Jakarta, IMC - Polri diminta bersikap netral dalam menjalankan tugasnya, demikian dikatakan Ketua Presidium Ikatan Polisi Mitra Masyakat (IPMMI) Suta Widhya, SH., Selasa (28/8)pagi Jakarta.
Hal itu dikatakan Suta terkait perlakuan pengusiran Neno Warisman dari Pekanbaru, Riau saat hendak menghadiri deklarasi Musik lagu #2019GantiPresiden pada Sabtu (25/8).
"Bawaslu sudah menyatakan deklarasi #2019gantipresiden bukan kampanye. Sepatutnya Polri kembali jadi alat negara, bukan sebagai alat penguasa," ujar Suta di Posko 16 Jakarta.
Suta tidak ingin aparat menyuburkan benih-benih kebencian. Mereka Lupa pada tahun 1998 seluruh kantor mereka tutup. Lampu merah tak berlaku. Helm tidak dipakai. Jakarta seakan dikuasai pribumi yang merdeka tanpa aturan hukum.
Menurut Suta , tidak ada yang dilanggar oleh masyarakat dalam gerakan deklarasi #2019GantiPresiden. Sebagai pelayan dan pengayom masyarakat dengan moto Profesional Modern Terpercaya (Promoter), Polri harus menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan semua warga negara Indonesia selama mereka tidak melanggar Undang-Undang.
"Sebagai komparasi di Papua beberapa kali bendera Israel dikibarkan oleh sekelompok masyarakat tidak ada tindakan polisi. Menurut kami sepanjang kegiatan masyarakat tidak mengangkat senjata hanya berorasi maka kami nilai itu bukanlah gerakan separatis sehingga itu sah menjadi yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU yang berlaku saat ini," imbuhnya.
Sehingga menurut Suta,lebih lanjut, deklarasi dan pementasan musik #2019GantiPresiden masih dianggap masuk ke dalam koridor penyampaian pendapat saja.
Suta mengkomparasikan deklarasi#2019GantiPresiden dengan pernyataan pendukung Jokowi yang mengatas-namakan aktivis 98 di Kemayoran pada Mei 2018 dan dengan aktivitas relawan Jokowi yang berkumpul di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
"Kedua acara tersebut dihadiri Jokowi!" Tegas Suta.
Suasana batin publik yang Pro Jokowi seakan terserang phobia karena seolah masuk post power syndrome bagi mereka yang memuja pilihan pimpinannya pada 2014 lalu.
"Yang kami perhatikan gerakan ganti presiden seolah musuh yang harus dipadamkan. Bagaimana mungkin memadamkannya? Mereka mengungkapkan kejenuhan itu kan orang-orang cerdas meskipun dimotori oleh barisan emak-emak militan Indonesia disingkat BEMI!" Tandas Suta.
Lebih lanjut, Suta mengatakan bahwa Polri masuk ke dalam domain sipil bukan militer sehingga perlakuan Polri pada para pendemo harus akomodatif dan tidak diskriminatif.
"Kami melihat para penolak itu ada 2 unsur, yaitu massa bayaran dan aparatus itu sendiri yang tidak bisa netral dan terkesan memberi angin para massa yang menolak. Bila netral,Polri selayaknya memberikan 2 panggung yang berbeda," kata Suta menjelaskan.
"Kan rancak itu mirip festival sehingga polisi bisa menilai sebagai juri mana yang terbaik itulah yang akan diikuti oleh Polri. Syukur jadi objek wisata lokal," tutup Suta. (red)