sama dengan TP4.
Hal itu menjadikan Kepercayaan Pemerintah terhadap TP4 juga ditunjukkan dengan dilembagakannya fungsi pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan dalam organisasi dan tata kerja Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No.PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2018, yang pelaksanaannya oleh Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat D) pada Jaksa Agung Muda bidang Intelijen.
Sehingga apresiasi terhadap TP4 datang dari berbagai kalangan baik Pemerintah, BUMN.BUMD, Perguruan Tinggi maupun asosiasi profesi. Di tingkat pusat, Apresiasi terhadap TP4 antara lain dari jajaran Direktur Utama Pelindo IV atas peran TP4 dalam melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap pekerjaan 16 proyek pelabuhan strategis di kawasan timur Indonesia, yang telah diresmikan oleh Menteri BUMN RI pada tanggal 24 Agustus 2018 serta Penghargaan dari Wakil Presiden RI tertanggal 10 September 2018 Atas Peran TP4 dalam Mendukung Penyelenggaraan Asian Games 2018.
“Sementara itu, dalam kurun waktu 4 tahun keberadaannya, terdapat lebih dari 200 piagam penghargaan dan ucapan terima kasih yang diberikan kepada TP4D Provinsi/Kabupaten/Kota,” ungkap lulusan Commercial Law Course pada Melbourne University – Australia (1995)
Sementara itu pembangunan di bidang infrastruktur perhubungan, telah ditandatangani perjanjian kerja sama dengan tiga BUMN yaitu PT Angkasa Pura I (Persero); PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Pelindo IV (Per­sero) dan PT. Pelindo III (Persero) Kerja sama Kejaksaan dengan ketiga BUMN diharap­kan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruk­tur seperti Bandara dan pelabuhan di kawasan timur serta daerah terpencil.
“Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kebutuhan nyata akan sinergi antara penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dengan aparatur penegak hukum untuk ber­sama-sama mengawal pembangunan nasional sehingga dapat dilaksanakan secara tepat mutu, tepat waktu dan te­pat sasaran,” tegas Jan Maringka.
TP4 berperan aktif dalam melakukan pengawalan dan pengaman terhadap berbagai proyek strategis nasional antara lain Penyelenggaraan Asian Games 2018, Proyek Pembangunan Bandar Udara International Baru di Kulon Progo Yogyakarta, Pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali,  Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, Pengembangan Bandara Sultan Hassanuddin Makassar, serta Pembangunan Pelabuhan di lingkungan PT. Pelindo IV dan PT. Pelindo III.
Selain itu kehadiran TP4 telah ikut mendorong perubahan paradigma penegakan hukum, yang tidak lagi semata-mata menunggu terjadinya pelanggaran namun aktif mengawal proses pembangunan sejak awal sampai akhir pelaksanaan untuk mencegah potensi penyimpangan. Hal ini pada gilirannya menimbulkan kepercayaan diri Pemerintah dan Pelaku Pembangunan dalam melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran dengan pengawalan dari penegak hukum.
“Pemecahan berbagai permasalahan hukum dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan percepatan program-program prioritas Pemerintah dapat dilakukan secara bersama-sama demi terlaksananya program pembangunan di tingkat pusat dan daerah secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam kuliah umum Kebangsaan tersebut di hadiri Ketua Umum ILUNI-UI Sekolah Pasca Sarjana Dr.Auderey Tangkudung,Sekjen ILUNI-UI Banyu Guswit,dan sejumlah Kepala Daerah,Dirjen, Akademisi,Para pegiat hukum, Direktur Pengamanan Pembangunan Proyek Proyek Strategis atau Direktur D Bidang Intelijen Kejaksaan Agung, Roeskanaedi, Direktur B Bidang Intelijen Kejaksaan Agung, Yusuf, jajaran Puspenkum Kejaksaan Agung, sejumlah guru besar UI, mahasiswa, dan masyarakat umum,dalam paparannya Jam Intel juga menyampaikan program – program unggulan di bidang Pencegahan diantaranya TP4, Dialog Interaktif “Jaksa Menyapa”, Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), Program Jaga Negeri dan Progam Jaksa Masuk Sekolah (JMS). ( Muzer )

COMMENTS

[/fa-book/ THE LATEST NEWS]_$type=two$m=0$rm=0$h=400$c=2