"MAIN DUA KAKI DI PILPRES KARENA TERSANDRA ATAU DISANDRA KASUS HUKUM"
Oleh: Pradipa Yoedhanegara
Dalam berpolitik dan mengambil kebijakan politik itu, *"Komitmen Politik dan Etika Politik"* menjadi hal yang sangat penting ketika sang ketua umum parpol sudah menuangkan dukungan politik kepada salah satu kandidat yang akan terjun dalam kontestasi pilpres 2019 mendatang.
Persoalannya saat komitmen ditanda-tangani, kemudian ada langkah politik yang abu-abu dengan membiarkan kadernya untuk mendukung lawan adalah merupakan kelamin politik yang tidak jelas dan keluar dari etika politik, karena tidak mencerdaskan publik di era digital seperti saat ini.
Politik itu memang tidak hitam dan putih, manakala bicara menyangkut kebijakan publik, tapi manakala komitmen politik menyangkut dukungan terhadap Prabowo Subiyanto telah selesai, tapi membiarkan kadernya main dua kaki, itu pertanda kehilangan etika dalam politik sebab bisa dianggap ingin main aman karena tersandra oleh sesuatu atau sengaja disandra oleh pihak lawan karena banyak kader memiliki masalah hukum.
Cara menyandra kader partai yang duduk di pemerintahan sangat mudah bagi penguasa, karena banyak instrumen yang bisa digunakan untuk bisa menyandra seorang kepala daerah melalui; *"Audit BPK-RI, atau Penegak Hukum"* yang notabene dengan mudah dapat digerakan oleh penguasa.
Audit investigasi BPK RI banyak digunakan oleh lawan politik, maupun penyidik sebagai temuan dan sangat bisa menjadi alat politik yang paling ampuh untuk menekan kader Parpol yang menjadi pimpinan disebuah daerah atau provinsi, yang diduga terkendala masalah aspek hukum.
Secara pribadi saya bisa memahami langkah zig-zag dengan *"Kelamin Politik yang Abu-abu dan tidak jelas"*, dari partai politik yang mendukung prabowo subiyanto. Karena saya melihat cara-cara klandestine dengan metodelogi menyandra seperti ini banyak digunakan di zaman Opsus dulu, tapi cara-cara ini sudah sangat usang di era majunya iptek seperti saat ini.
Tugas negara dan Partai politik itu salah satunya adalah *"Mencerdaskan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara"*, tapi ketika terjadi politik saling menyandra diantara Partai Politik dengan Penguasa maka publik yang sudah jengah akan meninggalkan parpol tersebut, apalagi sikapnya tergolong Plin-plan dan tidak tegas.
Fenomena gerakan 2019 Ganti Presiden yang semakin hari semakin menguat, harusnya bisa di cermati dengan baik oleh para pimpinan Parpol, bukan malah bermain di zona aman demi keselamatan partai politik, tapi membiarkan rakyat dalam belenggu teror dan ketakutan terhadap kebijakan rezim yang sama sekali tidak pro terhadap rakyat.
Sebagai ketua umum parpol sudah selayaknya mantan presiden sby memberi sanki tegas atau peringatan kepada DPD partai yang mendukung rezim pemerintah saat ini, bukan malah memberi dispensasi. Agar tidak ada kesan di mata publik partai besutan SBY ini main di dua kaki dan cari aman dalam kontestasi pilpres 2019 mendatang.
Semoga saja konflik dan polemik yang terjadi di internal partai demokrat nantinya bisa menjadi konsensus politik bagi kebanyakan rakyat Indonesia yang begitu menginginkan perubahan terhadap kepemimpinan nasional saat ini, yakni 2019 Ganti Presiden. Selain itu polemik tersebut dapat menjadikan mesin partai demokrat bekerja lebih maksimal untuk kemenangan prabowo subiyanto dan sandiaga uno sebagai presiden di periode 2019-2024.
Fox Pupuli Fox Dei, yaitu suara rakyat adalah suara tuhan. Sambil berharap semoga ketum partai demokrat bisa tetap menjaga soliditas parpol dan mendengarkan aspirasi publik yang menginginkan partai politik pendukung perubahan untuk tetap bisa bersatu dan mendukung Prabowo Subiyanto sebagai Capres hingga ke grass rooth bergerak tanpa ada perbedaan dan pembelahan.
Sebagai mantan presiden SBY tidak perlu takut *"di sandra atau tersandra oleh kasus hukum yang menimpa anak buahnya"* , karena yang harus di khawatirkan adalah hilangnya "dukungan dan empaty publik" terhadap partai demokrat. Sebagai mantan combatan, SBY seharusnya menjadi ujung tombak dalam suksesi kepemimpinan nasional di tahun depan.
Sebagai pesan penutup, publik berharap berubahan segera terjadi ditengah melemahnya kondisi perekonomian, karena publik lelah dengan teror kenaikan harga, janji PHP dan segudang pencitraan palsu. Untuk itu sudah selayaknya Demokrat dan SBY memperjelas kelamin politiknya dengan memberi sanksi terhadap kader yang lebih pro rezim ketimbang pro terhadap rakyat.
Waallaahul Muafiq illa Aqwa mithoriq,
Wassallamualaikum Wr, Wb.