Jakarta, IMC - Wakil Ketua Umum Rumah Pejuang Indonesia (RPI) Dr. H. M Nizar Dahlan, M.Si. melancarkan kritik terkait KH Ma'ruf Amin yang dijadikan cawapres Jokowi.
Setelah ILC TVOne pada Selasa malam (14/8) menggelar talk show tentang carut marut untuk memunculkan siapa yang akan mendampingi Jokowi sebagai calon Wakil Presiden, kita terperangah mendengar penjelasan Prof. Mahfud MD bagaimana dia menceritakan konspirasi politik untuk menyingkirkan dirinya utk tidak menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Jokowi.
Suatu drama politik yang menurut saya sangatlah tidak elok diperlihatkan oleh kalangan elite politik Indonesia dengan melakukan manuver politik yang sangat tidak etis untuk menyingkir Mahfud. Apalagi pihak istana sudah menyampaikannya ke yang bersangkutan. Ada yang membuat saya berpikir tentang KH Ma'ruf Amin.
Sebagai seorang yang ditokohkan dan sebagai ulama seharusnya dia menempatkan diri sebagai ulama yang bersama-sama dengan Umara (pemerintah ) mengawal kepentingan umat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang banyak sekali masalah muncul, bukan menceburkan diri kedalam ranah Umara. Terkesan adanya kerakusan terhadap kekuasaan sementara umur beliau sudah bisa uzur.
Tapi itulah magnet kekuasaan yang kadang kala lupa dengan jati diri sebagai orang yang dihormati tetapi tergelincir dengan nafsu politik yang tidak bisa menjadi suri tauladan yang baik. Pak Mahfud itu korban keserakahan KH Ma'ruf Amin, demikian kata Nizar saat ditemui pada Rabu (15/8) di Jakarta.
Lanjut Nizar, "seorang Mahfud MD yang bukan pula seorang pecundang dan dikenal sebagai tokoh yang punya integritas masih bisa "dikadalin" oleh tangan-tangan yang merasa punya kekuasaan".
"Dan kalau ini dianalogikan dengan rakyat biasa, sekelas Prof. Dr. Mahfud. MD masih bisa dibohongin dengan alasan yang jelas tidak dapat di Pertanggungjawabkan dengan meminjam bahasa Roky Gerung tindakan yang immoralitas," jelas alumni HMI Cabang Bandung tahun 1974 ini.
Asal tahu, Prof. MD mengakui ada ancaman dari PBNU kepada Jokowi agar memilih cawapres dari NU. Mahfud mengatakan KH Ma'ruf Amin adalah orang yang menyuruh PBNU mengeluarkan ancaman tersebut. Bagaimana saya tahu kiai Ma'ruf Amin yang suruh? Muhaimin yang bilang ke saya," ungkap Mahfud saat berbicara di acara Indonesian Lawyer Club yang disiarkan TV One, Selasa (14/8).
Pemilihan cawapres Jokowi memang sempat menuai kontroversi. Pasalnya, nama Mahfud yang pada detik terakhir pengumuman paling santer akan dipilih Jokowi, tiba-tiba tersingkir. Jokowi akhirnya memilih KH Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya.
Mahfud MD juga menyebutkan dirinya dihubungi Pratikno, Pramono Anung, Asisten Presiden untuk bersiap diri jadi cawapres Jokowi. Siapa yang tidak percaya kalau Pratikno, Pramono Anung, Asisten Presiden yang hubungi.
Mahfud mengakui dipanggil ke istanah oleh presiden Jokowi dan Jokowi menyampaikan atas desakan partai koalisi, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa kata Jokowi sebagaimana ditirukan Mahfud. Tiap partai datang dengan cawapres masing-masing. "Saya ikhlas kata Mahfud, kepentingan negara jauh lebih besar ketimbang saya seorang Mahfud," jelasnya.
Pemerhati politik Rocky Gerung menilai peristiwa politik penentuan calon Wakil Presiden untuk Joko Widodo pada pekan lalu sebagai sebuah pameran sikap imoralitas. Sebab Joko Widodo sebelumnya telah memilih pilihan sendiri, yaitu Mahfud MD, tetapi dia mengubah keputusan itu hanya karena tekanan dari koalisi partai politik pendukungnya.
"Anda bayangkan, seorang Presiden, pada saat terakhir tidak bisa mempertahankan integritasnya," kata Rocky dalam program Indonesia Lawyers Club tvOne yang bertajuk Antara Mahar dan PHP pada Selasa malam, (14/8).
Pengajar ilmu filsafat itu tak dapat membayangkan betapa lemah integritas Jokowi hanya dalam urusan penentuan calon Wakil Presiden. Bukan suatu hal yang mustahil Jokowi akan tunduk pada tekanan sana-sini ketika dihadapkan pada satu situasi yang lebih rumit yang menuntut keteguhan sikapnya.
Pada dasarnya, menurut Rocky, Jokowi memiliki kesempatan dan otoritas untuk mempertahankan sikapnya dan tidak tunduk atas desakan partai dalam koalisi. Apalagi dia dalam kapasitasnya bukan hanya sebagai calon presiden, tetapi malahan presiden yang masih berkuasa.
"Jadi, kita baca dalam psychogram, bahwa Pak Jokowi itu lemah. Yang terhina adalah moralitas publik," katanya.(*)